Transaksi Jabatan di Pati: Sudewo Seret Nama Mantan Bupati Haryanto

Sidang lanjutan kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Pati kembali membuka kejutan. Terdakwa Sudewo, Bupati Pati nonaktif yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, memberikan kesaksian yang mengarah pada dugaan keterlibatan mantan bupati, Haryanto. Dalam keterangannya, Sudewo menyatakan bahwa transaksi uang untuk menduduki jabatan di lingkungan birokrasi Pati sudah menjadi budaya yang terpelihara sejak periode pemerintahan pendahulunya itu.

Pernyataan ini disampaikan Sudewo tanpa ragu di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang, saat agenda pemeriksaan terdakwa. “Apa yang saya lakukan sesungguhnya bukan hal baru. Dari dulu, untuk bisa jadi kepala dinas, camat, atau posisi strategis lain, ada hitung-hitungan yang harus diselesaikan. Praktik seperti ini sudah berjalan bertahun-tahun, dan semua orang di lingkaran pemerintahan tahu,” ucap Sudewo. Ruang sidang sontak hening sejenak sebelum para hadirin saling berbisik menanggapi pengakuan mengejutkan itu.

Pola yang Diwariskan

Sudewo tidak secara eksplisit menyebut Haryanto sebagai aktor utama, namun ia menceritakan bahwa birokrasi Pati sudah terkontaminasi oleh praktik “tarif jabatan” sebelum ia menjabat. “Saya hanya melanjutkan apa yang sudah menjadi tradisi,” tambahnya. Pengakuan ini seolah menegaskan bahwa praktik korupsi promosi jabatan bukanlah modus operandi yang dirancang oleh Sudewo seorang diri, melainkan merupakan warisan sistemik yang berurat berakar.

Berdasarkan informasi yang berkembang, Sudewo diduga menerima uang dari sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang menginginkan mutasi, promosi, atau jabatan tertentu. Namun versi yang disampaikan di persidangan menunjukkan bahwa uang tersebut sebagian juga mengalir kepada pihak lain yang dekat dengan bupati sebelumnya. Hal ini memunculkan dugaan adanya rantai penerimaan yang panjang dan terorganisasi, bukan sekadar tindakan sporadis satu oknum.

Jejak Transaksi di Era Haryanto

Nama Haryanto sendiri bukan figur asing di Pati. Ia memimpin kabupaten tersebut sebelum Sudewo melanjutkan tampuk kepemimpinan. Sejumlah sumber anonim di lingkungan pemkab mengungkapkan bahwa praktik serupa memang sudah menjadi perbincangan internal, meski belum ada pihak yang berani melaporkan. Menurut sejumlah ASN yang enggan disebut jati dirinya, “harga” satu jabatan eselon III bisa mencapai puluhan juta rupiah, dan diyakini praktik ini berlangsung setidaknya dalam dua periode terakhir.

Kuasa hukum Sudewo, saat dikonfirmasi usai persidangan, menyampaikan bahwa kliennya tidak bermaksud melempar kesalahan. “Pak Sudewo hanya ingin memberikan gambaran utuh. Bahwa yang rusak bukan hanya orang per orang, melainkan sistem. Dan sistem itu sudah ada sejak pendahulunya,” kata pengacara tersebut. Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai keterangan itu tidak relevan untuk meringankan dakwaan. “Kita lihat bukti. Jika ada tersangka lain, silakan KPK yang mengembangkan. Tugas kami membuktikan kesalahan terdakwa Sudewo,” tegas JPU.

Respons KPK dan Kemungkinan Pemeriksaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui juru bicaranya menyatakan bahwa keterangan yang muncul di pengadilan akan menjadi salah satu pertimbangan untuk pengembangan penyidikan. “KPK tidak akan ragu menindaklanjuti setiap bukti dan keterangan yang mengarah pada dugaan pidana oleh siapapun,” ujarnya. KPK juga menegaskan bahwa operasi tangkap tangan yang menjerat Sudewo bermula dari temuan uang tunai dalam jumlah besar serta dokumen mutasi jabatan yang mencurigakan.

Meskipun demikian, untuk dapat menjerat Haryanto, dibutuhkan setidaknya dua alat bukti yang sah. Pengakuan sepihak terdakwa tidak bisa langsung menjadi dasar penetapan tersangka. Karena itu, pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi-saksi dan dokumen periode lampau menjadi kunci. Publik kini menunggu apakah Haryanto akan dipanggil sebagai saksi atau bahkan tersangka dalam pengembangan kasus ini.

Desakan Publik Agar KPK Tidak Berhenti di Sudewo

Pengakuan Sudewo sontak menjadi perbincangan hangat di kalangan warga Pati. Berbagai elemen masyarakat, mulai dari aktivis antikorupsi, tokoh agama, hingga LSM lokal, mendesak agar KPK bersikap adil dan menyelidiki dugaan keterlibatan Haryanto. “Kami tidak ingin kasus ini hanya berhenti di Sudewo. Kalau benar semua bupati bermain, rakyat Pati berhak tahu dan menuntut keadilan,” kata salah seorang aktivis dalam orasi di depan kantor DPRD Pati.

Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai pernyataan Sudewo bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar korupsi yang lebih luas dan sistematis. “Ini momentum bagi aparat penegak hukum untuk tidak hanya melihat satu episode korupsi, tapi juga membersihkan birokrasi secara menyeluruh,” ujar pengamat kebijakan publik dari universitas setempat. Namun ia juga mengingatkan agar semua pihak tidak terburu-buru menyimpulkan tanpa adanya proses hukum yang transparan.

Sidang terhadap Sudewo rencananya akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda keterangan dari saksi meringankan. Apakah Haryanto akan dipanggil sebagai saksi masih menjadi tanda tanya besar. Satu hal yang pasti, tabir gelap di balik suap jabatan di Pati mulai tersingkap, dan publik menanti kelanjutannya.