AHY Tekankan Pembangunan Data Center Wajib Ramah Lingkungan

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyoroti pentingnya aspek keberlanjutan dalam pengembangan infrastruktur digital nasional. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa pembangunan pusat data atau data center tidak boleh hanya berorientasi pada kapasitas teknologi semata, melainkan juga harus memperhitungkan dampak terhadap lingkungan sekitar dan ketersediaan sumber daya air bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks percepatan transformasi digital nasional yang mendorong peningkatan kebutuhan infrastruktur pusat data di berbagai wilayah. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi digital yang pesat harus diimbangi dengan tata kelola pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan, sehingga manfaat ekonomi tidak menimbulkan kerugian ekologis jangka panjang.

Dampak Lingkungan dan Ketersediaan Air Jadi Perhatian Utama

Dalam keterangannya, AHY menyoroti bahwa operasional pusat data membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar untuk sistem pendinginan. Kondisi ini, menurut dia, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan kebutuhan air masyarakat apabila tidak direncanakan secara cermat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kajian lingkungan yang menyeluruh sebelum izin pembangunan diterbitkan.

Selain aspek air, ia juga mengingatkan bahwa pembangunan fasilitas digital harus memperhatikan ketahanan pangan. Alih fungsi lahan produktif menjadi kawasan industri teknologi, jika tidak dikendalikan, dapat mengancam produksi pangan lokal. Pernyataan ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur digital tidak dapat berjalan sendiri, melainkan harus terintegrasi dengan kebijakan tata ruang dan perlindungan lahan pertanian.

Kelestarian Ekosistem dan Tata Ruang Jadi Pertimbangan

AHY juga menekankan bahwa kelestarian ekosistem menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan pusat data. Ia mengingatkan bahwa kawasan yang dipilih sebagai lokasi pembangunan harus mempertimbangkan keberadaan kawasan lindung, daerah resapan air, serta habitat satwa yang dilindungi. Menurutnya, pendekatan pembangunan berkelanjutan harus menjadi prinsip dasar, bukan sekadar pelengkap dokumen perizinan.

Pernyataan ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan aspek lingkungan sebagai salah satu pilar utama. Pemerintah mendorong setiap proyek strategis, termasuk pusat data, untuk menerapkan standar lingkungan yang ketat, mulai dari analisis mengenai dampak lingkungan hingga pemantauan berkala setelah operasional berjalan.

Keseimbangan Antara Transformasi Digital dan Keberlanjutan

Lebih lanjut, AHY menegaskan bahwa percepatan transformasi digital merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar, namun harus dilaksanakan dengan cara yang bertanggung jawab. Ia menyebut bahwa pemerintah berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan pusat data, sekaligus memastikan bahwa hak masyarakat atas lingkungan yang sehat tetap terlindungi.

Pendekatan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan antara kebutuhan pertumbuhan ekonomi digital dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang. Menurut AHY, pembangunan yang mengabaikan aspek lingkungan pada akhirnya akan menimbulkan biaya sosial yang lebih besar, sehingga pencegahan sejak tahap perencanaan menjadi langkah yang paling rasional.

Dengan penegasan tersebut, diharapkan setiap pengembangan pusat data di Indonesia tidak hanya menjadi simbol kemajuan teknologi, tetapi juga contoh pembangunan yang menghormati daya dukung lingkungan dan kepentingan masyarakat luas. Pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri, pemerintah daerah, dan masyarakat, untuk bersama-sama mengawal pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.