Wamensos Agus Jabo Tekankan Tata Kelola Sarpras Sekolah Rakyat

Kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan tenaga pengajar, melainkan juga oleh ketersediaan serta pengelolaan sarana dan prasarana (sarpras) yang memadai. Hal ini menjadi perhatian serius Kementerian Sosial, khususnya dalam pengembangan Sekolah Rakyat yang kini sedang digalakkan. Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo menyampaikan bahwa aspek tata kelola sarpras merupakan pilar krusial yang akan menentukan efektivitas layanan pendidikan di lembaga tersebut.

Menyelaraskan Infrastruktur dengan Visi Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat hadir sebagai model pendidikan alternatif yang menyasar kelompok masyarakat kurang mampu agar tetap memperoleh akses pembelajaran berkualitas. Dalam konteks ini, Agus Jabo menekankan bahwa pembangunan fisik sekolah tidak boleh berhenti pada seremonial peresmian gedung. Lebih dari itu, diperlukan sistem pengelolaan yang berkelanjutan agar setiap ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas penunjang lainnya dapat berfungsi optimal sepanjang waktu. Tanpa tata kelola yang baik, infrastruktur yang telah dibangun berisiko cepat rusak dan tidak memberikan dampak signifikan bagi proses belajar-mengajar.

Wamensos mengingatkan bahwa perencanaan sarpras harus terintegrasi dengan kebutuhan kurikulum. Misalnya, jika Sekolah Rakyat ingin menekankan keterampilan vokasi, maka bengkel kerja atau alat praktik harus tersedia dan dirawat secara rutin. Pendekatan ini menuntut kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah dan dunia usaha, untuk memastikan ketersediaan alat dan pemeliharaannya.

Peran Tata Kelola dalam Menjaga Mutu Layanan

Agus Jabo menguraikan bahwa mutu layanan pendidikan sangat bergantung pada sejauh mana sarpras dikelola secara profesional. Ia menyoroti tiga aspek utama: inventarisasi aset, pemeliharaan berkala, dan transparansi penggunaan. Inventarisasi memungkinkan sekolah mengetahui secara pasti kondisi dan jumlah aset yang dimiliki, sehingga memudahkan pengajuan perbaikan atau pengadaan baru. Sementara itu, pemeliharaan berkala mencegah kerusakan kecil berubah menjadi masalah besar yang mengganggu aktivitas belajar.

Transparansi juga menjadi poin penting karena menyangkut anggaran yang bersumber dari dana publik. Wamensos berharap setiap Sekolah Rakyat memiliki sistem pelaporan yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga kepercayaan publik terhadap program ini tetap terjaga. Ia mencontohkan praktik baik dari beberapa sekolah binaan di daerah yang telah menerapkan papan informasi terbuka mengenai penggunaan dana sarpras, dan hasilnya partisipasi warga dalam menjaga fasilitas meningkat.

Tantangan di Lapangan dan Strategi Mengatasinya

Diakui bahwa implementasi tata kelola sarpras di Sekolah Rakyat tidak luput dari berbagai kendala. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam manajemen aset sering menjadi hambatan, terutama di wilayah terpencil. Selain itu, jarak geografis dan aksesibilitas terhadap suku cadang atau material perbaikan juga kerap mempersulit pemeliharaan rutin.

Menyikapi hal tersebut, Agus Jabo mendorong adanya pelatihan intensif bagi pengelola sekolah. Pelatihan ini mencakup teknik inventarisasi digital, penyusunan rencana pemeliharaan, hingga pengelolaan pengadaan secara efisien. Ia juga menyarankan pemanfaatan teknologi sederhana seperti aplikasi pencatatan berbasis ponsel untuk memudahkan monitoring sarpras. “Kita harus bergerak dari sekadar membangun menjadi benar-benar menjaga,” ujarnya saat meninjau potret salah satu Sekolah Rakyat di Jawa Barat.

Kolaborasi dan Pengawasan Berkelanjutan

Lebih lanjut, Wamensos menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola sarpras bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah, komite sekolah, dan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah harus ikut ambil bagian. Ia mengusulkan pembentukan forum pemeliharaan sarpras di tingkat kecamatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Forum ini bisa berfungsi sebagai wadah koordinasi, pelaporan kerusakan cepat, dan pencarian solusi bersama.

Selain itu, pengawasan dari inspektorat dan lembaga pengawas eksternal tetap diperlukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan aset. Agus Jabo berharap dengan sistem pengawasan berlapis, kepercayaan terhadap Sekolah Rakyat semakin kuat dan program ini bisa menjadi model bagi institusi pendidikan lain.

Dengan fondasi tata kelola sarpras yang kokoh, Sekolah Rakyat diyakini tidak hanya akan mampu meningkatkan mutu akademik peserta didik, tetapi juga membentuk karakter tanggung jawab dan kepedulian terhadap fasilitas bersama. Pesan ini menjadi pengingat bagi seluruh jajaran terkait agar tidak lengah dalam menjaga investasi pendidikan untuk masa depan bangsa.