Sultan Bachtiar Dorong Pemda Inovatif Kelola Anggaran dan Dana Transfer

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bachtiar Najamudin, menegaskan urgensi transformasi dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah. Ia menyerukan agar seluruh jajaran pemda segera meninggalkan pola konvensional dalam penggunaan anggaran dan beralih ke pendekatan inovatif yang mampu mengoptimalkan setiap nilai belanja publik. Menurutnya, era baru pembangunan menuntut pemda untuk tidak sekadar menjadi pelaksana program, melainkan sebagai agen kreatif yang mampu menciptakan solusi sesuai karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis wilayahnya masing-masing.

Dalam pandangannya, efisiensi anggaran bukan lagi sekadar slogan, melainkan keharusan mengingat besarnya tantangan pembangunan yang harus dijawab dengan sumber daya terbatas. Sultan menilai bahwa praktik pengelolaan keuangan daerah yang masih bersifat rutinitas dan kurang adaptif telah menghambat laju pertumbuhan di sejumlah wilayah. Ia memberi contoh bahwa anggaran untuk infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, dan pendidikan harus dirancang sedemikian rupa agar menghasilkan dampak berganda bagi masyarakat. Artinya, setiap kebijakan belanja harus mampu memicu aktivitas ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan antarkomunitas.

Pemerintah Pusat Diminta Sesuaikan Dana Transfer

Sejalan dengan seruan inovasi di tingkat daerah, Sultan juga mengajukan permintaan tegas kepada pemerintah pusat agar menyediakan dana transfer ke daerah dengan memperhatikan kemampuan fiskal dan kebutuhan spesifik setiap wilayah. Ia menegaskan bahwa mekanisme alokasi dana perimbangan tidak boleh lagi menggunakan pendekatan seragam yang mengabaikan kompleksitas kondisi antarwilayah. Faktanya adalah, daerah dengan infrastruktur minim dan indeks biaya konstruksi tinggi tentu memerlukan perlakuan berbeda dibandingkan wilayah yang sudah relatif maju.

Data menunjukkan bahwa disparitas pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia masih signifikan. Oleh karena itu, verifikasi terhadap formula transfer menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan distribusi sumber daya. Sultan berpendapat bahwa anggaran yang dialokasikan harus mampu menutupi gap fiskal tersebut tanpa membuat daerah menjadi bergantung secara permanen pada bantuan pusat. Tujuannya adalah menciptakan kemandirian daerah secara bertahap melalui penguatan pendapatan asli daerah yang didukung oleh transfer yang proporsional.

Reformasi Anggaran untuk Kemandirian Daerah

Lebih lanjut, Ketua DPD tersebut menggarisbawahi bahwa inovasi penggunaan anggaran harus beriringan dengan reformasi sistem perencanaan di tingkat lokal. Ia menyoroti bahwa masih banyak daerah yang belum mampu menyusun program prioritas berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Akibatnya, terjadi mispending atau pengalokasian dana pada sektor yang tidak secara langsung meningkatkan kesejahteraan publik. Untuk mengatasi persoalan ini, Sultan mendorong pemda memanfaatkan teknologi digital dalam monitoring dan evaluasi realisasi anggaran.

Selain itu, ia menekankan pentingnya peran badan legislatif daerah dalam mengawasi setiap tahapan penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Transparansi dan akuntabilitas menjadi dua pilar utama yang tidak bisa ditawar agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah tetap terjaga. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan potensi tumpang tindih program serta penyimpangan dapat diminimalisir sejak dini.

Dalam konteks fiskal yang semakin kompleks, Sultan menegaskan bahwa sinergi antara pusat dan daerah adalah satu-satunya jalan untuk memastikan pembangunan yang merata. Pemerintah pusat perlu membuka ruang dialog yang lebih intensif dengan pemda guna memahami hambatan lapangan, sementara pemda dituntut untuk terus membuktikan kemampuannya mengelola dana publik secara profesional. Kombinasi antara dana transfer yang adil dan inovasi belanja daerah diyakini akan menjadi pendorong utama terwujudnya kemandirian wilayah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.