Cek Fakta: Prabowo Tidak Pernah Minta Warga Aceh Keroyok Bahlil

Beredar narasi di media sosial yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta warga Aceh untuk mengeroyok Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Narasi tersebut beredar dalam bentuk potongan video, tangkapan layar, dan unggahan teks yang menyebut adanya pernyataan langsung dari kepala negara saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh. Berdasarkan verifikasi terhadap rekaman asli dan sumber resmi, klaim tersebut tidak memiliki dasar faktual dan dikategorikan sebagai hoaks.

[KLAIM] Ajakan Kekerasan yang Dituduhkan kepada Presiden

Klaim yang beredar menyatakan bahwa Presiden Prabowo, dalam kunjungannya ke Aceh, meminta warga untuk “keroyok” Menteri Bahlil. Istilah “keroyok” dalam narasi yang beredar dimaknai sebagai ajakan melakukan tindakan kekerasan secara massal terhadap pejabat negara. Sebagian unggahan menambahkan konteks bahwa ajakan tersebut berkaitan dengan kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM), sehingga narasi terkesan masuk akal bagi pembaca yang tidak menelusuri rekaman aslinya. Penyebaran dengan tambahan konteks semacam ini merupakan pola khas konten manipulatif yang dirancang untuk meningkatkan daya sebar.

[SUMBER KLAIM] Unggahan Anonim tanpa Bukti Utuh

Narasi ini tersebar melalui platform X (Twitter), TikTok, dan Facebook dalam bentuk potongan video berdurasi pendek tanpa konteks. Sumber klaim umumnya berupa akun anonim yang tidak mencantumkan tautan resmi, waktu kejadian, maupun lokasi lengkap perekaman. Tidak satu pun unggahan yang beredar merujuk pada transkrip resmi pidato Presiden dari kanal YouTube Sekretariat Presiden atau situs Sekretariat Kabinet (setkab.go.id). Pola penyebaran ini menunjukkan indikasi manipulasi konteks, bukan laporan jurnalistik yang dapat diverifikasi. Tidak adanya sumber primer yang kredibel menjadi temuan awal yang kuat bahwa narasi tersebut tidak akurat.

[VERIFIKASI] Perbandingan dengan Rekaman Resmi

Berdasarkan verifikasi terhadap rekaman lengkap kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Aceh yang tayang di kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, faktanya adalah Presiden tidak pernah mengucapkan kata “keroyok” dalam pidato tersebut. Kata “keroyok” tidak ditemukan dalam transkrip pernyataan resmi yang dirilis Sekretariat Kabinet maupun dalam pemberitaan media nasional yang meliput langsung kegiatan tersebut. Pernyataan yang menjadi rujukan klaim justru membahas mekanisme kontrol sosial terhadap kebijakan publik: Presiden menyampaikan bahwa masyarakat dapat menyampaikan kritik apabila terdapat kebijakan yang dinilai merugikan, khususnya dalam konteks penyesuaian harga BBM. Perbandingan durasi antara potongan video yang beredar dan rekaman utuh juga menunjukkan adanya proses pemotongan yang menghilangkan kalimat pembuka dan penutup pernyataan.

Klaim: “Presiden Prabowo meminta warga Aceh mengeroyok Bahlil.”

Fakta: Rekaman resmi dan transkrip Sekretariat Kabinet menunjukkan kata “keroyok” tidak pernah diucapkan. Substansi pernyataan Presiden adalah tentang kritik terhadap kebijakan, bukan ajakan kekerasan.

[FAKTA] Distorsi Kata “Kritik” Menjadi “Keroyok”

Verifikasi menunjukkan bahwa narasi yang beredar merupakan hasil pemotongan dan pengubahan konteks. Kata yang diucapkan Presiden dalam rekaman asli adalah “kritik”, yang kemudian diganti atau diplesetkan menjadi “keroyok” pada narasi yang beredar. Perbedaan kedua kata tersebut bersifat fundamental: “kritik” merujuk pada penyampaian pendapat atau koreksi, sedangkan “keroyok” merujuk pada tindakan kekerasan kolektif. Penggantian satu kata ini mengubah total makna pernyataan dan menyesatkan publik yang tidak memeriksa sumber aslinya. Temuan ini bertentangan langsung dengan narasi yang diklaim penyebar.

Selain itu, data menunjukkan tidak ada pernyataan resmi dari Istana Kepresidenan, Kementerian ESDM, maupun Pemerintah Aceh yang mengonfirmasi adanya ajakan semacam itu. Kementerian ESDM melalui situs resminya (esdm.go.id) juga tidak pernah merilis tanggapan atas tuduhan tersebut, hal yang seharusnya terjadi apabila pernyataan itu nyata dan berdampak luas. Lembaga pemeriksa fakta, termasuk Mafindo melalui Turn Back Hoax (turnbackhoax.id), telah mengidentifikasi narasi serupa sebagai hoaks yang memanipulasi rekaman pidato resmi. Tidak adanya klarifikasi dari pihak terkait sekaligus menguatkan bukti bahwa peristiwa yang diklaim tidak pernah terjadi.

[KESIMPULAN] Hoaks dengan Manipulasi Konteks

Berdasarkan verifikasi terhadap rekaman asli, transkrip resmi, dan pernyataan lembaga terkait, klaim bahwa Presiden Prabowo meminta warga Aceh mengeroyok Bahlil adalah HOAX. Faktanya adalah pernyataan yang beredar merupakan hasil pemotongan dan distorsi dari pidato resmi yang substansinya berbeda, yakni tentang penyampaian kritik terhadap kebijakan energi. Narasi ini bertentangan dengan bukti rekaman dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat serta merusak kepercayaan publik terhadap proses pemerintahan. Klaim tanpa dasar bukti semacam ini layak diabaikan dan tidak boleh disebarluaskan.

Masyarakat diimbau untuk melakukan verifikasi silang sebelum membagikan informasi, khususnya dengan membandingkan rekaman yang beredar dengan versi lengkap dari kanal resmi Sekretariat Presiden, serta mengacu pada pemberitaan media kredibel dan lembaga pemeriksa fakta. Penyebaran informasi yang tidak akurat, sebagaimana klaim ini, hanya menguntungkan pihak yang ingin memanfaatkan kegaduhan politik. Kebiasaan memeriksa fakta sebelum menyebar adalah bentuk pertahanan paling efektif terhadap hoaks.