Cek Fakta: Bahlil Sita Televisi Wajib Pajak, Benarkah?

Sebuah narasi yang mengklaim bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan menyita televisi milik warga yang tidak membayar pajak beredar luas di media sosial. Klaim tersebut dikemas dalam bentuk unggahan teks, gambar, hingga potongan video yang menampilkan Bahlil tengah berbicara di depan publik. Berdasarkan verifikasi yang dilakukan terhadap sumber resmi dan arsip pidato, klaim tersebut bertentangan dengan fakta dan termasuk kategori konten yang menyesatkan.

Rincian Klaim yang Beredar

Narasi yang beredar menyebutkan bahwa Bahlil, dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara, menyampaikan ancaman penyitaan terhadap televisi milik masyarakat yang dinilai tidak membayar atau menunggak pajak. Unggahan-unggahan tersebut umumnya menggunakan judul provokatif dan diiringi potongan video singkat berdurasi beberapa detik yang menampilkan Bahlil berbicara. Sebagian unggahan bahkan menambahkan keterangan bahwa kebijakan tersebut akan segera diterapkan, sehingga memicu kecemasan dan perdebatan di kalangan warganet.

Klaim: "Bahlil akan menyita televisi yang tidak bayar pajak."

Penelusuran Sumber Klaim

Penelusuran terhadap sumber klaim menunjukkan bahwa unggahan tersebut berasal dari akun media sosial tanpa afiliasi resmi dengan pemerintah. Video yang dijadikan dasar klaim tidak mencantumkan tautan ke pidato lengkap, waktu, maupun tempat kejadian. Hal ini menjadi indikasi awal bahwa konten tersebut telah melalui proses penyuntingan, khususnya pemotongan bagian percakapan dari konteks aslinya.

Proses Verifikasi

Verifikasi dilakukan dengan menelusuri arsip pidato Bahlil pada kanal resmi Sekretariat Presiden dan kanal resmi Kementerian ESDM. Data menunjukkan bahwa dalam rekaman pidato lengkap yang tersedia di kanal-kanal tersebut, tidak ditemukan pernyataan yang menyebut penyitaan televisi warga sebagai sanksi atas ketidakpatuhan membayar pajak. Frasa 'sita televisi' tidak muncul dalam transkrip pidato resmi yang beredar.

Penelusuran kata kunci pada mesin pencari dan platform media sosial juga tidak menemukan pemberitaan dari media arus utama yang kredibel mengenai kebijakan penyitaan televisi. Tidak ada surat edaran, peraturan menteri, maupun siaran pers resmi yang mendukung klaim tersebut.

Selain itu, penelusuran regulasi menunjukkan bahwa mekanisme penegakan kewajiban perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam ketentuan tersebut, sanksi bagi wajib pajak yang lalai berupa denda administrasi, bunga, dan pidana, bukan penyitaan televisi. Penyitaan aset dalam konteks perpajakan hanya dimungkinkan melalui proses hukum yang diatur undang-undang dan terbatas pada harta milik penanggung pajak untuk melunasi utang pajak yang telah berkekuatan hukum tetap.

Fakta yang Terkonfirmasi

Faktanya adalah tidak ada pernyataan resmi dari Bahlil maupun lembaga negara yang menyebutkan rencana penyitaan televisi warga. Klaim yang beredar merupakan hasil pemotongan konteks dari pidato yang membahas penegakan pajak secara umum. Potongan video yang beredar tidak dapat dijadikan dasar karena tidak menampilkan keseluruhan pernyataan yang disampaikan.

Perlu dicatat bahwa televisi tidak termasuk objek yang diatur dalam mekanisme penyitaan pajak daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tidak ada satu pun ketentuan dalam peraturan tersebut yang mengatur penyitaan televisi sebagai sanksi atas tunggakan pajak. Konsekuensi hukum atas tunggakan pajak mengikuti mekanisme yang berlaku umum dan tidak bersifat khusus terhadap barang elektronik tertentu.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi, klaim bahwa Bahlil akan menyita televisi yang tidak bayar pajak adalah tidak akurat dan menyesatkan. Tidak ada bukti yang menunjukkan pernyataan resmi, regulasi, maupun kebijakan yang mendukung narasi tersebut. Pola penyebaran konten semacam ini umum ditemukan: potongan video lama atau pernyataan umum dipotong dari konteks, lalu diberi narasi baru yang provokatif. Masyarakat diimbau untuk memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi pemerintah sebelum menyebarkan ulang unggahan serupa.

Rating: MISLEADING