Verifikasi: Klaim Sri Mulyani Bagikan Bansos di Facebook Tidak Akurat

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan tim forensik digital, klaim yang menyebutkan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sedang membagikan dana bantuan sosial melalui platform Facebook telah beredar luas di kalangan pengguna media sosial. Narasi tersebut kerap disertai tautan atau unggahan dari akun yang mengatasnamakan tokoh tersebut dengan iming-iming transfer dana tunai bagi masyarakat yang mendaftar. Faktanya adalah, informasi tersebut tidak memiliki dasar hukum atau administratif yang valid dalam sistem penyaluran bansos pemerintah. Tim investigasi menemukan bahwa unggahan semacam ini menunjukkan pola klasik akun palsu yang mengeksploitasi nama pejabat publik untuk mengumpulkan data pribadi atau menyebarkan praktik penipuan daring.

Breakdown Klaim yang Beredar

Klaim bahwa Sri Mulyani secara personal membuka program penyaluran dana bansos melalui akun Facebook bertentangan dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Presiden terkait pengelolaan bantuan sosial. Data menunjukkan bahwa seluruh jalur distribusi bantuan pemerintah—baik Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai, maupun subsidi tunai—dikelola melalui mekanisme terintegrasi yang melibatkan Kementerian Sosial, Bank Himbara, dan sistem cek rekening atas nama penerima. Tidak ada satupun aturan yang memberikan kewenangan kepada individu, termasuk pejabat negara, untuk menyalurkan dana secara langsung melalui platform media sosial. Sumber resmi dari Kementerian Keuangan menyatakan bahwa seluruh anggaran bansos dialokasikan melalui mekanisme APBN dan dieksekusi oleh institusi yang berwenang, bukan oleh perseorangan melalui unggahan di internet.

Klaim: "Sri Mulyani membagikan dana bansos Rp2,5 juta melalui tautan Facebook."
Fakta: Tidak terdapat program bansos yang disalurkan oleh Menteri Keuangan secara personal melalui media sosial. Seluruh penyaluran mengikuti jalur birokratis dan verifikasi data kependudukan.

Verifikasi dan Bukti Forensik

Verifikasi terhadap akun-akun yang menyebarkan narasi ini menunjukkan adanya indikasi akun tiruan atau akun palsu. Bukti kunci ditemukan melalui pemeriksaan metadata dan histori aktivitas akun, di mana banyak dari unggahan tersebut berasal dari profil yang baru dibuat dengan foto profil hasil unduhan dari arsip foto resmi pemerintah. Selain itu, tautan yang dibagikan tidak mengarah ke domain resmi milik pemerintah dengan akhiran .go.id, melainkan ke situs eksternal yang meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nomor kartu keluarga, nomor handphone, dan kode One Time Password. Data menunjukkan bahwa modus operandi ini konsisten dengan pola penipuan daring yang telah dilaporkan kepada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dalam beberapa tahun terakhir.

Sumber resmi dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi resmi mengenai alokasi dan penyaluran bansos hanya disampaikan melalui kanal komunikasi institusional, termasuk situs web resmi kemenkeu.go.id dan konferensi pers yang tercatat dalam dokumentasi resmi. Tidak ada kebijakan yang mengizinkan pejabat untuk mengumumkan penerimaan bantuan melalui pesan pribadi atau komentar di ruang publik digital. Verifikasi lanjutan terhadap kebijakan platform juga memperkuat temuan ini, di mana Meta sebagai induk Facebook dalam laporan transparansinya secara rutin menonaktifkan jaringan akun yang melakukan impersonifikasi terhadap figur pemerintahan untuk penipuan finansial.

Klasifikasi dan Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi menyeluruh terhadap aspek legal, teknis, dan administratif, klaim yang menyatakan Sri Mulyani membagikan dana bansos di Facebook dinilai SALAH dan dikategorikan sebagai hoaks. Informasi tersebut tidak akurat, menyesatkan publik, dan berpotensi merugikan warga negara dari sisi keamanan data serta finansial. Masyarakat dihimbau untuk tidak mengklik tautan mencurigakan, tidak membagikan data pribadi ke platform yang tidak terverifikasi, dan selalu mengonfirmasi informasi bantuan sosial melalui situs resmi pemerintah atau call center instansi terkait. Faktanya adalah, penyaluran bansos merupakan proses birokratis yang melibatkan banyak lapisan verifikasi, dan tidak pernah dilakukan secara personal oleh satu orang pejabat melalui media sosial.