Tambang Ilegal di TWA Tanjung Tampa Terbongkar dari Laporan Warga

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengonfirmasi pengungkapan praktik penambangan liar di dalam kawasan konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Tanjung Tampa, Nusa Tenggara Barat. Operasi yang berlangsung pada minggu ini berhasil menghentikan aktivitas pengerukan material batuan yang diduga telah berjalan beberapa bulan tanpa izin. Temuan ini bermula dari keresahan warga yang mengamati pergerakan kendaraan pengangkut secara mencurigakan di sekitar hutan lindung.

Awal Mula Pengungkapan

Laporan masyarakat menjadi pintu masuk utama penelusuran. Warga setempat berulang kali melihat truk dan pikap berkarung material batu melintas di jam-jam tak wajar, terutama malam hari, melalui jalur sempit yang seharusnya tertutup untuk umum. Pengamatan warga mencatat frekuensi pengangkutan yang tinggi dan volume material yang diangkut sangat mencurigakan. Keresahan itu lalu disampaikan kepada petugas lapangan Kemenhut yang kemudian memicu penyelidikan sistematis selama dua pekan. “Laporan warga sangat penting, karena merekalah yang pertama kali mendeteksi keanehan lalu lintas di sekitar TWA,” ujar seorang sumber internal tim pengamanan hutan.

Kronologi Penyelidikan

Berdasarkan laporan awal yang masuk awal bulan ini, tim Gakkum LHK beserta resort setempat mulai memetakan titik-titik yang diduga menjadi lokasi penambangan dan jalur pengangkutan. Modus operandi yang dijalankan cukup rapi: para pelaku hanya beroperasi pada malam hari menggunakan kendaraan tanpa stiker perusahaan untuk menghindari deteksi. Material batu yang diangkut diduga dipasok ke proyek-proyek konstruksi kecil di dua kabupaten sekitar. Setelah memastikan pola operasi dan mengantongi bukti visual, tim akhirnya melakukan razia pada saat aktivitas penambangan sedang berlangsung.

Operasi Lapangan dan Temuan

Pada saat penggerebekan, petugas mendapati lima titik lubang tambang yang masih aktif. Di lokasi ditemukan satu unit excavator mini, alat pemecah batu manual, serta puluhan karung material yang sudah siap angkut. Para tersangka yang diamankan terdiri dari warga lokal dan seorang koordinator lapangan. Mereka mengaku tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), dan selama ini menjual material batu dengan harga rendah ke tengkulak. Barang bukti langsung disita untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Kerusakan Ekologis yang Ditimbulkan

Aktivitas ini meninggalkan luka serius pada bentang alam TWA. Lubang-lubang galian tanpa reklamasi berpotensi memicu longsor dan erosi, serta merusak tata air tanah di area yang berfungsi vital sebagai penyangga ekosistem pesisir. Vegetasi sekitar rusak parah, sementara sedimentasi dari lokasi tambang mulai mengalir ke sungai terdekat yang bermuara ke kawasan wisata pantai. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTB menegaskan bahwa TWA Tanjung Tampa merupakan habitat penting bagi sejumlah spesies burung endemik dan tempat tumbuh berbagai flora langka. Kerusakan ini dikhawatirkan mengganggu keseimbangan rantai makanan dan fungsi resapan air di seluruh kawasan.

Potensi Kerugian Ekonomi dan Pariwisata

Selain dampak lingkungan, pengungkapan ini juga mengancam potensi ekonomi daerah. TWA Tanjung Tampa selama ini menjadi destinasi ekowisata andalan dengan pantai dan hutan bakau yang menarik ribuan wisatawan setiap tahun. Data Dinas Pariwisata NTB menunjukkan kontribusi kawasan konservasi terhadap pendapatan asli daerah mencapai sekitar Rp2,3 miliar per tahun. Dengan kerusakan yang terjadi, nilai estetika kawasan menurun dan minat kunjungan bisa tergerus signifikan. Pengelola wisata setempat mengaku cemas karena jadwal kunjungan rombongan mulai dibatalkan pascaberedarnya kabar penambangan liar ini.

Tindakan Hukum dan Sanksi

Penyidik Gakkum LHK telah menetapkan beberapa tersangka dan menerapkan jerat pidana berat. Mereka dihadapkan pada Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar. Selain itu, dikenakan pula Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang melarang penambangan tanpa izin. Proses hukum masih berjalan dan penyidik mendalami kemungkinan keterlibatan aktor lain, termasuk pemodal atau penadah material yang lebih besar.

Rencana Pemulihan dan Pencegahan

BKSDA NTB akan segera menyusun rencana pemulihan ekosistem, meliputi reklamasi lubang tambang dan penanaman kembali vegetasi asli di area yang rusak. Kemenhut berjanji meningkatkan intensitas patroli di seluruh kawasan konservasi, ditambah pemasangan papan peringatan dan pemasangan kamera pengintai di titik rawan. Masyarakat setempat diimbau untuk tetap aktif melaporkan aktivitas mencurigakan, karena peran serta mereka terbukti menjadi elemen kunci dalam membongkar praktik ilegal ini. “Ini menjadi pengingat bahwa konservasi bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab semua pihak,” tegas seorang perwakilan Kemenhut menutup keterangan resminya.