Kemenhub Tegaskan Tidak Ada Wacana Pajak untuk Pejalan Kaki

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali harus meluruskan informasi keliru yang menyebar di masyarakat. Kali ini, kabar menyesatkan menyebutkan bahwa pemerintah tengah menggagas penerapan pajak bagi pejalan kaki. Isu tersebut mendadak viral dan memicu keresahan, meskipun faktanya tidak pernah ada wacana resmi dari kementerian mengenai hal itu.

Awal Mula Isu Pajak Pejalan Kaki

Narasi yang beredar di berbagai platform media sosial dan aplikasi percakapan menggambarkan skenario di mana setiap orang yang berjalan di trotoar atau fasilitas umum akan dikenakan pungutan. Informasi ini seringkali disertai gambar atau tautan yang seolah-olah berasal dari sumber terpercaya, sehingga banyak warga yang tertipu dan turut menyebarkannya. Tim verifikasi independen menemukan bahwa pola penyebarannya mirip dengan hoaks lama yang sempat ramai pada beberapa tahun lalu, yaitu soal pejalan kaki bisa dikenai tilang elektronik. Kedua isu ini sama-sama mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum maupun kebijakan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa klaim pajak pejalan kaki ini bukan isu baru. Modusnya selalu sama: memanfaatkan ketidaktahuan publik terhadap aturan lalu lintas dan menciptakan kekhawatiran dengan memasang label "pajak" atau "denda". Padahal, tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang mengatur tentang pungutan khusus untuk pejalan kaki. Penyebar hoaks hanya mendompleng nama Kemenhub agar informasi tampak resmi dan mudah dipercaya.

Penelusuran Fakta dan Klarifikasi Resmi

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh sejumlah pemeriksa fakta, klaim tentang pajak pejalan kaki terbukti sepenuhnya palsu. Pemeriksaan dilakukan dengan menelusuri situs resmi Kemenhub, memeriksa pangkalan data peraturan, serta mengonfirmasi langsung kepada juru bicara kementerian. Hasilnya, tidak ditemukan satupun naskah akademik, rancangan peraturan, atau pernyataan pejabat yang mengindikasikan adanya rencana penerapan pajak bagi pejalan kaki. Seluruh materi yang beredar merupakan hasil manipulasi dan daur ulang dari hoaks sebelumnya tentang tilang elektronik.

Kemenhub dalam berbagai kesempatan telah menegaskan bahwa fokus regulasi transportasi adalah pada kendaraan bermotor dan angkutan umum, bukan pada pejalan kaki yang merupakan bagian dari mobilitas dasar warga. Kewajiban pejalan kaki hanya sebatas penggunaan fasilitas yang telah disediakan seperti zebra cross dan jembatan penyeberangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tidak ada klausul yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk memungut pajak dari aktivitas berjalan kaki.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga tidak pernah mengeluarkan surat edaran atau instruksi yang mengarah pada pengenaan biaya bagi pejalan kaki. Semua informasi yang mengatasnamakan kementerian dan beredar di luar kanal resmi patut dicurigai. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa kebenaran suatu kabar melalui situs resmi dephub.go.id atau akun media sosial terverifikasi Kemenhub sebelum mempercayai atau menyebarkannya.

Mengapa Hoaks Ini Bisa Berulang

Fenomena munculnya kembali hoaks serupa menandakan bahwa isu fiskal dan sanksi sangat sensitif di masyarakat. Pelaku penyebar informasi palsu memanfaatkan kecemasan ekonomi serta minimnya literasi digital untuk menciptakan kegaduhan. Dalam kasus ini, istilah "pajak" sengaja dipilih karena memiliki dampak psikologis yang besar. Banyak orang langsung bereaksi tanpa mengecek kebenarannya karena takut terbebani biaya tambahan dalam kehidupan sehari-hari.

Padahal, logika sederhana sudah bisa mematahkan klaim tersebut. Memungut pajak dari pejalan kaki hampir mustahil dilakukan secara teknis dan administratif. Tidak ada mekanisme pencatatan, penetapan subjek pajak, atau infrastruktur yang memadai untuk mengawasi jutaan orang yang berjalan kaki setiap hari. Belum lagi, kebijakan semacam itu akan bertentangan dengan semangat mendorong transportasi ramah lingkungan dan pengurangan emisi karbon yang justru sedang digalakkan pemerintah.

Para ahli komunikasi digital menilai bahwa hoaks daur ulang seperti ini akan terus muncul selama masyarakat belum terbiasa melakukan verifikasi mandiri. Setiap kali sebuah isu lama kembali muncul dengan sedikit modifikasi, tetap saja ada korban yang percaya. Oleh karena itu, edukasi publik dan ketegasan penegakan hukum terhadap penyebar hoaks menjadi kunci untuk memutus rantai misinformasi.

Kesimpulan: Klaim Tidak Berdasar

Berdasarkan seluruh bukti dan konfirmasi yang ada, klaim yang menyatakan bahwa Kemenhub membuka wacana pajak untuk pejalan kaki adalah hoaks. Tidak ada kebijakan, usulan, atau pembahasan resmi mengenai hal tersebut di lingkungan kementerian. Informasi ini berasal dari pendaur-ulangan hoaks lama tentang tilang elektronik yang sudah pernah dibantah sebelumnya. Masyarakat diharapkan tidak mudah terpancing oleh judul provokatif dan selalu melakukan pengecekan silang sebelum meneruskan pesan yang berpotensi menimbulkan keresahan.