Ahli Hukum UGM: Cacat Administrasi Tak Batalkan Penyidikan Febrie

Kasus yang melibatkan Febrie Adriansyah kembali menjadi perbincangan hangat setelah Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang diterbitkan penyidik dinilai mengandung kejanggalan. Salah satu hal yang paling banyak disorot adalah pencantuman tahun 2028 di dalam dokumen tersebut, sebuah detail yang dianggap tidak lazim dan memicu beragam pertanyaan dari praktisi hukum maupun masyarakat luas.

Kejanggalan dalam Sprindik dan Fungsinya dalam Proses Hukum

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Sprindik berperan sebagai landasan formal bagi penyidik dalam menjalankan kewenangan penyidikan. Dokumen ini menjadi penanda bahwa aparat penegak hukum memiliki dasar untuk melakukan pemeriksaan, penggeledahan, hingga penahanan terhadap seseorang yang diduga terlibat tindak pidana. Kelengkapan dan keakuratan dokumen ini, karenanya, menjadi bagian penting dari kepastian hukum.

Ketika ditemukan kekeliruan semacam pencantuman tahun yang tidak sesuai, wajar jika muncul pertanyaan mengenai tingkat kecermatan proses administrasi. Namun, pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah apakah kekeliruan tersebut cukup untuk menggugurkan proses penyidikan yang sedang berjalan. Perdebatan inilah yang kemudian mengemuka di ruang publik.

Pandangan Ahli Hukum UGM tentang Cacat Administrasi

Menanggapi polemik tersebut, seorang ahli hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan bahwa cacat administrasi dalam Sprindik tidak otomatis membatalkan perkara. Faktanya adalah, menurut ahli tersebut, esensi penyidikan tetap berada pada substansi perkara, bukan semata-mata pada kesempurnaan formal dokumen.

Pandangan ini sejalan dengan doktrin hukum acara pidana yang membedakan antara cacat formil dan cacat materiel. Cacat formil, termasuk kesalahan penulisan tahun, pada prinsipnya dapat diperbaiki sepanjang tidak menghilangkan kepastian hukum dan tidak merugikan tersangka secara substansial. Yang lebih penting, hak-hak tersangka tetap harus dihormati selama proses penyidikan berlangsung.

Ahli hukum UGM tersebut juga menekankan bahwa perbaikan administratif bukanlah hal yang sulit dilakukan. Jika ditemukan kekeliruan, penyidik dapat menerbitkan perbaikan dokumen tanpa harus mengulang seluruh proses penyidikan dari awal. Dengan demikian, tidak ada alasan hukum yang kuat untuk menjadikan kesalahan penulisan tahun sebagai dasar pembatalan perkara.

Ahli Polri: Kurang Hati-hati, tetapi Penyidikan Tetap Sah

Pandangan serupa disampaikan oleh seorang ahli dari Kepolisian Republik Indonesia. Ia menilai bahwa penerbitan Sprindik dengan kekeliruan tahun tersebut mencerminkan kurangnya kehati-hatian penyidik. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa kekeliruan tersebut tidak menjadikan penyidikan batal demi hukum.

Menurutnya, penyidikan tetap sah selama mekanisme dan kewenangan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kekeliruan administratif seharusnya direspons dengan langkah perbaikan dokumen, bukan dengan menghentikan proses hukum yang tengah berjalan. Pernyataan ini sekaligus menepis kekhawatiran sebagian pihak yang menilai kejanggalan tersebut dapat menjadi celah untuk menggugurkan perkara.

Implikasi bagi Penegakan Hukum dan Publik

Kendati para ahli sepakat bahwa penyidikan tetap sah, kasus ini tetap menjadi pengingat akan pentingnya ketelitian dalam administrasi penegakan hukum. Dokumen seperti Sprindik memiliki nilai formal yang tinggi karena menjadi dasar kewenangan aparat dalam menindak seseorang. Kesalahan kecil, sekecil apa pun, berpotensi memicu persepsi negatif publik terhadap proses hukum.

Di sisi lain, kasus ini juga menunjukkan pentingnya pengawasan internal dan eksternal terhadap proses penyidikan. Transparansi dan akurasi dokumen hukum bukan hanya persoalan kepatuhan prosedural, melainkan juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Semakin akurat proses administrasi, semakin kecil ruang bagi spekulasi yang dapat mengganggu citra institusi.

Kesimpulan Verifikasi

Berdasarkan verifikasi terhadap pernyataan para ahli yang berkembang, kejanggalan administratif dalam Sprindik kasus Febrie Adriansyah, termasuk pencantuman tahun 2028, memang menunjukkan kurangnya ketelitian penyidik. Namun, baik ahli hukum UGM maupun ahli Polri menyatakan bahwa kekeliruan tersebut tidak membatalkan penyidikan selama substansi perkara dan kewenangan penyidik tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah yang lebih tepat adalah memperbaiki dokumen, bukan menghentikan proses hukum yang berjalan.

Dengan demikian, narasi yang menyebut bahwa cacat administrasi dapat membatalkan kasus Febrie Adriansyah tidak sepenuhnya akurat. Publik diharapkan mencermati perkembangan kasus ini dari sumber-sumber resmi agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.