Tidak Benar Polri Berlakukan Denda Rp250 Ribu untuk Ban Motor Gundul

Sebuah narasi yang menyebar di media sosial belakangan ini mengklaim bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara resmi menerbitkan aturan baru berupa denda sebesar Rp250 ribu dan ancaman hukuman kurungan bagi pengendara sepeda motor yang kedapatan menggunakan ban dalam kondisi gundul. Informasi ini mengundang kecemasan di kalangan pemilik kendaraan bermotor, terutama mereka yang mungkin belum sempat mengganti ban aus. Namun, setelah dilakukan penelusuran dan verifikasi terhadap regulasi yang berlaku, klaim tersebut terbukti tidak memiliki dasar hukum yang sah dan tergolong informasi yang menyesatkan.

Faktanya, tidak ada satu pun peraturan teknis atau keputusan internal Polri yang secara spesifik menyebut nominal denda Rp250 ribu untuk pelanggaran terkait kondisi ban. Sejumlah sumber resmi, termasuk situs web resmi kepolisian dan pangkalan data perundang-undangan nasional, sama sekali tidak memuat ketentuan semacam itu. Informasi yang beredar justru memelintir semangat penegakan aturan keselamatan berlalu lintas yang sesungguhnya telah ada sejak lama.

Akar Kekeliruan dan Asal-Usul Klaim

Klaim yang mengatakan Polri sudah menetapkan sanksi denda Rp250 ribu untuk ban motor gundul tampaknya berasal dari kesalahpahaman atas dua hal. Pertama, adanya operasi pemeriksaan kendaraan bermotor yang rutin digelar oleh jajaran lalu lintas di berbagai daerah, di mana petugas kerap menyoroti kondisi ban karena menyangkut aspek keselamatan. Kedua, ingatan samar sebagian masyarakat terhadap ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi bagi kendaraan tidak laik jalan, namun tanpa menyebut angka spesifik untuk jenis pelanggaran tertentu.

Tak dapat dipungkiri bahwa ban yang sudah botak atau kehilangan pola tapak memang membahayakan. Saat hujan, ban gundul kehilangan kemampuan mencengkeram aspal dan rawan memicu kecelakaan. Akan tetapi, mengaitkannya langsung dengan denda Rp250 ribu adalah langkah yang keliru. Angka itu sebenarnya lebih dekat dengan besaran denda maksimal untuk pelanggaran lalu lintas tertentu yang tercantum dalam undang-undang, bukan kutipan langsung dari pasal yang mengatur kondisi ban.

Aturan yang Sebenarnya tentang Kelayakan Kendaraan

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memang mewajibkan setiap kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pasal 48 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan teknis itu mencakup susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, dan rancangan teknis kendaraan, termasuk di dalamnya sistem ban. Sementara itu, Pasal 106 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, serta mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.

Lalu, bagaimana sanksinya? Pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan diatur dalam Pasal 285 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009, yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis, yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, kaca belakang, bumper, penghapus kaca, atau ban cadangan, spakbor, sabuk keselamatan, dan/atau alat pengukur kecepatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Sekali lagi, pasal itu berbicara tentang kendaraan bermotor beroda empat atau lebih, bukan sepeda motor. Selain itu, unsur pelanggarannya sangat spesifik dan tidak menyebutkan kondisi permukaan ban atau keausan tapak. Untuk sepeda motor, ketentuan serupa diatur dalam Pasal 285 ayat (2), namun ancaman dendanya berbeda: pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 untuk pelanggaran yang menyangkut perlengkapan seperti spion, lampu, klakson, dan alat pengukur kecepatan. Sekali lagi, tidak ada frasa “ban gundul” dalam teks undang-undang.

Jadi, dari mana asal muasal klaim denda terhadap ban gundul? Polri, melalui surat edaran dan instruksi internal, memang memerintahkan jajaran untuk meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan yang berpotensi membahayakan keselamatan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kondisi ban, terutama menjelang musim hujan. Namun, penindakan terhadap pengendara dengan ban gundul bukanlah berdasarkan pasal khusus “ban gundul”, melainkan melalui pendekatan persuasif atau tilang dengan dasar pasal umum tentang laik jalan. Besaran denda tilang pun tidak serta-merta dipatok Rp250 ribu, melainkan mengikuti keputusan pengadilan atau ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang merujuk pada ancaman maksimal di undang-undang.

Mengapa Informasi Ini Tergolong Menyesatkan

Informasi tentang denda Rp250 ribu bagi pengendara ban motor gundul memenuhi kriteria sebagai informasi keliru karena tiga alasan. Pertama, tidak ada aturan spesifik yang menyebut nominal tersebut untuk pelanggaran kondisi ban. Kedua, konteks hukum yang digunakan keliru: angka Rp250 ribu muncul dari pasal yang tidak berkaitan langsung dengan ban motor dan diperuntukkan bagi kendaraan roda empat atau lebih. Ketiga, ancaman kurungan yang disandingkan dengan denda tersebut menciptakan kesan bahwa Polri menerbitkan kebijakan baru yang represif, padahal regulasi yang ada sudah berumur lebih dari satu dekade dan bersifat umum.

Lebih jauh, klaim semacam ini berisiko menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum lalu lintas. Pengendara bisa saja merasa diancam secara tidak proporsional, padahal polisi di lapangan lebih mengedepankan tindakan preventif seperti teguran dan imbauan. Keselamatan, bukan semata-mata pendapatan dari denda, menjadi tujuan utama dari pemeriksaan kendaraan.

Penting bagi masyarakat untuk selalu merujuk pada sumber resmi saat menerima informasi yang beredar di media sosial. Situs web resmi Korlantas Polri, laman perundang-undangan seperti peraturan.bpk.go.id, atau akun media sosial terverifikasi kepolisian merupakan tempat yang tepat untuk mengonfirmasi kebenaran suatu aturan. Jangan mudah terpancing judul sensasional yang tak disertai dasar hukum yang jelas.

Kesimpulan

Klaim yang menyatakan bahwa Polri resmi memberlakukan denda Rp250 ribu dan ancaman kurungan bagi pengendara motor dengan ban gundul adalah salah dan menyesatkan. Tidak ada produk hukum atau keputusan kepolisian yang secara khusus menetapkan sanksi tersebut. Aturan mengenai kelaikan kendaraan memang ada dalam Undang-Undang Lalu Lintas, namun tidak mengatur denda spesifik untuk ban aus pada sepeda motor. Masyarakat diimbau untuk tetap merawat kendaraan demi keselamatan bersama, bukan karena takut akan denda yang keberadaannya tidak berdasar.