Destry Tegaskan Belum Ada Arahan Pencalonan Gubernur BI Pasca Pertemuan dengan Prabowo

Jakarta – Setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, Destry Damayanti yang kini menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sementara Bank Indonesia menegaskan bahwa tidak ada rekomendasi atau arahan pencalonan dirinya sebagai Gubernur BI definitif. Pernyataan ini disampaikan untuk meredam spekulasi yang berkembang di kalangan pelaku pasar dan politik pasca pengunduran diri Perry Warjiyo.

Pertemuan Tertutup di Istana

Pertemuan antara Destry dan Presiden Prabowo digelar secara tertutup pada Selasa pagi di Kompleks Istana Kepresidenan. Meski tak ada rilis resmi mengenai agenda spesifik, kehadiran Destry langsung dihubungkan dengan kekosongan kursi pimpinan bank sentral. Destry yang juga menjabat Deputi Gubernur Senior BI secara otomatis menjadi penjabat sementara sesuai UU, sehingga setiap langkahnya menjadi sorotan.

Usai pertemuan, Destry menyampaikan bahwa diskusi lebih banyak berfokus pada perkembangan terkini stabilitas moneter, inflasi, dan prospek ekonomi nasional. “Tidak ada pembicaraan soal pencalonan atau rekomendasi,” ujarnya singkat. Ia pun enggan mengomentari apakah namanya masuk dalam radar calon pengganti Perry.

Status Penjabat Sementara dan Aturan Main

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dalam hal Gubernur BI berhalangan tetap, Deputi Gubernur Senior otomatis menjalankan tugas Gubernur hingga ada pengangkatan definitif. Destry pun menjalankan amanah ini tanpa embel-embel janji politik. Status ini bukan jaminan ia akan menjadi calon tunggal atau bahkan calon sama sekali.

Proses seleksi Gubernur BI sendiri diatur dengan ketat: Presiden mengajukan satu calon kepada DPR untuk melalui uji kelayakan dan kepatutan. Calon harus memenuhi kriteria integritas, kompetensi di bidang moneter, dan bebas konflik kepentingan. Dengan demikian, meski Destry saat ini memegang kendali, jalan menuju kursi definitif masih panjang.

Klarifikasi: Belum Ada Rekomendasi

Saat ditanya langsung tentang peluangnya maju sebagai Gubernur BI, Destry secara tegas mengaku hanya menjalankan tugas yang ada. “Saya hanya Penjabat Sementara, tidak lebih. Belum ada rekomendasi final dari pihak mana pun,” tandasnya. Klarifikasi ini penting mengingat spekulasi bahwa pertemuan dengan Presiden adalah semacam sinyal dukungan politik.

Sejumlah sumber di lingkungan istana juga membenarkan bahwa hingga kini Presiden masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah nama potensial untuk memimpin BI. Belum ada surat resmi pencalonan yang dikirim ke DPR, sehingga ketidakpastian ini diprediksi masih akan berlangsung beberapa waktu ke depan.

Reaksi Pasar dan Analis Ekonomi

Pernyataan tegas Destry langsung direspons positif oleh pasar keuangan yang sebelumnya dibayangi ketidakpastian. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat menguat tipis setelah kabar tersebut meredam rumor pencalonan yang dianggap prematur. Nilai tukar rupiah juga stabil, menunjukkan pelaku pasar menunggu kepastian resmi daripada spekulasi.

Analis ekonomi menilai, sosok Gubernur BI sangat krusial dalam menjaga ekspektasi inflasi dan kredibilitas kebijakan moneter. Oleh karena itu, transparansi proses pencalonan menjadi kunci. “Pasar tidak suka kejutan. Klarifikasi dari penjabat sementara ini mengurangi noise,” kata seorang pengamat yang enggan disebut namanya.

Kilas Balik Pengunduran Diri Perry Warjiyo

Perry Warjiyo, yang menjabat Gubernur BI sejak 2018, mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir. Alasan detail belum diungkapkan secara publik, tetapi langkah ini memicu kebutuhan mendesak pengisian jabatan. Posisi Gubernur BI sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan moneter, pengelolaan cadangan devisa, dan stabilitas sistem pembayaran.

Pengunduran diri tersebut terjadi di tengah tantangan global seperti ketidakpastian suku bunga AS dan fluktuasi harga komoditas. Oleh karenanya, pengganti Perry diharapkan memiliki kapasitas mumpuni untuk menghadapi dinamika eksternal tanpa menimbulkan gejolak di dalam negeri.

Langkah Selanjutnya Pemerintah dan DPR

Pemerintah kini diharapkan segera mengajukan calon resmi ke DPR untuk segera diproses. Komisi XI DPR yang membidangi keuangan dan perbankan telah menyatakan kesiapannya untuk menggelar fit and proper test begitu surat pencalonan diterima. Proses ini biasanya memakan waktu beberapa pekan dan terbuka untuk pengawasan publik.

Destry sendiri memilih untuk tidak berspekulasi lebih jauh. Ia kembali menegaskan komitmennya untuk fokus pada tugas pokoknya: menjaga stabilitas moneter dan memastikan sistem pembayaran berjalan lancar. Sementara itu, publik dan pelaku pasar akan terus memantau dinamika politik menuju penunjukan definitif. Apakah ia akan ditunjuk atau tidak, semua keputusan berada di tangan Presiden dan proses konstitusional yang berlaku.