Yusril: Sayembara Begal Berhadiah Picu Bahaya Main Hakim Sendiri

Pernyataan kritis dari seorang pakar hukum senior, Yusril Ihza Mahendra, terhadap sebuah program sayembara penangkapan begal yang digagas oleh Dedi Mulyadi mendadak memicu perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Dalam komentarnya yang tersebar di berbagai platform media, Yusril menyuarakan kekhawatiran mendalam bahwa pemberian hadiah kepada warga yang berhasil menangkap pelaku kejahatan jalanan justru dapat membawa dampak negatif yang jauh lebih berbahaya, yaitu berupa aksi main hakim sendiri. Konsep sayembara yang pada dasarnya bertujuan untuk menekan angka kriminalitas ini dinilai kontroversial karena dianggap mengabaikan prinsip dasar supremasi hukum dan berpotensi menciptakan iklim anarkisme di dalam kehidupan sipil.

Kritik Pedas dari Perspektif Hukum

Yusril, yang dikenal sebagai mantan menteri hukum dan hak asasi manusia serta praktisi hukum senior, menyoroti bahwa inisiatif Dedi Mulyadi yang menawarkan imbalan finansial bagi penangkap begal jelas bertentangan dengan esensi negara hukum. Menurutnya, tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau begal memang merupakan kejahatan serius yang meresahkan, namun upaya penanggulangannya mutlak harus dilakukan melalui mekanisme resmi aparat penegak hukum. Ia menekankan bahwa pelibatan warga secara langsung dengan iming-iming hadiah uang dapat mendorong masyarakat untuk bertindak seperti aparat keamanan tanpa memiliki kewenangan, kompetensi, atau pemahaman tentang prosedur penangkapan yang sah. "Ini bukan soal menolak partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, melainkan tentang bagaimana kita menjaga agar penegakan keadilan tidak berubah menjadi ajang perburuan manusia," demikian inti pesan yang disampaikan oleh Yusril.

Tawaran Hadiah yang Menuai Kontroversi

Di sisi lain, gagasan sayembara yang dilontarkan oleh Dedi Mulyadi, yang juga merupakan seorang tokoh publik dan politisi, awalnya dipicu oleh meningkatnya laporan kriminalitas jalanan di sejumlah wilayah. Metode yang ia tawarkan tergolong sederhana: setiap warga yang berhasil menangkap dan menyerahkan begal kepada polisi akan mendapatkan sejumlah uang tunai sebagai bentuk apresiasi. Bagi sebagian kalangan, langkah ini dipandang sebagai solusi cepat dan berani untuk memberantas fenomena sosial yang kian meresahkan. Namun, bagi Yusril dan para pengamat hukum, pendekatan semacam ini justru membuka kotak pandora bagi praktik peradilan jalanan. Rapid reward yang dijanjikan dianggap dapat menghilangkan batasan antara pahlawan sipil dan pelaku pidana, karena niat baik memberantas kejahatan berpotensi berujung pada aksi brutal seperti pengeroyokan, penghakiman massa, atau bahkan kematian tersangka sebelum sempat diadili oleh pengadilan yang berwenang. Situasi ini tentu sangat bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia yang fundamental.

Bahaya Tindakan Main Hakim Sendiri dalam Masyarakat

Istilah main hakim sendiri atau vigilantism bukanlah hal baru dalam dinamika sosial di Indonesia. Kasus-kasus di mana warga yang emosi mengepung, memukuli, dan bahkan membakar hidup-hidup pelaku kejahatan seringkali menghiasi pemberitaan kriminal. Yusril mengingatkan bahwa pemberian legitimasi tidak langsung melalui sayembara berhadiah jelas akan memperkuat budaya negatif tersebut. Data menunjukkan bahwa dalam banyak insiden, aksi main hakim sendiri seringkali meleset dari target: warga yang salah tangkap, provokasi dari pihak tertentu, hingga kematian orang yang tidak bersalah hanya karena dicurigai. Dengan adanya nilai rupiah yang menggiurkan di balik setiap penangkapan, potensi eskalasi konflik horizontal dan kesalahan fatal semakin tak terhindarkan. Hukum seharusnya menjadi pembatas yang tegas antara keadilan prosedural dan kekerasan kolektif, namun sayembara ini justru mengaburkan batas tersebut.

Supremasi Hukum vs Partisipasi Publik

Yusril secara tegas mengakui pentingnya partisipasi publik dalam menjaga keamanan lingkungan. Namun, ia membedakan secara tajam antara pelaporan informasi yang akurat kepada polisi dengan tindakan penangkapan langsung. Dalam sistem peradilan pidana modern, warga memiliki peran vital sebagai pelapor atau saksi, bukan sebagai eksekutor. Penangkapan terhadap pelaku kriminal, apalagi dalam kasus begal yang seringkali melibatkan senjata tajam dan kekerasan tinggi, seharusnya hanya dilakukan oleh personel terlatih yang dilengkapi dengan perlindungan hukum serta kemampuan kontrol fisik yang memadai. Eksekusi oleh warga biasa, meskipun bertujuan baik, rawan mengakibatkan pelanggaran hukum baru, seperti penganiayaan berat, perampasan kemerdekaan ilegal, atau bahkan pembunuhan. Pemberian hadiah justru menjadi insentif negatif yang memicu warga untuk mengambil risiko besar tersebut demi uang, mengesampingkan keselamatan diri sendiri maupun prosedur hukum.

Menata Ulang Pendekatan Pemberantasan Kejahatan Jalanan

Daripada menawarkan sayembara berhadiah yang berpotensi melahirkan masyarakat bermental bounty hunter tanpa kode etik, Yusril mendorong agar energi dan sumber daya yang dimiliki oleh para tokoh publik seperti Dedi Mulyadi dialihkan untuk memperkuat institusi kepolisian dan sistem keamanan lingkungan yang berbasis pada pencegahan. Langkah-langkah seperti peningkatan patroli, pemasangan kamera pengawas di titik rawan, serta pengaktifan forum koordinasi keamanan warga yang terintegrasi dengan aparat dinilai jauh lebih konstruktif dan beradab. Dana yang dialokasikan untuk hadiah dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur penerangan jalan atau membantu korban kejahatan yang kerapkali tidak mendapatkan kompensasi. Dengan cara ini, keamanan dipulihkan tanpa mengorbankan tatanan hukum dan tanpa menanamkan benih-benih kekacauan sipil di masa depan.

Urgensi Suara Tokoh Bangsa dalam Menjaga Keadaban Publik

Pernyataan keras Yusril Ihza Mahendra ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa upaya pemberantasan kejahatan tidak boleh menjatuhkan masyarakat ke dalam lingkaran setan kekerasan. Hukum yang beradab harus tetap ditegakkan di atas emosi dan kepanikan sosial. Sosok seperti Dedi Mulyadi yang memiliki pengaruh besar di masyarakat diharapkan mampu merumuskan kebijakan publik yang matang dengan mempertimbangkan masukan dari para ahli hukum, sosiolog, dan aparat keamanan. Kegagalan dalam mengantisipasi efek samping dari kebijakan populis seperti sayembara berhadiah ini bukan hanya akan merusak citra pemimpin, tetapi lebih dari itu, akan mengikis kepercayaan publik terhadap negara sebagai pemegang otoritas sah dalam penggunaan kekerasan dan penegakan keadilan.