DPR AS Sahkan Resolusi Hentikan Perang Iran, Nanik Deyang Diusulkan Dewan BGN

WASHINGTON–JAKARTA — Dua peristiwa politik penting mencuat dalam 24 jam terakhir. Parlemen Amerika Serikat kembali mengesahkan resolusi untuk menghentikan keterlibatan militer di Iran, sementara dari Jakarta Presiden mengutarakan usulan Nanik S Deyang sebagai anggota Dewan Pengawas Badan Gizi Nasional (BGN). Kedua kabar ini memantik diskusi mengenai arah kebijakan luar negeri AS dan dinamika internal pemerintahan Indonesia.

Kongres AS meloloskan resolusi penghentian perang di Iran lewat voting yang sangat tipis. Di sisi lain, nama Nanik S Deyang mendadak menjadi sorotan karena posisi yang diusulkan untuknya belum diatur dalam struktur organisasi resmi BGN.

Resolusi DPR AS: Upaya Kedua Akhiri Keterlibatan Militer

Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mengesahkan resolusi yang mewajibkan pemerintah untuk menghentikan keterlibatan militer dalam konflik Iran. Ini merupakan kali kedua parlemen mengambil langkah serupa setelah resolusi serupa kandas di Senat pada periode sebelumnya. Voting berlangsung ketat dengan selisih suara hanya 51% berbanding 49%, mencerminkan perpecahan tajam antara kubu Partai Republik dan Demokrat soal strategi Washington di Timur Tengah.

"Resolusi ini adalah pesan kuat bahwa rakyat Amerika tidak menginginkan perang berkepanjangan. Kita harus mengembalikan keputusan perang kepada Kongres," ujar seorang anggota DPR dari Partai Demokrat yang memprakarsai rancangan resolusi tersebut.

Resolusi tersebut lahir di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran, yang memicu serangkaian serangan balasan dan menyeret sekutu-sekutu dekat AS. Meski pemerintah menegaskan tidak ada pasukan darat yang dikerahkan, kehadiran armada kapal induk dan serangan udara terbatas memicu kritik bahwa eksekutif melangkahi otoritas konstitusional parlemen dalam menyatakan perang.

Dengan disahkannya resolusi ini, DPR memberi sinyal bahwa Gedung Putih harus segera mencari jalur diplomatik. Namun, resolusi ini masih harus melewati Senat dan besar kemungkinan akan menghadapi veto jika sampai ke meja Presiden.

Usulan Nanik Deyang: Polemik Dewan Pengawas BGN

Di dalam negeri, Presiden mengejutkan publik dengan mengutarakan rencana menunjuk Nanik S Deyang sebagai Dewan Pengawas BGN. Tokoh yang sebelumnya dikenal dekat dengan kalangan legislatif ini diusulkan menduduki posisi yang belum memiliki dasar hukum jelas. Struktur organisasi BGN yang tertuang dalam Peraturan Presiden sama sekali tidak menyebut keberadaan Dewan Pengawas, sehingga pengangkatan ini dipandang prematur oleh sejumlah pengamat tata kelola pemerintahan.

"Rencana penunjukan Nanik S Deyang mencerminkan kecenderungan membentuk pos-pos baru di luar pakem yang berlaku. Jika BGN adalah badan pelaksana program makan bergizi gratis, lalu apa fungsi dewan pengawas yang tidak diatur itu?" kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia.

Program BGN sendiri merupakan inisiatif unggulan Presiden untuk menyalurkan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan masyarakat rentan. Dengan anggaran mencapai puluhan triliun rupiah, pembentukan dewan pengawas tanpa payung hukum dikhawatirkan membuka celah penyalahgunaan wewenang dan tumpang tindih dengan fungsi pengawasan internal yang sudah ada.

Nanik S Deyang belum memberikan pernyataan resmi. Namun, sejumlah sumber di lingkungan Istana mengindikasikan bahwa posisi Dewan Pengawas BGN akan dilegalkan melalui revisi Perpres dalam waktu dekat.

Kekosongan Wakil Menteri Pertanian

Di tengah kontroversi usulan Dewan Pengawas BGN, kursi Wakil Menteri Pertanian yang telah lama kosong masih belum terisi. Pengamat menilai pemerintahan lebih agresif memperkuat lembaga baru seperti BGN ketimbang mengisi jabatan strategis di kementerian teknis.

• Presiden belum mengumumkan calon wakil menteri pertanian definitif.
• Pelaksana tugas harian dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.
• Sejumlah nama kadernya beredar, namun terhambat dinamika internal koalisi partai pendukung.

Jika penunjukan Nanik S Deyang benar-benar direalisasikan sebelum pengisian kursi wakil menteri, hal ini akan mempertegas prioritas pemerintahan pada program makan bergizi gratis dan menimbulkan pertanyaan tentang fungsi strategis Kementerian Pertanian dalam agenda swasembada pangan.

Dengan dua peristiwa ini, publik di dalam dan luar negeri menunggu langkah lanjutan masing-masing pemerintahan. Di AS, perhatian tertuju pada Senat dan potensi veto; di Indonesia, semua menanti apakah Dewan Pengawas BGN akan menjadi organ resmi atau sekadar usulan kontroversial yang akhirnya tenggelam.