Anggaran Sekolah Rakyat Rp32,9 Triliun di RAPBN 2027 Melampaui IKN

Pemerintah kembali menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2027. Salah satu pos yang menyita perhatian adalah alokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat, yang menurut dokumen perencanaan mencapai angka Rp32,9 triliun. Besaran tersebut tergolong signifikan, terlebih jika dibandingkan dengan anggaran yang disiapkan untuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada periode yang sama.

Angka yang Tercantum dalam Rancangan Anggaran

Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen RAPBN 2027, alokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat tercatat sebesar Rp32,9 triliun. Angka ini menunjukkan komitmen fiskal yang besar terhadap program perluasan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang selama ini kesulitan menjangkau layanan sekolah. Sekolah Rakyat sendiri dirancang sebagai lembaga pendidikan yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu, dengan pembiayaan penuh yang ditanggung negara.

Dalam struktur belanja negara, pos pendidikan memang kerap menjadi salah satu sektor dengan alokasi terbesar. Namun, yang menarik dari angka Rp32,9 triliun ini adalah posisinya yang justru melampaui anggaran pembangunan IKN. Data menunjukkan alokasi pembangunan IKN dalam RAPBN 2027 hanya mencapai Rp6,7 triliun, atau sekitar seperlima dari nilai yang disiapkan untuk Sekolah Rakyat.

Perbandingan dengan Anggaran IKN

Perbandingan kedua pos anggaran tersebut memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai arah prioritas pembangunan nasional. Jika anggaran Sekolah Rakyat mencapai Rp32,9 triliun, sementara IKN hanya mendapat Rp6,7 triliun, maka selisih keduanya berada di kisaran Rp26,2 triliun. Artinya, dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan dana hampir lima kali lebih besar untuk pembangunan Sekolah Rakyat dibandingkan kelanjutan pembangunan IKN.

Fenomena ini menandai perubahan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ketika pembangunan IKN masih menjadi salah satu proyek prioritas dengan porsi anggaran yang besar. Perubahan tersebut bertentangan dengan pola alokasi pada periode awal pembangunan IKN, yang saat itu menyerap dana triliunan rupiah setiap tahunnya. Kini, skala prioritas tampak bergeser ke arah penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan.

Kendati demikian, penting untuk dicatat bahwa kedua pos anggaran tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Anggaran IKN bersifat pembangunan infrastruktur fisik dengan proyek jangka panjang yang berkelanjutan, sementara anggaran Sekolah Rakyat menyangkut pembangunan sarana pendidikan sekaligus biaya operasional penyelenggaraan. Perbedaan karakter ini membuat perbandingan nominal semata tidak otomatis bermakna bahwa satu program mengalahkan yang lain secara keseluruhan.

Prioritas Pendidikan di Tengah Konsolidasi Fiskal

Angka Rp32,9 triliun juga menarik dibaca dalam konteks kebijakan fiskal nasional. Pemerintah selama beberapa tahun terakhir berupaya melakukan konsolidasi fiskal dengan menekan defisit anggaran dan memfokuskan belanja pada program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Alokasi besar untuk Sekolah Rakyat sejalan dengan arah kebijakan tersebut, mengingat program ini menyentuh langsung persoalan kemiskinan dan kesenjangan akses pendidikan.

Data menunjukkan bahwa program Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan layanan pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Dengan model pembiayaan yang sepenuhnya bersumber dari APBN, pemerintah menanggung seluruh kebutuhan mulai dari biaya belajar, asrama, hingga konsumsi siswa. Besarnya alokasi tahun 2027 mengindikasikan percepatan pembangunan infrastruktur sekolah baru di berbagai daerah, termasuk penambahan kapasitas asrama dan fasilitas pendukung lainnya.

Prospek Pengawasan dan Evaluasi

Dengan nominal yang tergolong besar, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran Sekolah Rakyat menjadi keniscayaan. Efektivitas penyerapan anggaran sebesar Rp32,9 triliun akan sangat bergantung pada tata kelola dan kapasitas pelaksana di lapangan. Tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, risiko keterlambatan pembangunan dan pembengkakan biaya dapat menggerus manfaat yang seharusnya diterima masyarakat.

Selain itu, evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat benar-benar menjangkau daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Pemerataan lokasi pembangunan, ketersediaan tenaga pengajar, serta keberlanjutan pembiayaan operasional merupakan sejumlah aspek yang akan menentukan keberhasilan program ini dalam jangka panjang.

Di sisi lain, perbandingan dengan anggaran IKN yang hanya Rp6,7 triliun juga membuka ruang diskusi mengenai kelanjutan proyek ibu kota baru. Meskipun nominalnya menurun, pembangunan IKN tetap berjalan dengan sumber pembiayaan yang bervariasi, termasuk investasi swasta. Oleh karena itu, angka dalam RAPBN tidak serta-merta mencerminkan keseluruhan dana yang mengalir ke proyek tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi atas dokumen RAPBN 2027, alokasi pembangunan Sekolah Rakyat sebesar Rp32,9 triliun tercatat melampaui anggaran pembangunan IKN yang hanya Rp6,7 triliun. Angka ini menegaskan pergeseran prioritas belanja negara menuju sektor pendidikan, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada pelaksanaan dan pengawasan di lapangan. Publik diharapkan terus memantau realisasi anggaran tersebut agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program.