Dosen UPN Veteran Jatim Nonaktif Usai Akui Pelecehan Verbal

Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur resmi menjatuhkan sanksi penonaktifan sementara terhadap seorang tenaga pengajar berinisial H. Keputusan ini diambil setelah yang bersangkutan mengakui telah melakukan dugaan pelecehan verbal terhadap mahasiswi dalam kegiatan perkuliahan. Berdasarkan verifikasi yang dihimpun, status nonaktif tersebut berlaku selama proses pemeriksaan internal berlangsung.

Kasus ini mencuat ke ruang publik setelah sejumlah laporan dan kesaksian mahasiswa beredar di lingkungan kampus. Pihak universitas kemudian bergerak cepat dengan memanggil dosen bersangkutan untuk dimintai klarifikasi. Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan tidak menyangkal perbuatannya dan mengakui bahwa ucapannya melampaui batas etika akademik.

Kronologi dan Pengakuan Pihak Terkait

Klaim bahwa pelecehan terjadi saat perkuliahan berlangsung dikuatkan oleh pengakuan langsung dari dosen berinisial H. Data menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di dalam kelas, sehingga korban dan sejumlah mahasiswa lain berpotensi menjadi saksi. Faktanya adalah, pengakuan ini menjadi dasar utama bagi universitas untuk mengambil langkah tegas sebelum pemeriksaan yang lebih mendalam rampung.

Klaim: Dosen H hanya bercanda dalam interaksi kelas. Fakta: Yang bersangkutan mengakui ucapannya mengandung unsur pelecehan verbal terhadap mahasiswi.

Sumber resmi dari pihak kampus menyatakan bahwa penonaktifan bukan bentuk pembiaran, melainkan langkah awal agar proses investigasi dapat berjalan tanpa tekanan. Selama masa nonaktif, yang bersangkutan dilarang menjalankan tugas pengajaran, membimbing mahasiswa, maupun terlibat dalam kegiatan akademik lainnya. Kebijakan ini bertentangan dengan anggapan bahwa kampus bersikap lamban dalam menangani aduan kekerasan seksual.

Respons Institusi dan Prosedur Investigasi

Berdasarkan verifikasi terhadap alur penanganan, universitas menyatakan akan menempuh mekanisme sesuai peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Tim pemeriksa disebut akan mengumpulkan bukti tambahan, termasuk keterangan korban, saksi, dan rekaman aktivitas perkuliahan jika tersedia. Bukti-bukti ini menjadi dasar untuk menentukan sanksi akhir, yang bisa berkisar dari teguran tertulis hingga pemberhentian tetap.

Pihak kampus juga menegaskan komitmen melindungi identitas pelapor dan korban. Langkah ini penting mengingat kasus serupa kerap tidak terungkap karena korban khawatir menghadapi tekanan sosial maupun akademik. Data menunjukkan bahwa keterbukaan institusi dalam menangani aduan menjadi faktor kunci agar mahasiswa berani melapor.

Dampak dan Konteks Kekerasan Verbal di Kampus

Kasus ini menambah daftar panjang persoalan kekerasan verbal di ruang pendidikan. Pelecehan verbal sering dianggap remeh karena tidak meninggalkan luka fisik, padahal dampaknya terhadap psikologis korban bisa signifikan. Klaim bahwa ucapan dosen hanya bagian dari gaya pengajaran tidak dapat dibenarkan apabila muatannya bersifat merendahkan atau bermuatan seksual.

Faktanya adalah, relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa membuat korban berada pada posisi rentan. Mahasiswa yang bergantung pada penilaian dosen sering kali memilih diam. Karena itu, keputusan menonaktifkan sementara pelaku menjadi sinyal bahwa institusi tidak menoleransi penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan verifikasi, penanganan kasus ini masih berjalan. Publik, terutama civitas academica, menantikan hasil akhir investigasi. Kesimpulan sementara: klaim bahwa dosen H melakukan pelecehan verbal terbukti benar berdasarkan pengakuannya sendiri, sedangkan sanksi permanen masih menunggu proses pemeriksaan lanjutan. Rating untuk klaim awal: BENAR, dengan catatan seluruh tahapan investigasi wajib dijalankan secara transparan dan akuntabel.