Verifikasi: Megawati Sebut Hukum Indonesia Tak Adil Seperti Zaman Belanda

Berdasarkan verifikasi terhadap pernyataan Megawati Soekarnoputri yang menilai penegakan hukum di Indonesia tidak adil dan disebutnya mengingatkan pada era kolonial Belanda, tim investigasi Lurusin melakukan penelusuran terhadap catatan historis sistem peradilan kolonial, data penegakan hukum kontemporer, serta dokumen resmi terkait. Penelusuran ini bertujuan menguji akurasi klaim secara terpisah pada setiap bagiannya, karena klaim tersebut terdiri atas dua komponen yang berbeda sifat: penilaian atas kondisi penegakan hukum saat ini dan perbandingan dengan sistem hukum penjajahan.

[KLAIM] Hukum Indonesia Tidak Adil, Serupa Zaman Belanda

Klaim yang diverifikasi adalah pernyataan Megawati Soekarnoputri yang menyebut penegakan hukum Indonesia tidak adil dan mengingatkan zaman kolonial Belanda, disertai tuntutan agar hukum berlaku adil bagi semua pihak tanpa kecuali. Klaim ini beredar luas di ruang publik dan menjadi bahan perbincangan, sehingga penting diuji dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan alih-alih diterima begitu saja.

[SUMBER KLAIM] Pernyataan Publik

Sumber klaim adalah pernyataan lisan yang disampaikan Megawati Soekarnoputri dalam forum publik. Karena standar verifikasi forensik menuntut kejelasan sumber, penelusuran diarahkan pada transkrip pidato resmi dan pemberitaan media arus utama yang memuat kutipan langsung dari pernyataan tersebut. Verifikasi ini tidak menilai motif atau kepentingan politik di balik pernyataan; pemeriksaan hanya menguji akurasi substansi klaim terhadap fakta hukum dan fakta sejarah yang terdokumentasi.

[VERIFIKASI] Dasar Historis dan Data Kontemporer

Faktanya adalah perbandingan dengan zaman Belanda memiliki landasan historis yang terdokumentasi dengan baik. Pada masa Hindia Belanda, hukum diterapkan secara diskriminatif berdasarkan golongan penduduk. Penduduk Eropa tunduk pada hukum perdata Eropa dan diadili di Raad van Justitie, sementara penduduk Bumiputera diadili di Landraad dengan prosedur serta jenis hukuman yang berbeda. Sistem pluralisme hukum ini bahkan mempertahankan praktik poenale sanctie, yaitu sanksi pidana bagi pekerja kontrak yang melanggar perjanjian kerja, yang nyaris hanya menjerat buruh pribumi. Kajian sejarah hukum Indonesia, termasuk tradisi studi hukum adat yang dikembangkan Cornelis van Vollenhoven pada awal abad ke-20, lahir justru dari kesadaran bahwa penerapan hukum tidak pernah setara antara golongan penjajah dan golongan terjajah. Dengan demikian, ketidakadilan struktural pada era kolonial adalah fakta sejarah, bukan sekadar penilaian.

Data menunjukkan bahwa pada era kontemporer, persoalan ketidakadilan dalam penegakan hukum masih tercatat secara empiris. Indeks Rule of Law 2023 yang diterbitkan World Justice Project menempatkan Indonesia di peringkat ke-103 dari 142 negara, dengan skor rendah pada indikator peradilan pidana dan indikator tidak adanya korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi serta Indonesia Corruption Watch dalam laporan tahunannya berulang kali mencatat fenomena vonis ringan bagi terpidana korupsi dan lambatnya penuntasan perkara. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga mencatat sejumlah perkara pelanggaran HAM masa lalu yang belum tuntas diselesaikan melalui jalur hukum. Selain itu, sumber resmi kepolisian menunjukkan kesenjangan antara jumlah laporan masyarakat dan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga tahap penyidikan. Seluruh bukti ini mendukung penilaian bahwa kesenjangan perlakuan di depan hukum merupakan persoalan yang nyata, bukan sekadar persepsi.

[FAKTA] Uji Akurasi Dua Bagian Klaim

Klaim pertama, bahwa penegakan hukum Indonesia tidak adil, didukung oleh sejumlah bukti empiris sebagaimana diuraikan di atas: peringkat Indonesia yang rendah dalam indeks penegakan hukum internasional, catatan vonis ringan dalam perkara korupsi, serta banyaknya laporan masyarakat yang tidak berujung pada penyidikan. Laporan tahunan KPK sebagai sumber resmi menunjukkan fenomena disparitas penjatuhan hukuman yang berulang dari tahun ke tahun. Dengan demikian, bagian klaim ini tidak dapat dinyatakan tidak akurat; data menunjukkan keluhan publik memiliki dasar.

Klaim kedua, bahwa kondisi tersebut serupa dengan zaman Belanda, bertentangan dengan perbedaan fundamental antara kedua sistem hukum. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) secara tegas menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum, dan Pasal 28D ayat (1) menjamin hak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Peraturan perundang-undangan modern tidak memuat pembedaan hukum berbasis ras atau golongan, tidak seperti hukum kolonial yang secara formal melembagakan perbedaan tersebut. Ketidakadilan yang terjadi saat ini berbentuk praktik penegakan yang timpang dan kasus per kasus, bukan diskriminasi normatif yang dilegalkan oleh negara. Oleh karena itu, penyetaraan dengan zaman kolonial bersifat retoris dan berlebihan secara historis, meskipun efektif menggambarkan besarnya kekecewaan publik terhadap penegakan hukum.

[KESIMPULAN] Penilaian Akhir

Berdasarkan verifikasi, pernyataan Megawati Soekarnoputri tidak sepenuhnya akurat dan tidak sepenuhnya salah. Penilaian bahwa penegakan hukum Indonesia tidak adil memiliki dukungan data yang kuat sehingga tidak menyesatkan. Namun, penyetaraan kondisi tersebut dengan zaman kolonial Belanda tidak akurat secara historis, karena sistem hukum kolonial secara formal mendiskriminasi berdasarkan golongan, sementara hukum Indonesia modern secara normatif menjamin kesetaraan di depan hukum. Perbandingan tersebut dapat menyesatkan apabila dipahami secara harfiah sebagai kesamaan sistem, bukan sebagai penggambaran tingkat kekecewaan publik.

Rating verifikasi: SEBAGIAN BENAR.