Video Viral Gubernur Maluku Utara Dukung Menkeu Purbaya Dipastikan Palsu

Sebuah video yang beredar di platform pesan instan dan media sosial belakangan ini mengeklaim bahwa Gubernur Maluku Utara, Sherly, memberikan dukungan terhadap kebijakan Menteri Keuangan bernama Purbaya terkait pencairan bantuan dana pensiunan. Klaim ini dengan cepat menyebar dan menimbulkan harapan sekaligus kebingungan di kalangan pensiunan dan masyarakat umum.

Klaim yang Beredar di Masyarakat

Dalam video yang disebarluaskan melalui grup WhatsApp dan unggahan media sosial, tampak sosok yang menyerupai Gubernur Maluku Utara, Sherly, sedang berpidato. Narasi yang menyertainya menyebutkan bahwa sang gubernur mendukung penuh program bantuan finansial dari Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Menkeu Purbaya. Disebutkan bahwa setiap pensiunan akan menerima dana tunai dengan nominal tertentu setelah melakukan registrasi melalui tautan yang disertakan dalam unggahan. Tautan tersebut membawa pengguna ke situs tidak resmi yang meminta data pribadi seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan informasi rekening bank.

Pemeriksaan Fakta: Menkeu Purbaya Tidak Ada

Setelah dilakukan penelusuran mendalam, fakta menunjukkan bahwa tidak ada pejabat bernama Purbaya di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Menteri Keuangan yang sah dan masih menjabat adalah Sri Mulyani Indrawati. Referensi terhadap nama “Purbaya” hanya ditemukan dalam konteks fiktif pada sejumlah unggahan serupa yang telah teridentifikasi sebagai penipuan daring. Basis data resmi Kementerian Keuangan dan portal pemerintah tidak mencatat nama tersebut dalam struktur organisasi apa pun.

Lebih jauh, Gubernur Maluku Utara yang benar adalah Sherly Tjoanda. Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui kanal resminya tidak pernah mengeluarkan pernyataan atau rekaman audio-visual yang mendukung program dari Kementerian Keuangan bernama Purbaya. Video yang beredar memiliki ciri-ciri rekayasa digital yang cukup kentara, termasuk ketidaksinkronan gerakan bibir dengan audio serta penggunaan logo instansi yang tidak sesuai standar. Analisis metadata dan rekayasa digital menunjukkan bahwa video tersebut menggunakan potongan klip pidato Gubernur Sherly dari acara lain yang kemudian digabungkan dengan audio buatan. Teknologi deepfake atau manipulasi suara berbasis kecerdasan buatan diduga digunakan untuk menghasilkan narasi palsu yang seolah-olah diucapkan oleh sang gubernur. Audio rekayasa ini terdengar canggung dengan jeda dan intonasi yang tidak alami, menjadi indikasi kuat adanya manipulasi.

Modus Penipuan Berkedok Bantuan Pensiunan

Fenomena penyebaran hoaks menggunakan nama pejabat publik bukanlah hal baru. Modus yang digunakan biasanya adalah mengatasnamakan lembaga resmi dengan mengubah nama atau foto pejabat, kemudian menawarkan bantuan dana tunai dengan syarat penerima mengisi data pribadi pada situs palsu. Dalam kasus ini, tautan yang disertakan dalam unggahan video mengarahkan ke laman phishing yang meminta informasi sensitif seperti nomor rekening, kartu identitas, dan data perbankan. Otoritas siber telah memperingatkan bahwa informasi semacam ini dapat digunakan untuk pencurian identitas dan pembobolan rekening.

Penelusuran lebih lanjut mengungkapkan bahwa nama “Purbaya” juga muncul dalam skema penipuan serupa yang mengatasnamakan berbagai instansi lain, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kementerian Sosial. Pola yang digunakan identik: mencantumkan nama pejabat fiktif atau mengubah nama pejabat sebenarnya, serta menyematkan tautan berbahaya. Hal ini memperkuat dugaan bahwa klaim yang beredar merupakan bagian dari jaringan penipuan terorganisir yang menyasar kelompok rentan, terutama lansia dan pensiunan.

Program bantuan pemerintah yang sah selalu diumumkan melalui saluran resmi, seperti situs web kementerian, akun media sosial terverifikasi, dan surat edaran dari instansi terkait. Tidak ada kebijakan pencairan bantuan pensiunan yang mengharuskan pensiunan mendaftar melalui tautan di media sosial atau pesan berantai. Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika telah berulang kali menegaskan bahwa penyebar konten palsu semacam ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Masyarakat diminta untuk segera melaporkan unggahan mencurigakan melalui kanal aduan yang tersedia agar segera ditindaklanjuti.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi terhadap nama pejabat, pernyataan resmi Gubernur Maluku Utara, dan karakteristik video, dapat disimpulkan bahwa klaim yang menyebut Gubernur Sherly mendukung Menkeu Purbaya soal bantuan dana pensiunan adalah hoaks dan masuk dalam kategori fabricated content. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya, serta waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengincar data pribadi dengan iming-iming bantuan finansial.