Bantuan Pensiunan Rp130 Juta dari Prasetyo Hadi: Cek Faktanya

Klaim yang Beredar

Sebuah rekaman video yang menyebar di Facebook memperlihatkan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, tengah menyampaikan pengumuman resmi. Dalam potongan tersebut, ia terlihat dan terdengar menyatakan bahwa pemerintah membuka program bantuan tunai bagi para pensiunan senilai Rp130 juta serta mengajak masyarakat mendaftar melalui tautan yang tercantum. Narasi penyerta video mengeklaim bahwa dana itu merupakan hak pensiunan yang dicairkan langsung oleh kementerian.

Penelusuran Fakta

Tim verifikasi Lurusin melakukan penelusuran forensik terhadap unggahan itu. Langkah pertama adalah analisis visual bingkai per bingkai dan spektrum audio. Dari pemeriksaan, terdeteksi ketidaksinkronan gerak bibir dan suara; intonasi serta ritme bicara tidak selaras dengan ekspresi wajah Menteri Prasetyo Hadi. Ini menjadi indikator kuat bahwa suara telah disisipkan ke dalam video yang diambil dari konteks berbeda.

Selanjutnya, kami memeriksa metadata dan laman resmi Kementerian Sekretariat Negara (setneg.go.id), termasuk kanal-media sosial terverifikasi. Tidak ditemukan satu pun pengumuman, siaran pers, atau agenda yang merujuk pada program bantuan pensiunan bernilai Rp130 juta. Akun Instagram resmi @kemensetneg dan kanal YouTube Sekretariat Kabinet juga tidak memuat konten semacam itu.

Konfirmasi dilakukan ke Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara. Pihak humas menegaskan bahwa Menteri Prasetyo Hadi tidak pernah menyampaikan pernyataan tersebut dan video yang beredar adalah rekayasa. Mereka mengimbau publik untuk tidak mengakses tautan mencurigakan yang biasa dimanfaatkan untuk penipuan digital.

Tim Lurusin juga menelusuri skema pensiun yang sesungguhnya. Indonesia memiliki program jaminan pensiun yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan program jaminan hari tua oleh BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan aturan turunannya, besaran manfaat pensiun dihitung dari gaji pokok terakhir, masa kerja, dan formula aktuaria—tidak ada mekanisme pemberian lump sum Rp130 juta per orang.

Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pagu anggaran pensiun dalam APBN dialokasikan untuk pembayaran pensiun bulanan rutin, bukan bantuan tunai massal dengan nominal fantastis.

Fakta Sesungguhnya

Faktanya, video yang mengklaim Menteri Prasetyo Hadi mengumumkan bantuan Rp130 juta adalah manipulasi digital. Rekaman asli diambil dari momen pidato beliau dalam sebuah acara kenegaraan yang tidak berkaitan dengan pensiunan. Pihak tak bertanggung jawab kemudian mengubah audio menggunakan perangkat lunak penyunting suara dan menempelkan ajakan pendaftaran palsu.

Tautan yang disertakan juga mengarah ke laman tidak resmi yang meminta data pribadi—sebuah pola phising yang kerap menyasar lansia. Tidak ada landasan hukum yang mendasari klaim itu. Surat keputusan atau instruksi presiden terkait hal itu tidak tercatat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) maupun sistem informasi perundang-undangan nasional.

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh verifikasi, klaim bahwa Menteri Prasetyo Hadi mengumumkan bantuan pensiunan sebesar Rp130 juta melalui sebuah video adalah tidak benar dan menyesatkan. Konten tersebut termasuk dalam kategori hoaks dengan indikasi penipuan digital. Masyarakat diminta untuk tidak menyebarkan video itu dan selalu memeriksa informasi sejenis melalui kanal resmi pemerintah atau platform cek fakta tepercaya.