Dua Pemilik Pabrik Whip Pink Jakarta Jadi Tersangka

Kepolisian Daerah Metro Jaya akhirnya menetapkan dua orang bos pabrik sebagai tersangka dalam kasus dugaan produksi dan peredaran sediaan farmasi ilegal yang dikenal dengan sebutan whip pink. Keduanya diduga mengoperasikan fasilitas produksi tersembunyi di kawasan pergudangan Jakarta Utara tanpa mengantongi izin edar dan mengabaikan seluruh standar mutu obat yang berlaku. Akibatnya, ribuan butir sediaan farmasi berbahaya sempat beredar di kalangan masyarakat, terutama di tempat hiburan malam dan melalui jaringan penjualan daring.

Penetapan status tersangka ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya dalam konferensi pers yang digelar di markas Ditresnarkoba. Berdasarkan hasil gelar perkara, kedua pelaku berinisial AR (45) dan DS (38) dijerat dengan pasal berlapis, termasuk Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Narkotika. Mereka menghadapi ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara serta denda miliaran rupiah.

Kronologi dan Temuan di Lokasi

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas bongkar muat bahan kimia dalam jumlah besar di sebuah gudang di kawasan Pluit. Tim gabungan dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kemudian melakukan penyelidikan dan pengintaian selama hampir tiga minggu sebelum akhirnya menggerebek lokasi pada Sabtu dini hari.

Di dalam gudang, petugas mendapati sebuah lini produksi yang cukup rapi. Tersedia mesin pencetak tablet, alat pencampur bahan baku, hingga kemasan berlabel merek tertentu yang menyerupai obat resmi. Petugas mengamankan barang bukti berupa lebih dari 50.000 butir sediaan farmasi siap edar yang diduga mengandung zat aktif berbahaya, puluhan kilogram serbuk bahan baku, serta berbagai peralatan produksi. Uji laboratorium sementara mengindikasikan bahwa sediaan tersebut mengandung campuran zat psikoaktif yang dapat menyebabkan halusinasi, kerusakan saraf permanen, hingga risiko kematian apabila dikonsumsi sembarangan.

Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa pabrik ini telah beroperasi selama kurang lebih enam bulan dan memproduksi whip pink dalam jumlah besar secara periodik. “Mereka mendistribusikan hasil produksi ke beberapa kota besar di Pulau Jawa dan juga menerima pesanan melalui aplikasi pesan instan. Jangkauan peredarannya cukup luas dan kami masih mendalami keterlibatan pihak lain,” ujarnya. Polisi juga menemukan catatan transaksi yang menunjukkan omzet mingguan mencapai ratusan juta rupiah.

Modus Operandi dan Bahaya bagi Masyarakat

Berdasarkan keterangan awal para tersangka, mereka menggunakan modus pencampuran bahan kimia industri yang diperoleh dari pemasok tidak resmi. Bahan-bahan tersebut kemudian diolah dengan takaran yang sama sekali tidak terkontrol, tanpa melalui uji toksisitas atau proses sterilisasi yang memadai. Produk akhir dikemas dalam bentuk tablet berwarna merah muda cerah sehingga mendapat julukan whip pink di kalangan pengguna. Untuk mengelabui petugas, tablet-tablet itu dibungkus dalam kemasan aluminium foil dan dimasukkan ke dalam dos bertuliskan suplemen kesehatan.

Kepala BPOM yang turut hadir dalam konferensi pers menegaskan bahwa peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar merupakan tindak pidana serius karena mengancam keselamatan jiwa. “Kami telah melakukan pengujian cepat terhadap sampel yang disita. Hasilnya menunjukkan bahwa kandungan di dalam tablet tersebut sangat tidak aman untuk dikonsumsi manusia. Dalam jangka pendek bisa memicu gangguan jantung dan kejang-kejang, sedangkan dampak jangka panjang meliputi kerusakan organ vital dan gangguan kejiwaan,” paparnya. Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk tidak membeli atau mengonsumsi obat-obatan yang tidak memiliki nomor izin edar resmi dari BPOM.

Polisi kini tengah mengembangkan penyidikan untuk memburu pemasok bahan baku dan agen utama yang membantu distribusi. Beberapa orang saksi—termasuk karyawan pabrik yang berstatus sebagai pekerja lepas—telah dimintai keterangan. Tidak tertutup kemungkinan adanya tersangka tambahan seiring dengan pengusutan lebih lanjut. Kasus ini juga menjadi perhatian khusus karena menunjukkan bahwa praktik produksi farmasi gelap mulai memanfaatkan teknologi yang semakin canggih dan sulit dilacak tanpa peran serta masyarakat.

Guna memutus rantai peredaran, Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Badan Reserse Kriminal Polri dan BPOM untuk melakukan operasi pasar secara menyeluruh di sejumlah tempat yang diduga menjadi titik distribusi. Satuan tugas juga diterjunkan untuk memantau transaksi di platform digital yang rawan disalahgunakan oleh para pengedar. Masyarakat diimbau agar segera melapor jika menemukan penjualan produk mencurigakan melalui kanal pengaduan resmi yang telah disediakan.

Penetapan dua tersangka ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi pelaku industri farmasi bawah tanah bahwa negara tidak akan mentoleransi segala bentuk produksi dan peredaran obat ilegal. Ancaman hukuman yang berat serta sinergi antarlembaga penegak hukum dan pengawas obat menjadi komitmen untuk melindungi kesehatan publik dari produk-produk berbahaya yang tidak bertanggung jawab.