Badan Gizi Resmikan 980 Dapur Program MBG di Wilayah 3T

Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi mengoperasikan 980 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 16 provinsi. Peresmian ini menjadi bagian dari perluasan cakupan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan penekanan khusus pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah tersebut diumumkan dalam acara yang dihadiri pejabat daerah serta perwakilan masyarakat setempat.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BGN, Sudaryono, menyampaikan peringatan kepada publik mengenai maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan proses aktivasi dapur SPPG. Ia menegaskan bahwa tidak ada biaya apa pun yang dibebankan kepada warga yang ingin menjadi mitra atau pengelola dapur program tersebut.

"Tidak ada calo, tidak ada biaya. Semua proses seleksi dan aktivasi dapur dilakukan sesuai prosedur resmi tanpa pungutan," tegas Sudaryono dalam keterangan resminya.

Perluasan Jangkauan ke Wilayah 3T

Penambahan 980 dapur ini menandai fase baru perluasan program MBG yang sebelumnya telah berjalan di sejumlah daerah padat penduduk. Fokus pada wilayah 3T dinilai penting karena daerah-daerah tersebut kerap memiliki keterbatasan akses terhadap pangan bergizi dan layanan distribusi yang memadai. Keberadaan dapur SPPG diharapkan memperpendek rantai distribusi sekaligus memastikan kualitas makanan tetap terjaga.

Menurut data yang dipaparkan BGN, ke-980 dapur tersebut tersebar di 16 provinsi dengan karakteristik geografis beragam, mulai dari kawasan pesisir, pegunungan, hingga pulau-pulau kecil. Setiap dapur dirancang melayani kebutuhan gizi harian kelompok sasaran, termasuk pelajar dan ibu hamil, sesuai standar kecukupan gizi yang ditetapkan.

Peringatan Dini terhadap Modus Calo

Peringatan soal calo menjadi sorotan tersendiri dalam pengumuman tersebut. Sudaryono mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan mengenai sejumlah oknum yang menawarkan jasa pengurusan aktivasi dapur SPPG dengan meminta sejumlah uang. Modus ini, menurutnya, sangat merugikan masyarakat dan mencoreng tujuan mulia program.

Ia meminta warga segera melaporkan jika menemukan praktik serupa. BGN, lanjutnya, membuka kanal pengaduan resmi yang dapat diakses masyarakat untuk menindaklanjuti laporan dugaan penipuan. Verifikasi terhadap setiap pengajuan kemitraan dapur dilakukan secara berjenjang dan transparan, sehingga tidak ada ruang bagi perantara tidak resmi.

Dampak bagi Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat

Selain berdimensi gizi, keberadaan dapur SPPG turut membuka peluang ekonomi bagi warga sekitar. Pengelolaan dapur melibatkan tenaga kerja lokal, mulai dari juru masak, petugas distribusi, hingga pemasok bahan pangan. Dengan demikian, program ini berpotensi menggerakkan perekonomian desa sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

BGN menegaskan bahwa pengawasan terhadap kualitas bahan baku dan proses pengolahan dilakukan secara berkala. Setiap dapur wajib memenuhi standar higienitas dan keamanan pangan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan program di lapangan.

Masyarakat diimbau untuk memperoleh informasi resmi hanya melalui saluran komunikasi BGN. Segala bentuk tawaran yang menyertakan permintaan uang untuk aktivasi dapur dapat dipastikan tidak sesuai dengan ketentuan program. Dengan pengawasan bersama, perluasan MBG di wilayah 3T diharapkan berjalan tepat sasaran dan bebas dari praktik kecurangan.