Trump Tandai Selat Hormuz sebagai Wilayah AS, Iran Menolak

Washington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memicu reaksi keras dari Iran setelah membagikan sebuah peta yang mencantumkan Selat Hormuz sebagai wilayah baru Amerika Serikat. Unggahan itu langsung mendapat penolakan tegas dari Teheran, yang menegaskan bahwa selat strategis penghubung Teluk Persia dan Laut Oman itu tetap berada di bawah kendali Iran.

Langkah tersebut dinilai sebagai eskalasi simbolis terbaru dalam perseteruan panjang antara Washington dan Teheran. Selama bertahun-tahun, status Selat Hormuz memang menjadi salah satu titik gesekan paling sensitif di kawasan, mengingat perannya sebagai jalur utama pengangkutan minyak dunia.

Klaim Teritorial yang Tidak Memiliki Dasar Hukum

Berdasarkan verifikasi terhadap peta yang beredar, klaim bahwa Selat Hormuz merupakan wilayah baru AS bertentangan dengan status hukum internasional selat tersebut. Selat Hormuz bukanlah wilayah dari satu negara pun; garis pantai utaranya dikuasai Iran, sementara sisi selatan merupakan wilayah Oman dan Uni Emirat Arab.

Dalam hukum laut internasional, khususnya Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS, selat yang digunakan untuk pelayaran internasional tunduk pada rezim hak lintas transit yang menjamin kebebasan navigasi bagi kapal-kapal semua negara. Artinya, tidak ada negara, termasuk AS, yang dapat secara sepihak menyatakan selat tersebut sebagai wilayahnya. Faktanya adalah, klaim semacam ini lebih bersifat politis dan simbolis daripada yuridis.

Penolakan Iran dan Ancaman Penutupan Selat

Menanggapi unggahan tersebut, Iran menolak klaim itu dan menegaskan bahwa selat tetap berada di bawah kendalinya. Sikap ini konsisten dengan posisi Teheran selama ini, yang kerap memperingatkan bahwa Iran dapat membatasi atau bahkan menutup lalu lintas di Selat Hormuz apabila kepentingan nasionalnya terancam.

Para pemimpin Iran, termasuk Korps Garda Revolusi Islam, berulang kali menyatakan bahwa kendali atas selat merupakan bagian dari kedaulatan dan postur pertahanan negara. Ancaman penutupan selat bukan sekadar retorika. Militer Iran memiliki kemampuan untuk memasang ranjau, mengerahkan kapal cepat, serta meluncurkan rudal anti-kapal yang dapat mengganggu navigasi di perairan sempit tersebut.

Mengapa Selat Hormuz Begitu Penting bagi Dunia

Selat Hormuz adalah salah satu titik tersempit yang paling vital bagi pasokan energi global. Menurut data Badan Informasi Energi AS atau EIA, sekitar seperlima konsumsi minyak dunia melewati selat ini setiap harinya, atau setara dengan lebih dari 20 juta barel minyak beserta produk turunannya. Selain minyak, sekitar seperlima perdagangan gas alam cair atau LNG dunia, yang sebagian besar berasal dari Qatar, juga diangkut melalui jalur ini.

Pada titik tersempitnya, lebar selat hanya sekitar 33 kilometer, dengan jalur pelayaran yang hanya selebar tiga kilometer ke setiap arah. Kondisi ini menjadikan selat sangat rentan terhadap gangguan, baik berupa serangan militer, sabotase, maupun kesalahan navigasi. Gangguan sekecil apa pun di jalur ini dapat memicu lonjakan harga minyak dunia dalam hitungan jam.

Ketegangan yang Berkepanjangan di Teluk Persia

Unggahan peta ini hadir di tengah ketegangan yang sudah berlangsung lama antara Washington dan Teheran. AS mempertahankan kehadiran militernya yang besar di kawasan, termasuk Armada Kelima yang bermarkas di Bahrain, sementara Iran menggelar kekuatan maritimnya di sepanjang pesisir selat.

Sejarah hubungan kedua negara dipenuhi insiden di perairan Teluk. Pada 2019, sejumlah kapal tanker diserang di dekat selat, dan AS menembak jatuh sebuah drone milik Iran yang dinilai mengancam pasukannya. Iran, pada gilirannya, sempat menahan kapal-kapal asing yang dianggap melanggar aturan navigasi. Eskalasi militer di kawasan ini selalu berisiko memicu kesalahan perhitungan yang dapat berujung pada konflik terbuka.

Dampak dan Respons Internasional

Para pengamat memperingatkan bahwa retorika mengenai status Selat Hormuz berisiko meningkatkan ketegangan tanpa menghasilkan perubahan nyata di lapangan. Klaim teritorial sepihak tidak mengubah kenyataan bahwa navigasi di selat tetap berjalan di bawah rezim hukum internasional, dan bahwa kendali de facto atas pesisir selat berada di tangan Iran.

Meski demikian, eskalasi simbolis semacam ini tetap berbahaya karena dapat memicu tindakan balasan. Jika Iran menilai kedaulatannya terus diprovokasi, bukan tidak mungkin Teheran merespons dengan langkah yang lebih keras, termasuk peningkatan patroli militer atau pembatasan pergerakan kapal di perairan tersebut.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi lebih lanjut dari pemerintah AS mengenai maksud di balik unggahan peta itu, maupun langkah konkret yang akan diambil. Sementara itu, pasar minyak dan komunitas internasional akan terus memantau perkembangan ini, mengingat stabilitas Selat Hormuz merupakan kepentingan bersama bagi perekonomian global.