Yusril Kritik Sayembara Begal: Khawatir Picu Tindakan Main Hakim Sendiri

Rencana pemberian hadiah atau sayembara bagi warga yang berhasil menangkap pelaku kejahatan jalanan, yang digagas oleh figur publik Dedi Mulyadi, menuai sorotan tajam. Praktik yang oleh sebagian kalangan dianggap sebagai terobosan untuk menekan angka kriminalitas ini justru dipandang berpotensi melahirkan persoalan hukum dan sosial yang jauh lebih besar. Di tengah wacana yang memanas, ahli hukum tata negara terkemuka, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan kritik fundamental. Ia menyuarakan kekhawatiran mendalam bahwa langkah populistik tersebut dapat membuka celah bagi praktik main hakim sendiri yang terlembaga di masyarakat.

Kekhawatiran akan Normalisasi Kekerasan Sipil

Dalam pandangannya, Yusril menekankan bahwa negara hukum seperti Indonesia memiliki mekanisme yang jelas dalam penegakan aturan. Tugas menangkap, menyelidiki, dan menghukum pelaku kriminal merupakan domain eksklusif aparat penegak hukum yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menawarkan imbalan bagi penangkapan oleh warga sipil, menurutnya, secara fundamental menempatkan masyarakat pada posisi yang salah secara konstitusional. "Kita tidak bisa menyerahkan fungsi penyidikan dan penindakan kepada publik hanya karena kita merasa proses formal berjalan lambat," tegasnya dalam sebuah diskusi hukum. Kerangka berpikir ini didasarkan pada prinsip due process of law, di mana setiap individu yang dicurigai memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan tidak boleh dihukum sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sayembara semacam ini secara implisit mendorong warga untuk bertindak sebagai hakim di lapangan, menangkap tanpa prosedur yang sah, dan membuka pintu bagi penilaian sepihak terhadap terduga pelaku.

Kontradiksi dengan Asas Praduga Tak Bersalah

Analisis lebih dalam menunjukkan bahwa inisiatif sayembara tangkap ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Ketika seorang warga terdorong oleh hadiah untuk menangkap orang yang dicurigai sebagai begal, validitas identifikasi tersebut menjadi sangat dipertanyakan. Tidak ada jaminan bahwa orang yang ditangkap adalah pelaku sesungguhnya. Panik, kesalahan identitas, atau bahkan niat jahat dari warga yang ingin mendapatkan hadiah dapat dengan mudah mengorbankan nyawa atau martabat orang yang tidak bersalah. Data dari berbagai lembaga bantuan hukum menunjukkan bahwa angka kesalahan tangkap oleh masyarakat sipil yang berujung pada pengeroyokan tragis cenderung meningkat di wilayah-wilayah yang permisif terhadap aksi-aksi vigilante. Yusril secara spesifik menyoroti bahwa negara tidak boleh memberikan insentif finansial pada sebuah proses yang berpotensi besar menghasilkan pelanggaran hak asasi manusia. "Membangun sistem penghargaan untuk penangkapan berarti kita melegalkan potensi hukuman mati di jalanan tanpa pengadilan," ujarnya, merujuk pada maraknya kasus pencuri yang tewas dihakimi massa sebelum polisi tiba di lokasi.

Antara Partisipasi Warga dan Anarkisme Kolektif

Memang, semangat partisipasi warga dalam menjaga keamanan lingkungan patut diapresiasi. Konsep keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selalu menempatkan warga sebagai mitra strategis kepolisian. Namun, batas antara partisipasi dan anarkisme kolektif menjadi sangat tipis ketika diintervensi oleh iming-iming hadiah. Kerja sama yang ideal adalah dalam bentuk pencegahan dan pelaporan cepat, bukan penangkapan paksa. Kekhawatiran Yusril bukan tanpa dasar. Di berbagai daerah yang pernah menerapkan pola "hadiah tangkap" secara informal, yang terjadi bukanlah penurunan kriminalitas yang sehat, melainkan eskalasi kekerasan. Kelompok warga berubah menjadi semacam "polisi swasta" yang merasa absah memukuli orang asing. Hal ini menciptakan teror tersendiri di tengah masyarakat dan merusak tatanan sosial. Negara tidak boleh mundur dari tanggung jawabnya melindungi segenap bangsa, termasuk melindungi warga dari tindakan semena-mena yang dilakukan oleh sesama warga lainnya.

Solusi Besar daripada Reaksi Instan

Diperlukan pendekatan yang lebih holistis untuk memberantas kejahatan jalanan. Akar masalah yang membuat begal dan kriminalitas tetap eksis—seperti kemiskinan struktural, pengangguran, dan lemahnya penegakan hukum—harus menjadi fokus utama. Yusril mendorong agar pemerintah pusat dan daerah memperkuat kapasitas institusi kepolisian, bukannya mengalihkan beban penegakan hukum ke pundak rakyat yang tidak dibekali pelatihan dan kewenangan resmi. Reformasi birokrasi di tubuh Polri, pemberian sanksi tegas bagi petugas yang lalai, dan penciptaan lapangan kerja adalah vaksin yang jauh lebih manjur ketimbang sayembara. Inisiatif yang terlihat heroik sesaat ini diibaratkan sebagai obat bius: menghilangkan rasa sakit sekejap, tetapi mengabaikan penyakit akut yang menggerogoti sistem keamanan publik. Langkah strategis harus mengedepankan asas kepastian hukum dan keadilan, bukan mengobarkan semangat balas dendam yang dikemas sebagai hadiah. Warisan terburuk dari sayembara semacam ini adalah terciptanya budaya hukum rimba, di mana siapa yang kuat dan banyak temannya akan menjadi penentu keadilan, menggantikan aturan perundang-undangan yang telah disepakati bersama.