Wamensos Dorong TKSK Aktif Dampingi Masyarakat Miskin dan Rentan
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menempatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada posisi yang tidak bisa ditawar dalam arsitektur pengen...

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menempatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada posisi yang tidak bisa ditawar dalam arsitektur pengentasan kemiskinan. Arahan itu disampaikan dengan nada yang jelas: TKSK tidak cukup menjadi pelengkap administratif di tingkat kecamatan, tetapi harus turun langsung mendampingi warga miskin dan kelompok rentan.
Dorongan tersebut bukan tanpa alasan. Selama ini, berbagai program bantuan sosial kerap dinilai gagal menyentuh penerima yang tepat. Data penerima di lapangan tidak selalu sinkron dengan kondisi riil rumah tangga miskin. Di titik inilah keberadaan TKSK diuji, apakah mampu menjadi penyaring terakhir sebelum bantuan disalurkan, atau justru ikut larut dalam rutinitas pelaporan.
Posisi Strategis yang Sering Diabaikan
TKSK bekerja di wilayah kecamatan, jarak terdekat antara kebijakan pusat dan rumah tangga miskin. Mereka bersinggungan langsung dengan penerima Program Keluarga Harapan, penerima bantuan pangan, penyandang disabilitas, lansia terlantar, anak yang membutuhkan perlindungan, serta korban bencana dan konflik sosial. Namun, kapasitas dan jumlah personel TKSK di banyak daerah tidak sebanding dengan beban kerja yang diemban.
Dalam sejumlah kasus, satu TKSK harus mengawal belasan desa dengan ratusan keluarga penerima manfaat. Akibatnya, pendampingan berubah menjadi verifikasi dokumen yang dikejar tenggat, bukan proses mendampingi yang membutuhkan waktu dan kehadiran.
Kehadiran TKSK mesti dirasakan warga, bukan hanya tercatat dalam laporan bulanan yang menumpuk di meja kecamatan.
Pernyataan Wamensos itu mengisyaratkan pergeseran orientasi. Pengentasan kemiskinan tidak lagi dipandang sebagai urusan distribusi anggaran semata, melainkan pekerjaan sosial yang menuntut kepekaan terhadap kondisi riil di lapangan. Kelompok rentan—mereka yang berada tipis di atas garis kemiskinan—menjadi perhatian khusus karena paling mudah jatuh kembali ketika terjadi guncangan ekonomi atau musibah.
Poin yang Harus Diperhatikan
- Ketepatan data: TKSK diminta memastikan warga miskin dan rentan terdata dengan benar, bukan sekadar meloloskan nama ke dalam daftar penerima.
- Pendampingan langsung: Penanganan sosial dinilai perlu dilakukan secara personal, bukan seragam untuk semua keluarga.
- Rujukan layanan: Kasus yang ditemukan di lapangan harus diteruskan ke layanan sosial, kesehatan, atau perlindungan anak yang sesuai.
- Akuntabilitas: Aktivitas TKSK mesti dapat dipertanggungjawabkan, termasuk ketika terjadi kesalahan sasaran.
Yang tersisa sebagai pertanyaan adalah soal kapasitas. Tanpa penguatan kompetensi, dukungan anggaran operasional, dan kejelasan jenjang karier, seruan agar TKSK lebih aktif berisiko berhenti sebagai imbauan tahunan. Sejumlah pengamat kebijakan sosial menilai status kepegawaian TKSK yang masih rentan membuat posisi ini sulit menarik tenaga profesional dalam jangka panjang.
Bagi publik, ukuran keberhasilan tidak terletak pada banyaknya rapat koordinasi atau dokumen yang dihasilkan. Ukuran itu ada pada apakah keluarga miskin benar-benar menerima bantuan yang menjadi haknya, apakah lansia terlantar mendapat perawatan, dan apakah anak yang berisiko putus sekolah kembali ke bangku kelas.
Lurusin.com mencatat bahwa arah kebijakan yang ditegaskan Wamensos menuntut konsekuensi anggaran dan kelembagaan, bukan hanya pernyataan sikap. Tanpa itu, pendampingan sosial di tingkat kecamatan akan tetap berjalan di atas keterbatasan yang sama dari tahun ke tahun.



