hafiz-rahman
Polemik mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat ke ruang publik. Kali ini, perdebatan tidak lagi berhenti pada validitas dokumen akademik semata, melainkan merambah ke ranah konstitusional: apakah hasil Pemilihan Presiden 2024 dapat diubah jika terbukti ada pelanggaran syarat administrasi calon. Pernyataan terbaru datang dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bambang Soesatyo, yang menegaskan bahwa hasil pilpres merupakan produk politik yang telah final dan tidak dapat dibatalkan begitu saja melalui persoalan ijazah.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena menyentuh langsung relasi antara kewenangan lembaga yudikatif dan legislatif. Berdasarkan verifikasi terhadap pernyataan publik yang disampaikan, Bamsoet menilai bahwa bahkan jika Mahkamah Konstitusi menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat, konsekuensi hukumnya tidak otomatis menggugurkan hasil pemilu. Menurutnya, jalur yang tersedia adalah mekanisme politik di DPR, bukan pembatalan hasil pemilihan secara langsung.
Klaim: Putusan MK Menjadi Dasar Pemakzulan
Dalam pernyataannya, Bamsoet mengaitkan potensi putusan Mahkamah Konstitusi dengan mekanisme pemakzulan yang diatur dalam konstitusi. Ia menyebut bahwa jika MK benar-benar menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat, maka kewenangan untuk mengusulkan pemakzulan berada di tangan DPR, bukan serta-merta membatalkan hasil pilpres.
"Putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat karena ijazah merupakan wewenang DPR untuk mengusulkan pemakzulan atau tidak," ujar Bamsoet.
Pernyataan ini penting dicermati secara yuridis. Faktanya, mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 7A menyebutkan bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul DPR, dengan syarat terjadi pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, serta tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Verifikasi: Apakah Ijazah Masuk Kategori Pelanggaran Hukum?
Verifikasi terhadap kerangka hukum menunjukkan bahwa persoalan ijazah tidak secara eksplisit termasuk dalam kategori tindak pidana berat yang menjadi dasar pemakzulan. Pasal 7A mensyaratkan adanya pelanggaran hukum yang bersifat pidana, bukan sekadar dugaan ketidaksesuaian administrasi. Data menunjukkan bahwa perdebatan mengenai ijazah lebih banyak bergulir di ranah etika dan administrasi pemilu, bukan pidana.
Selain itu, mekanisme pemakzulan mensyaratkan proses berlapis. DPR harus mengajukan usul pemberhentian terlebih dahulu, kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR tersebut. Jika MK membenarkan pendapat DPR, barulah MPR memutuskan pemberhentian. Artinya, klaim bahwa putusan MK otomatis menggugurkan hasil pilpres bertentangan dengan prosedur konstitusional yang berlaku.
Sumber resmi berupa teks UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait pemilu menegaskan bahwa hasil pemilihan presiden bersifat final dan mengikat sejak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Sengketa hasil pemilu hanya dapat diajukan melalui mekanisme perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu yang telah ditentukan, yakni paling lambat tiga hari setelah penetapan hasil. Tidak ada jalur hukum yang memungkinkan pembatalan hasil pilpres di luar mekanisme tersebut.
Kesimpulan: Antara Wacana Politik dan Realitas Konstitusi
Berdasarkan verifikasi terhadap pernyataan Bamsoet, klaim bahwa hasil Pilpres 2024 tidak dapat diubah lewat isu ijazah memiliki dasar konstitusional yang kuat. Faktanya, mekanisme pemakzulan bukan instrumen untuk membatalkan hasil pemilihan, melainkan proses pemberhentian pejabat yang sedang menjabat dengan syarat pelanggaran hukum yang spesifik.
Namun, perlu dicatat bahwa pernyataan Bamsoet juga berfungsi sebagai sinyal politik. Dengan menegaskan bahwa kewenangan usul pemakzulan ada di DPR, ia secara implisit menyatakan bahwa lembaga yang dipimpinnya tidak akan bergerak ke arah tersebut. Ini adalah posisi politik, bukan sekadar penjelasan hukum.
Data menunjukkan bahwa hingga saat ini tidak ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat. Sengketa yang ada telah diputus pada 2024, dan hasilnya menolak seluruh permohonan yang berkaitan dengan syarat calon wakil presiden. Dengan demikian, premis yang digunakan dalam pernyataan tersebut bersifat hipotetis.
Verifikasi menyimpulkan bahwa pernyataan Bamsoet sebagai SEBAGIAN BENAR. Benar bahwa hasil pilpres tidak dapat diubah melalui isu ijazah, dan benar bahwa pemakzulan adalah kewenangan DPR. Namun, menyandingkan ijazah dengan dasar pemakzulan berpotensi menyesatkan karena syarat materiil pemakzulan tidak terpenuhi oleh persoalan administrasi semata. Masyarakat perlu memahami bahwa polemik ini lebih merupakan dinamika politik ketimbang persoalan hukum yang dapat mengubah hasil pemilihan secara langsung.
Comments (0)