Sudaryono Bongkar Skandal Internal BGN, Janji Bersihkan Program Makan Gratis

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono akhirnya angkat bicara setelah serangkaian laporan mencurigakan mencuat dari dalam lembaga yang dipimpinnya. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan di Jakarta, Senin kemarin, ia mengakui adanya indikasi kuat praktik penyelewengan yang telah berlangsung lama dan melibatkan sejumlah oknum di tubuh BGN. Tanpa menyebut nama, Sudaryono menyebut bahwa sistem kerja yang ia warisi bagai "lorong gelap" yang memungkinkan berbagai penyimpangan terjadi tanpa pengawasan memadai. Ia berkomitmen untuk melakukan perombakan total demi menyelamatkan program prioritas nasional: Makan Gratis untuk anak-anak dan keluarga prasejahtera.

Pengakuan di Tengah Badai Kritik

Pengakuan ini muncul setelah berminggu-minggu kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk pengamat anggaran dan anggota parlemen, yang mempertanyakan transparansi pengelolaan dana BGN. Sudaryono menuturkan bahwa sejak awal menjabat, ia sudah curiga dengan alur distribusi bantuan yang terlalu rumit dan melibatkan banyak perantara. "Saya menemukan bahwa sebagian besar pengadaan bahan pangan dilakukan melalui rekanan yang tidak jelas rekam jejaknya," ujarnya. Bahkan, beberapa dokumen internal menunjukkan adanya pembayaran ganda dan mark-up harga hingga 30 persen dari harga pasar aktual.

Lebih lanjut, kepala BGN itu mengungkapkan bahwa praktik tersebut diduga telah berlangsung selama dua tahun terakhir, membuat program Makan Gratis berjalan tidak efisien. Akibatnya, alokasi anggaran yang seharusnya bisa menjangkau lebih banyak penerima manfaat justru banyak bocor di tengah jalan. Menurut data sementara hasil audit investigasi yang dibentuk Sudaryono, potensi kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah hanya dalam satu periode anggaran. "Ini bukan sekadar kesalahan administratif, tapi sudah terstruktur dan melibatkan aktor-aktor yang paham celah pengawasan," tegasnya.

Program Makan Gratis yang Terancam

Program Makan Gratis sendiri merupakan inisiatif unggulan yang bertujuan menyediakan nutrisi seimbang bagi siswa sekolah dasar di seluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil dan kantong kemiskinan. Selain itu, program ini juga menjangkau ibu hamil dan balita dari keluarga kurang mampu. Di bawah kepemimpinan sebelumnya, BGN mengklaim telah mendistribusikan lebih dari 150 juta paket makanan dalam setahun. Namun, Sudaryono meragukan keakuratan angka tersebut. "Bisa jadi jumlah penerima di lapangan jauh lebih kecil dari yang dilaporkan," katanya.

Ia mencontohkan temuan di tiga provinsi di Pulau Jawa, di mana laporan internal menunjukkan adanya penggelembungan jumlah penerima manfaat hingga 40 persen. Sementara itu, banyak sekolah di pelosok Nusa Tenggara dan Papua mengeluh bahwa bantuan tidak pernah sampai. Sudaryono mengaku sudah membentuk tim khusus untuk melakukan sensus ulang dan verifikasi lapangan secara langsung. Hasilnya, katanya, akan menjadi dasar perombakan mekanisme penyaluran bantuan ke depan.

Rencana Perombakan Sistem "Gelap"

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Sudaryono menyiapkan tiga langkah strategis. Pertama, ia akan mengganti seluruh sistem pengadaan dari skema penunjukan langsung menjadi lelang terbuka berbasis digital. "Siapapun bisa ikut tender asalkan memenuhi kualifikasi, dan prosesnya bisa dipantau publik secara daring," jelasnya. Kedua, BGN akan bermitra dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat sistem pengawasan internal. Ketiga, ia berjanji akan memecat dan memproses hukum setiap pegawai yang terbukti terlibat, tanpa pandang bulu.

Perombakan juga mencakup aspek distribusi. Selama ini, rantai pasok melibatkan banyak pihak yang tidak perlu, sehingga menambah biaya dan rawan penyunatan. Ke depan, BGN akan memotong rantai tersebut dengan membangun lumbung pangan regional dan menggandeng koperasi petani serta UMKM lokal langsung tanpa melalui tengkulak. "Makanan harus sampai ke mulut anak-anak, bukan ke kantong-kantong oknum," kata Sudaryono dengan nada tegas. Ia menargetkan sistem baru sudah berjalan penuh dalam tiga bulan ke depan.

Respons Internal dan Eksternal

Di internal BGN, langkah Sudaryono menuai reaksi beragam. Beberapa pegawai menyambut baik karena merasa selama ini bekerja dalam tekanan dan ketidakpastian akibat praktik kotor segelintir oknum. Namun, ada juga yang khawatir akan kehilangan jabatan atau fasilitas yang selama ini dinikmati dari sistem lama. Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa sejumlah pejabat menengah sudah mulai mencari-cari kesalahan Sudaryono untuk meredam gebrakannya. "Mereka tidak tinggal diam, pasti akan melawan," tuturnya.

Sementara itu, dari eksternal, dukungan mengalir dari berbagai elemen masyarakat sipil. Koalisi Transparansi Anggaran menilai pengakuan Sudaryono sebagai angin segar bagi reformasi tata kelola program bantuan sosial. "Kami berharap ini bukan sekadar retorika politik, tapi benar-benar ada aksi nyata yang terukur hasilnya," ujar perwakilan koalisi, Rina Maharani. DPR pun meminta agar seluruh temuan awal diserahkan ke aparat penegak hukum supaya ada efek jera.

Sudaryono menyadari bahwa jalan yang ia tempuh tidak mudah dan penuh risiko, termasuk kemungkinan adanya upaya pelemahan dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan. Namun, ia mengaku siap menghadapi segala konsekuensi. "Saya tidak akan mundur. Ini soal kepercayaan publik dan masa depan anak-anak Indonesia," tutupnya. Kini, publik menanti apakah janji pembersihan itu benar-benar terealisasi atau hanya menjadi sekadar pernyataan di hadapan kamera.