Dishub DKI Minta Perkantoran Sediakan Shelter Khusus Ojol

Lurusin.com — Dinas Perhubungan DKI Jakarta secara resmi mendorong setiap gedung perkantoran di ibu kota untuk menyediakan shelter atau tempat menunggu khusus bagi para pengemudi ojek online. Kebijakan ini digulirkan sebagai bagian dari strategi penataan parkir yang lebih rapi dan menekan aktivitas parkir liar di badan jalan yang kerap memicu kemacetan.

Wacana tersebut mengemuka dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada Jumat (26/6/2026). Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin. Hadir pula perwakilan dari komunitas pengemudi ojol, operator transportasi daring, PT Blue Bird Tbk, Green SM, komunitas keselamatan berkendara, serta jajaran kepolisian. Forum itu menjadi wadah dialog antara regulator, pelaku industri, dan perwakilan pengemudi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.

"Penataan parkir perlu diiringi dengan penyediaan alternatif yang lebih baik bagi para pengemudi sehingga ketertiban di jalan dapat terwujud tanpa mengabaikan kebutuhan mereka dalam melayani masyarakat,"

Demikian pernyataan resmi Budi Awaluddin yang dikutip dari keterangan tertulis yang diterima media kami. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan bermaksud membatasi ruang gerak operator ojol, melainkan menata ekosistem transportasi agar lebih tertib dan manusiawi. Selama ini, titik-titik parkir liar kerap menjadi pemicu gesekan antara pengemudi dan pengguna jalan lain, serta menyulitkan pengaturan lalu lintas di kawasan perkantoran.

Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa shelter yang diusulkan tidak hanya berupa tempat duduk, namun dilengkapi fasilitas dasar seperti tempat istirahat, colokan listrik, akses air minum, serta titik jemput penumpang yang jelas. Diharapkan, kenyamanan ini dapat meningkatkan produktivitas pengemudi sekaligus memberikan kepastian bagi pengguna layanan ojol. Pihak kepolisian pun menyambut baik inisiatif ini mengingat parkir di bahu jalan telah menyumbang angka pelanggaran lalu lintas yang signifikan.

Perwakilan operator transportasi daring menyatakan dukungannya dengan catatan, implementasi ini memerlukan koordinasi intensif dengan pengelola gedung. Sementara itu, komunitas pengemudi berharap agar kewajiban penyediaan shelter ini tidak dibebankan menjadi potongan biaya tambahan bagi mereka. Pemerintah Provinsi DKI sendiri tengah mengkaji insentif bagi gedung yang segera merealisasikan fasilitas tersebut sebagai bagian dari perizinan terpadu. Dengan langkah ini, diharapkan wajah transportasi daring di Jakarta bisa lebih tertata dan profesional.