Wakil Ketua DPR Minta Sudaryono Perkuat Tata Kelola BGN

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Sari Yuliati, mendesak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono untuk segera memperkuat tata kelola lembaga yang dipimpinnya. Desakan ini muncul setelah Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Sudaryono untuk mengemban amanah besar dalam memerangi masalah gizi nasional. Menurut Sari, amanah presiden tersebut bukan sekadar jabatan, melainkan tanggung jawab strategis yang harus dijawab dengan kinerja profesional dan tata kelola yang transparan.

BGN dan Program Prioritas Nasional

Badan Gizi Nasional dibentuk sebagai respons terhadap tantangan gizi masyarakat, khususnya dalam menurunkan angka stunting dan memperbaiki status gizi anak-anak. Lembaga ini mengelola program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Dengan anggaran yang besar dan jangkauan yang luas, BGN berpotensi menyentuh lebih dari 80 juta penerima manfaat mulai tahun 2025. Oleh karena itu, urgensi tata kelola yang baik menjadi sorotan banyak pihak.

Sudaryono, yang sebelumnya dikenal sebagai tokoh muda dari Partai Gerindra, ditunjuk sebagai Kepala BGN pada awal 2025. Penunjukan ini mencerminkan strategi pemerintah untuk menempatkan figur yang memiliki kapasitas manajerial di lembaga baru tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul kekhawatiran dari beberapa kalangan mengenai kesiapan kelembagaan dan akuntabilitas program.

Harapan DPR terhadap Tata Kelola

Sari Yuliati, dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/7/2026), menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal kinerja BGN. Ia menyebut penunjukan Sudaryono oleh Presiden merupakan mandat strategis yang harus dilaksanakan dengan akuntabilitas tinggi. “Amanah ini bukan sekadar jabatan, tapi tanggung jawab kepada rakyat,” ujarnya. Meski pernyataan ini merupakan pijakan awal, Sari menekankan bahwa DPR tidak akan segan-segan menggunakan fungsi pengawasan jika terjadi penyimpangan.

Ia juga menyoroti pentingnya sistem pengendalian internal yang kuat. Menurutnya, program sebesar ini rentan terhadap kebocoran anggaran jika tidak dikelola dengan baik. “Kami minta BGN segera merampungkan pedoman teknis, standar operasional prosedur, dan mekanisme pengawasan berlapis”, kata politisi Partai Golkar itu. Sari menambahkan bahwa transparansi data penerima manfaat juga menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.

DPR, melalui komisi terkait, berencana melakukan rapat dengar pendapat secara berkala dengan jajaran BGN. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. “Kita tidak ingin program bagus ini berakhir menjadi bancakan,” tegas Sari.

Tantangan dan Langkah Strategis

Sudaryono dihadapkan pada sejumlah tantangan, mulai dari koordinasi antarlembaga hingga validasi data penerima. BGN harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, sekolah, dan posyandu untuk memastikan pendistribusian makanan bergizi berjalan lancar. Di sisi lain, kapasitas sumber daya manusia di tingkat lapangan masih menjadi pekerjaan rumah.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Andi Pratama, mengungkapkan bahwa tata kelola lembaga baru sering kali menjadi titik lemah. “BGN perlu belajar dari pengalaman lembaga lain. Digitalisasi proses dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan bisa menjadi solusi,” jelasnya. Ia juga mengapresiasi dorongan DPR untuk memperkuat aspek governance sejak dini.

Di internal BGN, Sudaryono telah membentuk tim transisi yang fokus pada penyusunan rencana strategis 2025-2030. Tim ini juga bertugas merancang sistem informasi terintegrasi untuk memantau rantai pasok makanan. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan potensi penyimpangan.

Respon Publik dan Harapan ke Depan

Masyarakat, terutama kalangan ibu rumah tangga dan aktivis kesehatan, menyambut baik program BGN. Namun, mereka juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada kuantitas, melainkan kualitas pangan yang diberikan. “Jangan sampai makanan yang dibagikan tidak memenuhi standar gizi,” kata Fitri, seorang kader posyandu di Jakarta Timur. Ia berharap BGN melibatkan ahli gizi dalam perencanaan menu.

Sari Yuliati menutup pernyataannya dengan optimisme. Ia yakin Sudaryono mampu memenuhi ekspektasi jika dikawal dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan. “Ini bukan pekerjaan satu orang, tapi kerja kolosal. DPR siap mendukung sepanjang prinsip good governance dijalankan,” pungkasnya.

Dengan perhatian yang tinggi dari legislatif dan publik, BGN dituntut untuk membuktikan diri sebagai lembaga yang efisien dan bersih. Amanah Presiden yang diemban Sudaryono bakal menjadi batu ujian bagi kariernya dan kesuksesan program nasional yang dinanti banyak keluarga. Keberhasilan tata kelola BGN tidak hanya akan memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga menjadi landasan bagi program-program sejenis di masa depan.