Jurang Fiskal: Kelas Menengah Bayar Pajak, Negara Keropos Belanja

Di balik statistik pertumbuhan ekonomi dan proyek infrastruktur yang megah, terdapat ketidakseimbangan fiskal yang kian menganga. Struktur pengeluaran negara yang telah bertahun-tahun menggerus kapasitas fiskal kini menjadi beban diam yang ditanggung oleh kelas menengah. Mereka adalah tulang punggung penerimaan negara, namun ironisnya, jarang mendapatkan manfaat yang sepadan dari belanja publik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan krusial: ke mana sebenarnya uang pajak itu pergi?

Kelas menengah Indonesia, yang didefinisikan sebagai rumah tangga dengan pengeluaran Rp1,2 juta hingga Rp10 juta per bulan menurut Badan Pusat Statistik, berada dalam posisi yang unik sekaligus rentan. Mereka tidak miskin sehingga tak layak menerima bantuan sosial, tetapi juga belum cukup kaya untuk menikmati celah-celah fiskal seperti grup berpenghasilan tinggi. Dalam peta fiskal, merekalah kontributor utama pajak penghasilan dan pajak konsumsi, namun suaranya kerap terpinggirkan dalam desain kebijakan yang lebih memihak korporasi besar dan program populis yang tak tepat sasaran.

Penerimaan Negara: Bertumpu pada Pungutan yang Asimetris

Data menunjukkan bahwa porsi pajak yang dipikul oleh individu dan rumah tangga terus menanjak. Pekerja formal di kelas menengah membayar PPh Pasal 21 melalui pemotongan langsung, sementara pelaku UMKM yang baru naik kelas mulai terkena pajak final. Di sisi lain, korporasi besar menikmati berbagai fasilitas seperti tax holiday, allowance, dan kemudahan perencanaan pajak lintas negara. Akibatnya, beban fiskal menjadi tidak proporsional: mereka yang penghasilannya transparan dan tercatat—yaitu kelas menengah—justru menanggung tarif efektif yang lebih tinggi. Sumber resmi dari otoritas pajak mengakui bahwa tingkat kepatuhan di sektor formal sangat baik, namun di sektor lainnya masih jauh dari harapan.

Belanja Negara: Alokasi yang Menjauh dari Prinsip Keadilan

Apabila dana yang terkumpul digunakan untuk layanan publik yang berkualitas, kelas menengah mungkin tidak akan keberatan. Tetapi kenyataannya, komposisi belanja negara saat ini didominasi oleh pos-pos yang minim dampak langsung terhadap kesejahteraan mereka. Ambil contoh anggaran pendidikan 20 persen yang diamanatkan konstitusi: sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai dan operasional, sementara peningkatan mutu, beasiswa, dan infrastruktur pendidikan yang bisa meringankan biaya sekolah keluarga menengah porsinya kecil. Di sektor kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional masih memberlakukan iuran yang konsisten naik, tanpa peningkatan layanan yang signifikan. Faktanya adalah, kelas menengah sering membayar iuran penuh, namun ketika membutuhkan layanan kesehatan berkualitas, mereka tetap harus keluar biaya tambahan karena rujukan atau obat yang tidak ditanggung.

Proyek Infrastruktur dan Bunga Utang: Penguras Pajak yang Tak Terasa

Pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan bandara memang membanggakan. Namun perlu dicatat, proyek-proyek tersebut banyak dibiayai oleh utang luar negeri dan BUMN yang kemudian dikenakan tarif kepada pengguna. Kelas menengah yang sehari-hari menggunakan tol untuk bekerja, misalnya, harus membayar tarif yang terus naik setiap tahun. Artinya, mereka membayar pajak untuk pembangunan, lalu membayar lagi saat menggunakan. Berdasarkan verifikasi, struktur pembiayaan semacam ini menciptakan beban ganda. Di saat yang sama, porsi pembayaran bunga utang dalam APBN kian membengkak, mencapai angka ratusan triliun rupiah per tahun, melampaui anggaran untuk perlindungan sosial dan pangan. Uang pajak yang dikumpulkan dengan susah payah dari kelas menengah habis untuk menutup kewajiban masa lalu, bukan untuk investasi masa depan yang langsung dirasakan manfaatnya.

Subsidi Energi: Kebocoran Klasik yang Tak Kunjung Terselesaikan

Subsidi BBM dan listrik adalah contoh nyata bagaimana belanja negara salah sasaran. Pemerintah menggelontorkan ratusan triliun rupiah setiap tahun untuk menekan harga, namun data konsumsi menunjukkan bahwa lebih dari setengah subsidi dinikmati oleh rumah tangga mampu yang memiliki mobil pribadi. Kesimpulan dari berbagai riset independen adalah bahwa subsidi ini justru memperlebar ketimpangan. Kelas menengah mungkin ikut menikmati harga BBM murah, tetapi mereka juga menanggung dampak negatifnya: kemacetan, polusi, dan minimnya anggaran untuk transportasi publik yang bisa menjadi alternatif efisien. Negara seolah terjebak dalam siklus: terus menyubsidi tanpa berani mereformasi mekanisme penyaluran ke bantuan langsung yang lebih tepat sasaran.

Pekerjaan Rumah yang Harus Diselesaikan

Pekerjaan rumah besar yang dimaksud bukanlah sekadar satu program, melainkan rekonstruksi total atas filosofi belanja negara. Efisiensi birokrasi adalah langkah awal yang tidak bisa ditawar; belanja operasional kementerian yang gemuk harus dipangkas tanpa mengorbankan pelayanan publik. Reformasi subsidi dengan basis data yang akurat dan digitalisasi penyaluran perlu segera diwujudkan agar dana benar-benar sampai ke yang membutuhkan. Di sektor penerimaan, memperluas basis pajak melalui penegakan hukum terhadap penghindaran pajak korporasi akan lebih adil daripada terus menerus mengandalkan kenaikan tarif atau perluasan objek pajak yang justru kembali membebani kelas menengah. Tanpa perubahan struktural ini, kapasitas fiskal akan terus tergerus, dan kelas menengah—sebagai pilar ekonomi—akan semakin terhimpit. Negara harus hadir dengan kebijakan yang memastikan bahwa setiap rupiah pajak yang mereka bayarkan kembali dalam bentuk layanan, perlindungan, dan kesempatan yang nyata.