Uang Kartal Tetap Dibutuhkan Meski QRIS Meningkat di Daerah Terpencil

Pesatnya adopsi pembayaran digital melalui kode QR di berbagai daerah tidak otomatis menyingkirkan uang kartal dari peredaran. Bank Indonesia (BI) justru dinilai masih menempatkan layanan uang tunai sebagai salah satu prioritas, khususnya untuk menjangkau wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang belum sepenuhnya tersentuh infrastruktur digital. Dengan kata lain, dua instrumen pembayaran itu berjalan beriringan, bukan saling menggantikan.

Pertumbuhan QRIS dan Kesenjangan Antardaerah

Quick Response Code Indonesian Standard, atau QRIS, adalah standar pembayaran berbasis kode QR yang diterbitkan Bank Indonesia untuk menyatukan seluruh kanal pembayaran elektronik. Sejak diluncurkan, jumlah pedagang yang bergabung dan volume transaksinya terus meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan meluasnya ekosistem digital di pusat-pusat ekonomi perkotaan. Namun, pertumbuhan itu tidak terjadi secara merata. Di kota-kota besar, QRIS hampir menjadi pemandangan sehari-hari di warung, pasar, hingga transportasi umum. Sebaliknya, di sejumlah kabupaten di kawasan timur Indonesia serta daerah perbatasan, penggunaannya masih jauh dari optimal.

Faktor utama yang menjadi penghambat bukan semata pilihan masyarakat, melainkan keterbatasan prasarana. Wilayah 3T umumnya memiliki kondisi geografis yang sulit, dengan akses jaringan internet yang terbatas dan pasokan listrik yang belum stabil. Dalam kondisi semacam ini, transaksi digital yang mengandalkan konektivitas menjadi rentan gagal, sehingga uang tunai tetap menjadi alat pembayaran yang paling andal.

Daerah 3T: Tantangan Infrastruktur dan Literasi

Kategori 3T merujuk pada wilayah yang tertinggal dari segi pembangunan, baik dari sisi ekonomi, infrastruktur, maupun sumber daya manusia. Pada daerah-daerah tersebut, perbankan dan lembaga keuangan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan banyak pelaku usaha mikro yang belum terhubung dengan sistem pembayaran elektronik. Tingkat literasi digital yang rendah turut memperlambat adopsi QRIS, karena sebagian masyarakat masih merasa lebih nyaman bertransaksi dengan uang fisik.

Kondisi ini menunjukkan bahwa percepatan digitalisasi pembayaran tidak bisa dilakukan dengan pola yang seragam. Dibutuhkan pendekatan bertahap yang menyesuaikan kesiapan tiap daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur telekomunikasi hingga edukasi kepada pedagang dan konsumen. Selama kesiapan itu belum terpenuhi, uang tunai akan terus memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat setempat.

Optimalisasi Uang Kartal oleh Bank Indonesia

Menjawab kebutuhan tersebut, Bank Indonesia terus mengoptimalkan pengelolaan uang kartal. Upaya yang dilakukan antara lain menjaga kecukupan pasokan uang layak edar, memperkuat distribusi kas ke daerah-daerah terpencil, serta menghadirkan layanan penukaran uang yang mudah diakses masyarakat, termasuk melalui kas keliling pada momen-momen tertentu. Tujuannya adalah memastikan setiap warga, di mana pun berada, tetap dapat memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari dengan uang yang bersih dan layak edar.

Langkah ini sejalan dengan mandat BI sebagai otoritas yang mengatur peredaran uang rupiah. Meski arah kebijakan sistem pembayaran mengarah pada digitalisasi, pengelolaan uang kartal tidak lantas diabaikan. Data menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap uang fisik masih tinggi, terutama di luar Pulau Jawa dan di daerah dengan keterbatasan akses perbankan.

Dua Instrumen yang Saling Melengkapi

Alih-alih memandang QRIS dan uang tunai sebagai dua hal yang bertolak belakang, kebijakan yang berjalan justru menempatkan keduanya sebagai instrumen yang saling melengkapi. Pembayaran digital menawarkan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan pencatatan, sementara uang kartal menjamin inklusivitas bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan digital. Sinergi keduanya dinilai penting untuk menjaga stabilitas sistem pembayaran nasional sekaligus mendorong inklusi keuangan.

Ke depan, optimalisasi uang tunai di daerah 3T diperkirakan akan tetap menjadi agenda utama, bersamaan dengan upaya perluasan jangkauan QRIS. Kombinasi kedua strategi itu diharapkan mampu memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam ekosistem pembayaran, baik yang berbasis tunai maupun non-tunai.