Wakil Ketua DPR: Amanah Sudaryono di BGN Harus Diiringi Kinerja Profesional

Jakarta – Amanah besar yang diberikan Presiden kepada Sudaryono sebagai pemimpin di Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat sorotan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menekankan bahwa penunjukan tersebut bukan sekadar jabatan, melainkan tanggung jawab berat yang harus dijawab dengan tata kelola lembaga yang kuat dan kinerja profesional tanpa cela. Ia mengingatkan, keberhasilan BGN dalam menjalankan program strategis nasional sangat bergantung pada kemampuan pemimpin barunya dalam membangun sistem yang transparan, efisien, dan berorientasi hasil.

Kepercayaan Presiden sebagai Pemicu Reformasi

Sari Yuliati menilai, mandat langsung dari Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah ingin membawa BGN ke level yang lebih tinggi. “Kepercayaan yang diberikan bukan hanya untuk mengisi posisi, tetapi untuk melakukan lompatan perbaikan. Sudaryono harus mampu mengubah kepercayaan itu menjadi energi reformasi tata kelola,” ujarnya dalam sebuah diskusi di kompleks parlemen, Selasa lalu. Politisi senior itu menambahkan, BGN memiliki peran vital dalam mengawal program pemenuhan gizi masyarakat, terutama dalam upaya penurunan angka stunting dan peningkatan ketahanan pangan, sehingga setiap kebijakan harus dijalankan dengan standar tertinggi.

Ia juga menekankan bahwa sosok yang dipilih Presiden tentu telah melewati pertimbangan matang. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi napas pertama dalam setiap keputusan strategis yang diambil oleh pimpinan BGN yang baru. “Ini bukan sekadar seremonial. Masyarakat menunggu bukti nyata, bukan janji,” tegas Sari.

Mengurai Tantangan Tata Kelola Badan Gizi Nasional

BGN sebagai lembaga yang relatif baru masih menghadapi sejumlah persoalan struktural, mulai dari harmonisasi program lintas kementerian, pengelolaan rantai pasok pangan bergizi, hingga pengawasan distribusi bantuan. Data sementara yang dihimpun DPR menunjukkan masih adanya ketimpangan cakupan program di beberapa daerah terpencil, serta laporan keterlambatan penyaluran bahan pangan di wilayah Indonesia timur. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi Sudaryono.

“Kami melihat potensi besar, tetapi juga risiko kebocoran dan inefisiensi jika tata kelola tidak segera diperkuat. Kepemimpinan baru harus berani membenahi dari dalam, memperbaiki sistem pengadaan, memperjelas alur distribusi, dan membangun mekanisme pengawasan berbasis teknologi,” urai Sari Yuliati. Ia mencontohkan, pemanfaatan platform digital untuk memantau stok dan pergerakan komoditas bernutrisi dapat memangkas biaya logistik sekaligus meminimalkan penyimpangan.

Selain itu, kapasitas sumber daya manusia di BGN dinilai perlu ditingkatkan. Pelatihan berbasis meritokrasi dan perekrutan tenaga profesional di bidang gizi serta logistik harus menjadi prioritas agar BGN tidak sekadar menjadi lembaga administratif, melainkan motor penggerak perubahan di lapangan. DPR, kata Sari, siap mendukung penuh melalui fungsi penganggaran selama rencana kerja BGN terukur dan realistis.

Profesionalisme dan Akuntabilitas Jadi Kunci

Dalam pernyataannya, Sari Yuliati berulang kali menyebut kata “profesional” sebagai fondasi yang harus ditanamkan Sudaryono. “Amanah besar ini hanya bisa dijawab dengan kinerja profesional yang tidak tergoyahkan oleh kepentingan politik sesaat atau tekanan kelompok tertentu. Saya yakin, figur yang dipilih Presiden punya kapasitas itu, tetapi kita tetap perlu mengawal bersama,” tuturnya. Ia berharap Sudaryono segera menyusun peta jalan perbaikan tata kelola yang meliputi aspek perencanaan anggaran, pelaksanaan program, hingga pelaporan yang terbuka kepada publik.

BGN mengelola dana yang tidak sedikit. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, alokasi anggaran program gizi nasional terus meningkat setiap tahun, namun serapan dan dampaknya kerap menjadi sorotan. Karena itu, Sari menekankan bahwa setiap rupiah dari APBN yang dikelola BGN harus bisa diaudit secara jelas dan menghasilkan dampak yang terukur di masyarakat. “Jangan ada lagi cerita anggaran besar tapi hasilnya tak kelihatan. Ini soal kepercayaan publik terhadap negara,” imbuhnya.

Lebih jauh, ia mengusulkan agar BGN di bawah komando Sudaryono membentuk unit kepatuhan internal yang independen, bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang. Langkah ini dinilai akan mempercepat terwujudnya tata kelola yang bersih dan melayani.

DPR Siap Kawal Kinerja BGN

Wakil Ketua DPR itu menegaskan bahwa parlemen akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat namun konstruktif. “Kami tidak akan sekadar menonton. Kalau ada penyimpangan atau kinerja yang tidak sesuai target, DPR akan memanggil dan meminta penjelasan. Tapi sebaliknya, kalau Sudaryono mampu menunjukkan lompatan perbaikan, kami akan menjadi pendukung terdepan,” janjinya.

Sebagai penutup, Sari Yuliati kembali mengingatkan bahwa BGN adalah ujung tombak pemerintah dalam mewujudkan generasi emas Indonesia yang sehat dan cerdas. Kepercayaan yang diemban Sudaryono merupakan cerminan harapan besar rakyat. “Jadikan jabatan ini sebagai panggilan untuk mengabdi. Profesionalisme tidak bisa ditawar. Hanya dengan itu, amanah besar ini akan berbuah manis bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.