Akar Kelam Galian Jalan dan Kemacetan Kronis Jakarta

Setiap pagi, jutaan warga Jakarta dan wilayah penyangganya memulai hari dengan ritual yang nyaris seragam: bertarung melawan kemacetan. Namun di antara sekian banyak pemicu stagnasi laju kendaraan, ada satu pemandangan yang begitu akrab sekaligus menjengkelkan — deretan pembatas oranye, tumpukan tanah, dan alat berat yang mencabik-cabik permukaan aspal. Galian jalan telah menjadi lanskap permanen Ibu Kota, sebuah paradoks pembangunan yang justru memperlambat denyut kota itu sendiri.

Lebih dari Sekadar Gangguan Lalu Lintas

Fenomena galian jalan di Jakarta bukanlah semata persoalan teknis penggalian dan penutupan kembali. Di balik setiap lubang yang menganga, terdapat kompleksitas tata kelola utilitas yang sudah puluhan tahun tidak tertangani secara menyeluruh. Kabel listrik, pipa air bersih, saluran gas, fiber optik, hingga sistem drainase — semuanya tertanam di bawah permukaan jalan yang sama, namun dikelola oleh entitas yang berbeda-beda dan bekerja dalam jadwal yang tidak pernah sinkron.

Akibatnya, satu ruas jalan bisa digali berkali-kali dalam setahun oleh pihak yang berbeda. PLN selesai menanam kabel, seminggu kemudian PAM Jaya datang untuk memperbaiki pipa bocor. Belum selesai penutupan, giliran perusahaan telekomunikasi yang harus memasang jaringan baru. Lingkaran ini terus berputar tanpa henti, mengorbankan waktu, kenyamanan, dan keselamatan pengguna jalan. Data dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat bahwa kecepatan rata-rata kendaraan di sejumlah titik pusat kota dapat merosot hingga di bawah 15 kilometer per jam pada jam sibuk, dan proyek galian berkontribusi signifikan terhadap pelambatan tersebut.

Kohesi Regulasi yang Keropos

Persoalan mendasar sebenarnya telah teridentifikasi sejak lama: ketiadaan otoritas tunggal yang memiliki kewenangan penuh untuk mengoordinasikan seluruh aktivitas bawah tanah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air memang memiliki kewenangan menerbitkan izin, tetapi proses sinkronisasi antar-pemohon izin masih berjalan secara parsial. Setiap badan usaha milik negara maupun swasta mengajukan rencana kerja sesuai kepentingan masing-masing, tanpa kewajiban mutlak untuk menyelaraskan jadwal dalam satu koridor terpadu.

Upaya membangun sistem one pass policy atau kebijakan sekali gali memang telah digulirkan dalam berbagai kesempatan. Konsepnya sederhana: seluruh kebutuhan utilitas di satu ruas jalan harus diselesaikan dalam satu kali pembongkaran, dengan jadwal yang disepakati bersama. Namun di lapangan, implementasinya terus terbentur kendala klasik — mulai dari ego sektoral, perbedaan prioritas pendanaan, hingga tekanan tenggat waktu proyek yang tidak seragam. Belum lagi munculnya kebutuhan mendesak seperti perbaikan darurat akibat kebocoran atau kerusakan yang tidak terjadwal, yang kerap menggagalkan rencana koordinasi yang sudah disusun.

Harga yang Dibayar Publik

Kerugian akibat galian jalan yang tidak terkelola dengan baik tidak bisa dihitung sekadar dari bertambahnya menit perjalanan. Dampak ekonomi yang ditanggung sangat besar. Lembaga riset independen pernah memperkirakan bahwa kemacetan di Jakarta dan sekitarnya mengakibatkan kerugian mencapai puluhan triliun rupiah per tahun, mencakup pemborosan bahan bakar, kehilangan produktivitas, serta biaya logistik yang membengkak. Galian jalan yang menyebabkan penyempitan dan pengalihan arus lalu lintas jelas menjadi salah satu pengali kerugian tersebut.

Dampak sosialnya pun tak kalah serius. Warga yang tinggal di sekitar proyek galian harus menghadapi debu, kebisingan, serta potensi kecelakaan akibat penerangan jalan yang minim dan permukaan yang tidak rata. Pengendara sepeda motor menjadi kelompok paling rentan, dengan banyaknya kasus pengendara terjatuh karena lubang galian yang tidak dilengkapi rambu memadai atau penutupan sementara yang asal-asalan. Di sisi lain, kendaraan yang terus-menerus terjebak macet menghasilkan emisi gas buang yang semakin memperburuk kualitas udara Jakarta, yang sudah masuk dalam daftar kota dengan polusi udara tertinggi di dunia.

Jalan Panjang Menuju Solusi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya tidak kekurangan instrumen kebijakan. Rencana induk utilitas bawah tanah atau underground utility masterplan sempat disusun sebagai panduan jangka panjang. Beberapa kawasan strategis seperti Sudirman-Thamrin juga sudah mulai diarahkan untuk menerapkan sistem penanaman utilitas secara terpadu menggunakan metode multi-utility tunnel, yang memungkinkan pemeliharaan dilakukan tanpa harus membongkar aspal setiap kali ada masalah. Akan tetapi, cakupan terowongan utilitas ini masih sangat terbatas dibandingkan dengan luasnya wilayah Jakarta yang membutuhkan penanganan serupa.

Langkah penertiban juga mulai dilakukan melalui pembentukan satuan tugas pengawasan galian jalan yang bertugas memastikan setiap pemohon izin memenuhi standar keselamatan dan jadwal kerja yang ditetapkan. Namun, pendekatan represif semata tidak akan cukup tanpa pembenahan pada hulu persoalan, yaitu menciptakan mekanisme koordinasi lintas lembaga yang mengikat dan akuntabel.

Penggunaan teknologi juga menjadi kunci. Sistem informasi geografis yang memetakan seluruh jaringan utilitas secara real-time dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bersama. Dengan peta digital yang akurat dan dapat diakses oleh semua pihak terkait, potensi tumpang tindih dan pembongkaran berulang di lokasi yang sama dapat diminimalkan. Beberapa kota besar dunia seperti Tokyo dan Singapura telah membuktikan bahwa pengelolaan ruang bawah tanah yang terencana dan terpadu mampu menghilangkan pemandangan galian jalan yang acak dan mengganggu mobilitas warganya.

Pada akhirnya, persoalan galian jalan adalah cerminan dari tata kelola kota yang masih berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada solusi instan yang bisa merapikan seluruhnya dalam waktu singkat. Namun komitmen untuk memaksa semua pemangku kepentingan duduk dalam satu meja — dengan pengawasan publik yang transparan dan penegakan aturan yang tegas — adalah langkah minimum yang harus dijalankan tanpa kompromi. Jakarta membutuhkan lebih dari sekadar aspal yang mulus; ia membutuhkan sistem yang membuat aspal itu tidak perlu kembali dirobek esok hari.