Cek Fakta: Tabel Sistem Desil Kemensos, Penentu Penerima Bansos?

Beredar di media sosial sebuah tabel yang disebut sebagai sistem desil terbaru dari Kementerian Sosial (Kemensos). Tabel tersebut diklaim menjadi acuan resmi untuk menentukan golongan kesejahteraan warga, sekaligus dasar kelayakan penerima bantuan sosial (bansos). Lantas, seberapa akurat klaim itu? Berdasarkan verifikasi terhadap kebijakan resmi, sistem desil memang nyata digunakan, tetapi sebagian narasi yang menyertainya tidak akurat dan berpotensi menyesatkan publik.

Klaim yang Beredar

Klaim: Tabel sistem desil terbaru dari Kemensos menjadi patokan resmi penentu penerima bansos, sehingga warga pada desil tertentu otomatis layak atau tidak layak menerima bantuan.

Unggahan semacam ini umumnya menampilkan kolom desil 1 hingga desil 10 lengkap dengan kisaran pendapatan dan status kelayakan. Narasi yang mengiringinya kerap menyimpulkan bahwa hanya warga pada desil 1 yang berhak atas bantuan, sementara desil lainnya dianggap gugur. Perlu dicermati bahwa sistem desil memang ada dan digunakan dalam pengelolaan data kesejahteraan, tetapi cara kerja serta batasannya sering disederhanakan secara berlebihan dalam unggahan yang beredar.

Sumber Klaim

Klaim tersebut bersumber dari unggahan akun media sosial yang menyebarkan tangkapan layar tabel desil dan mengaitkannya dengan jadwal pencairan bansos. Klaim ini tidak mencantumkan tautan dokumen resmi apa pun, baik dari situs Kemensos maupun portal data terpadu. Padahal, sumber resmi informasi status penerima bansos adalah portal cekbanso.kemensos.go.id yang dikelola langsung oleh pemerintah. Tidak adanya rujukan resmi pada unggahan tersebut menjadi bukti awal bahwa tabel itu bukan produk resmi instansi pemerintah.

Verifikasi

Berdasarkan verifikasi terhadap regulasi pengelolaan data kesejahteraan, yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), desil merupakan pembagian peringkat kesejahteraan rumah tangga ke dalam sepuluh kelompok. Desil 1 adalah sepuluh persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah, dan seterusnya hingga desil 10. Faktanya adalah peringkat tersebut dihitung melalui skor kesejahteraan berbasis pendekatan proxy means test yang mempertimbangkan banyak variabel, antara lain pendapatan, kondisi hunian, kepemilikan aset, jumlah tanggungan, dan akses terhadap fasilitas dasar.

Dengan demikian, klaim bahwa desil ditentukan semata-mata oleh angka pendapatan seperti yang ditampilkan tabel yang beredar tidak akurat. Data menunjukkan DTKS mencakup sekitar 40 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah, dan di dalamnya setiap rumah tangga dipetakan ke desil 1 hingga 10. Namun, tabel dengan batas pendapatan yang baku dan berlaku mutlak tidak pernah diterbitkan Kemensos sebagai dokumen resmi.

Fakta

Faktanya adalah keberadaan desil dalam DTKS tidak otomatis menjadikan tabel yang beredar sebagai acuan resmi penetapan penerima bantuan. Proses penyaluran bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui tahapan yang panjang: usulan dari pemerintah desa atau kelurahan, musyawarah tingkat lokal, verifikasi dan validasi (verivali), kemudian penetapan oleh Kemensos. Desil menjadi indikator prioritas, bukan satu-satunya penentu kelayakan. Warga pada desil 1 hingga 4 memang menjadi prioritas, tetapi itu bukan jaminan otomatis menerima bantuan, dan warga di luar desil prioritas tetap dapat diusulkan melalui perangkat daerah apabila kondisi ekonominya memburuk.

Narasi yang menyatakan hanya desil 1 yang layak menerima bansos juga bertentangan dengan praktik penyaluran yang berjalan. Selain itu, pada tahun 2025 pemerintah mulai bertransisi dari DTKS menuju Data Sosial Ekonomi (DSE) sebagai basis data tunggal penyaluran bantuan sosial. Peralihan ini menegaskan bahwa tabel yang mengklaim diri sebagai versi terbaru harus diuji terhadap kanal resmi, bukan sekadar diambil dari tangkapan layar yang beredar tanpa kejelasan asal-usul.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi, klaim bahwa tabel sistem desil terbaru dari Kemensos menjadi patokan tunggal penentu penerima bansos bersifat menyesatkan dan layak diberi rating SEBAGIAN BENAR. Sistem desil nyata digunakan dalam pengelolaan data kesejahteraan, tetapi tabel yang beredar menyederhanakan mekanisme resmi dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan status penerimaan bantuan seseorang. Masyarakat diimbau untuk tidak mengambil kesimpulan dari unggahan tanpa rujukan resmi, dan selalu memeriksa status melalui portal cekbanso.kemensos.go.id atau berkoordinasi dengan pendamping sosial setempat. Bukti dokumen resmi dan proses verivali, bukan tabel yang viral, yang menentukan kelayakan penerima bansos.