Ketika Hukum Jalanan Dianggap Lebih Adil dari Pengadilan

Seorang anak menangis histeris, tubuhnya diikat di tiang listrik, sementara puluhan warga mengerumuninya dengan tatapan marah. Di dekatnya, seekor ayam yang masih hidup menjadi saksi bisu kemarahan massa. Adegan pedih itu bukan cuplikan film, melainkan potret nyata dari desa kecil di Indonesia yang kembali membuka luka lama: mengapa sebagian masyarakat lebih memilih menghakimi sendiri daripada mempercayakan proses hukum formal?

Fenomena yang Kian Mengakar

Dalam satu dekade terakhir, insiden penghakiman massa meningkat secara signifikan di berbagai wilayah. Data menunjukkan bahwa setidaknya empat dari sepuluh kasus pencurian kecil berakhir dengan aksi main hakim sendiri sebelum aparat tiba di lokasi. Ironisnya, pelaku kerap berasal dari kelompok rentan—anak-anak, remaja putus sekolah, atau warga dengan tekanan ekonomi akut. Kasus terbaru melibatkan seorang bocah yang dituduh mencuri ayam, menjadi titik klimaks dari kekecewaan publik terhadap sistem hukum yang dinilai lamban dan tidak memihak korban kecil.

Warga seringkali merasa bahwa proses hukum formal tidak memberikan rasa keadilan yang instan. Laporan polisi bisa berakhir dengan mediasi yang tidak memuaskan, tersangka bebas karena kurangnya barang bukti, atau pelaku yang hanya mendapatkan hukuman percobaan yang dianggap terlalu ringan. Ketidakpercayaan ini menciptakan ruang bagi tumbuhnya mekanisme hukuman spontan di tengah komunitas.

Akar Ketidakpercayaan pada Sistem Hukum

Kegagalan struktur hukum merespons kejahatan ringan secara tepat menjadi pemicu utama. Bea masuk pengaduan yang tinggi dan proses birokrasi yang berbelit membuat korban enggan menempuh jalur resmi. Biaya operasional yang tidak sedikit, waktu yang tersita, dan stigma sosial sebagai "pengadu" mendorong warga mencari jalan pintas. Dalam banyak wawancara, warga menyatakan bahwa menghakimi sendiri dianggap lebih "bersih" dan "tuntas" dibandingkan harus berurusan dengan aparat yang mungkin justru memperpanjang masalah.

Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah adanya persepsi kolektif bahwa tindakan kekerasan komunal adalah bentuk solidaritas dan penegakan norma. Ketika seseorang tertangkap mencuri, respons spontan warga tidak lagi berupa laporan, melainkan pengeroyokan atau penyiksaan publik. Hal ini diperparah oleh minimnya edukasi hukum di tingkat akar rumput serta lemahnya kehadiran negara di pelosok daerah.

Dampak Jangka Panjang: Lingkaran Kekerasan dan Trauma

Mengabaikan prosedur hukum bukan hanya melanggar hak asasi tersangka, tetapi juga merusak tatanan sosial. Anak-anak yang menjadi korban penghakiman massa seringkali mengalami trauma psikologis yang mendalam—mereka kehilangan kepercayaan terhadap orang dewasa, menarik diri dari lingkungan, dan dalam kasus ekstrem, mengembangkan perilaku kriminal yang lebih berbahaya sebagai bentuk balas dendam terhadap masyarakat yang telah mengucilkan mereka.

Di sisi lain, warga yang terlibat dalam aksi main hakim sendiri juga berpotensi terjerat hukum dengan pasal penganiayaan berat atau bahkan pembunuhan. Ironisnya, semangat "menegakkan keadilan" yang semula mereka usung justru menjerumuskan mereka ke dalam jeratan pidana. Lingkaran kekerasan ini hanya akan melahirkan generasi baru yang percaya bahwa hukum adalah milik yang kuat dan balas dendam adalah solusi.

Membangun Jembatan antara Masyarakat dan Hukum

Solusi untuk memutus rantai main hakim sendiri tidak bisa hanya bersandar pada penegasan larangan dan penindakan. Diperlukan pendekatan holistik yang memperkuat kehadiran negara di tingkat komunitas. Pembentukan pos keadilan desa, layanan hukum gratis yang mudah diakses, serta mediasi berbasis kearifan lokal bisa menjadi alternatif. Aparat penegak hukum juga harus lebih responsif dan transparan dalam menangani aduan kecil agar kepercayaan publik perlahan pulih.

Selain itu, kampanye kesadaran tentang prosedur hukum dan risiko main hakim sendiri harus digencarkan melalui sekolah, tempat ibadah, dan media sosial. Pemahaman bahwa setiap orang berhak atas proses peradilan yang adil, tak peduli seberapa kecil nilai barang yang dicuri, harus menjadi fondasi etika publik. Hanya dengan menjembatani kesenjangan antara ekspektasi keadilan dan realitas hukum, kita dapat mencegah adegan anak menangis diikat tiang kembali terulang.