Febri Desak Kejagung Perjelas Pidana Asal Kasus TPPU Kliennya

Seorang pengacara bernama Febri melayangkan permintaan resmi kepada Kejaksaan Agung untuk memperjelas konstruksi pidana asal dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan kliennya. Permintaan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan di atas dasar fakta yang terang, tidak mengambang, dan bebas dari tafsir sepihak.

Dasar Hukum TPPU dan Urgensi Pidana Asal

Secara normatif, TPPU bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri. Ia merupakan tindak lanjut dari adanya pidana asal (predicate crime) yang menghasilkan harta kekayaan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijerat pasal TPPU jika terbukti melakukan atau terlibat dalam pidana asal, seperti korupsi, narkotika, penipuan, atau kejahatan serius lainnya. Tanpa kejelasan pidana asal, dakwaan TPPU rentan kehilangan pijakan fundamentalnya.

Febri menyoroti bahwa dalam kasus kliennya, Kejagung belum memberikan uraian yang gamblang mengenai pidana asal yang dimaksud. Surat dakwaan maupun konstruksi hukum yang disusun terkesan melompat langsung pada dugaan pencucian, tanpa menguraikan secara terukur dari mana uang atau aset yang dipermasalahkan itu berasal. Hal ini dianggap berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyulitkan pihak terdakwa dalam menyusun pembelaan.

Pemilahan Fakta yang Jernih

Melalui tim kuasa hukumnya, Febri menekankan pentingnya pemisahan antara fakta hukum dan asumsi yang beredar di ruang publik. Dia berharap agar aparat penegak hukum mampu memilah data-data secara tajam, sehingga setiap elemen pasal yang didakwakan benar-benar terpenuhi dan tidak dicampuradukkan dengan isu lain di luar perkara. "Fakta-fakta dalam perkara ini harus dipisahkan secara jernih, agar terlihat mana yang masuk ranah pidana asal, mana yang merupakan transaksi bisnis murni, dan mana yang sekadar rumor," demikian inti dari pernyataan Febri yang disampaikan kepada media.

Ia juga menyoroti bahwa dalam beberapa kasus serupa, ketidakjelasan pidana asal seringkali menjadi celah bagi aparat untuk membangun narasi yang lebih mengandalkan asumsi daripada bukti material. Oleh karena itu, Febri mengajak semua pihak untuk kembali merujuk pada dokumen resmi, seperti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atau alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tanggapan Kejaksaan Agung

Hingga tulisan ini dibuat, Kejaksaan Agung belum memberikan tanggapan terbuka atas permintaan Febri. Namun, dalam beberapa kesempatan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) melalui juru bicaranya menegaskan bahwa setiap penanganan perkara TPPU telah melalui gelar perkara internal dan koordinasi lintas instansi. Pihaknya mengklaim bahwa pidana asal telah diidentifikasi, namun detailnya tidak dapat dipublikasikan karena bagian dari strategi penuntutan.

Sikap tersebut tidak mengurangi desakan Febri. Ia justru meminta agar Kejagung membuka selubung strategi yang dimaksud dalam batas-batas yang tidak mengganggu proses pembuktian di persidangan. "Transparansi pidana asal adalah hak terdakwa untuk memahami dakwaan secara utuh. Tanpa itu, pembelaan akan berjalan di ruang gelap," ujar Febri.

Pandangan Pengamat Hukum

Sejumlah pengamat hukum pidana menilai bahwa langkah Febri adalah bentuk kontrol profesional terhadap jalannya peradilan. Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia (tidak disebutkan nama asli untuk menjaga objektivitas) mengungkapkan, "Memperjelas pidana asal dalam TPPU bukan sekadar formalitas administrasi perkara, melainkan elemen konstitutif yang menentukan sah atau tidaknya dakwaan. Tanpa pidana asal yang pasti, jaksa bisa terjerumus pada dakwaan yang kabur (obscuur libel)."

Pendapat serupa datang dari peneliti Pusat Studi Hukum dan Keadilan (PSHK) yang menekankan bahwa Mahkamah Agung dalam beberapa putusan telah membatalkan dakwaan TPPU karena pidana asal tidak terbukti. Oleh karena itu, permintaan Febri dianggap sejalan dengan semangat pembaruan hukum acara pidana yang mengedepankan keadilan substantif.

Dinamika Perkara dan Harapan ke Depan

Kasus yang sedang ditangani Febri masih bergulir di tahap pemeriksaan pokok perkara. Sidang terakhir lebih banyak diisi pembacaan eksepsi dari tim penasihat hukum. Febri memasukkan materi keberatan terkait ketidakjelasan pidana asal sebagai bagian dari nota keberatan. Majelis hakim dijadwalkan akan memutuskan eksepsi tersebut dalam dua pekan mendatang.

Apabila permintaan Febri diakomodasi, maka jaksa penuntut umum harus menyusun kembali surat dakwaan atau setidaknya memberikan penjelasan tambahan di persidangan. Langkah ini dapat memperlambat laju persidangan, tetapi di sisi lain akan membuat proses pemeriksaan menjadi lebih terstruktur dan berbasis bukti yang kuat.

Di penghujung wawancara, Febri menyampaikan harapannya agar perkara ini menjadi preseden bagi kasus-kasus TPPU lainnya. "Bukan hanya klien kami yang berkepentingan, melainkan seluruh warga negara yang berpotensi menjadi objek kriminalisasi dengan pasal pencucian uang yang minim dasar," pungkasnya. Senada dengan itu, ia berharap agar para pengambil kebijakan di lembaga penegak hukum dapat merumuskan pedoman teknis yang lebih ketat soal pembuktian pidana asal, sehingga tidak ada lagi dakwaan yang menggantung tanpa dasar yang kokoh.

Publik kini menanti langkah lanjutan dari Kejaksaan Agung dan respons majelis hakim. Satu hal yang pasti, sorotan Febri telah membuka kembali diskursus tentang pentingnya menjaga prinsip legalitas dan kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.