Kemensos-Kemenpar Sinergi Bangun Sekolah Rakyat di Poltekpar NHI Bandung

Sebuah langkah baru dalam penguatan pendidikan vokasi bagi masyarakat telah dimulai. Kementerian Sosial bersama Kementerian Pariwisata meresmikan kemitraan strategis untuk membangun Sekolah Rakyat yang berlokasi di dalam kompleks kampus Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Peresmian melalui penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan di Bandung, menandai komitmen pemerintah dalam menyediakan akses belajar yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan industri pariwisata.

Menyatukan Visi Sosial dan Pariwisata

Kolaborasi lintas kementerian ini bukanlah hal yang biasa. Di satu sisi, Kemensos memiliki misi utama dalam pemberdayaan kelompok rentan melalui bantuan dan pelatihan. Sementara itu, Kemenpar bertanggung jawab mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten di sektor pariwisata—tulang punggung ekonomi nasional. Sekolah Rakyat hadir sebagai jembatan yang menyatukan kedua visi tersebut. Di bawah pengelolaan bersama, lembaga ini akan memberikan pendidikan dasar hingga pelatihan keterampilan vokasi, khususnya di bidang perhotelan, kuliner, dan layanan wisata, yang selaras dengan kurikulum unggulan Poltekpar NHI.

Sekolah Rakyat sebagai Instrumen Pemberdayaan

Konsep Sekolah Rakyat sendiri telah lama menjadi wacana. Kini, dengan dukungan konkret dari pemerintah, sekolah ini akan dibangun secara permanen, bukan sekadar program temporer. Target utamanya adalah warga dari keluarga kurang mampu, putus sekolah, atau mereka yang ingin beralih ke pekerjaan di sektor pariwisata. Program belajar akan dirancang fleksibel, menggabungkan teori dan praktik langsung dengan memanfaatkan fasilitas di Poltekpar NHI Bandung. Dengan demikian, lulusannya diharapkan tidak hanya memperoleh ijazah, melainkan juga sertifikat kompetensi yang diakui industri.

Mengapa Poltekpar NHI Bandung?

Pemilihan kampus Politeknik Pariwisata NHI Bandung sebagai rumah bagi Sekolah Rakyat bukan tanpa alasan. Poltekpar NHI merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi pariwisata terkemuka di Indonesia dengan rekam jejak menghasilkan tenaga profesional di hotel, restoran, dan destinasi wisata. Dengan menempatkan Sekolah Rakyat di lingkungan ini, para siswa akan terpapar atmosfer akademik yang kuat, dapat berinteraksi dengan mahasiswa reguler, serta mengakses laboratorium dan sarana praktik berstandar tinggi. Lokasi di Bandung, yang juga dikenal sebagai salah satu kota tujuan wisata dan pertemuan, semakin memperkuat relevansi kehadiran sekolah ini.

Dampak Luas bagi Masyarakat

Pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan kampus ini diharapkan tidak hanya menciptakan lulusan siap kerja, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Misalnya, siswa dari luar kota akan mendorong kebutuhan akan tempat tinggal dan konsumsi. Lebih dari itu, program ini dapat menjadi model bagi pengembangan serupa di daerah lain, khususnya di kawasan pariwisata prioritas seperti Danau Toba, Mandalika, atau Labuan Bajo. Para pejabat yang hadir dalam peresmian optimis bahwa langkah ini akan mengurangi angka pengangguran sekaligus memperkuat ekosistem pariwisata nasional.

Pernyataan dari Pihak Terkait

Dalam sambutannya, perwakilan Kemensos menekankan bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari jeratan kemiskinan. "Kami tidak hanya memberikan bantuan sosial tunai, tapi juga membekali masyarakat dengan keterampilan agar mereka mandiri secara ekonomi," ujarnya. Sementara itu, Kemenpar menyoroti perlunya percepatan penyiapan tenaga kerja pariwisata pascapandemi, di mana sektor ini kembali bergeliat. Kedua pihak menyatakan akan terus berkoordinasi dalam penyediaan tenaga pengajar, kurikulum, serta pendanaan operasional sekolah.

Dengan dimulainya pembangunan fisik, Sekolah Rakyat di Poltekpar NHI Bandung dijadwalkan dapat menerima angkatan pertama pada awal tahun ajaran mendatang. Masyarakat sekitar Bandung dan sekitarnya yang memenuhi kriteria dapat segera mendaftar. Pemerintah daerah Jawa Barat pun menyambut baik inisiatif ini dan siap membantu dari sisi infrastruktur penunjang. Inisiatif ini menjadi bukti bahwa sinergi antarlembaga pemerintah mampu menghadirkan solusi nyata bagi permasalahan sosial dan kebutuhan industri secara bersamaan. Ke depannya, evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan program berjalan tepat sasaran.