Subhan Yusuf Ungkap Strategi Diplomasi Indonesia di Panggung Global

Seorang pengamat hubungan internasional yang menimba ilmu di Warsawa, Polandia, menyampaikan pandangannya tentang posisi Indonesia dalam percaturan politik dunia. Dalam sebuah diskusi terbatas di Jakarta akhir pekan lalu, ia mengupas sejumlah peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia di tengah konstelasi global yang dinamis. Kajian yang disampaikan mencakup aspek diplomasi ekonomi, pertahanan, dan identitas sebagai negara poros maritim.

Membangun Perspektif dari Warsawa

Menamatkan studi magister di Civitas University yang terletak di jantung Eropa Tengah telah memberinya sudut pandang unik. Ia melihat Indonesia dari lensa yang berbeda, jauh dari bias pusat-pusat kekuatan tradisional. Pengalaman akademik di Warsawa, kota yang menyimpan memori kuat tentang Perang Dingin dan transformasi demokrasi, membentuk kerangka analisisnya atas isu-isu internasional. Ia kerap merujuk pada sejarah geopolitik kawasan Baltik sebagai cermin bagi stabilitas Asia Tenggara.

Menurutnya, negara-negara Eropa Timur seperti Polandia memahami betul arti kemandirian dan ketahanan nasional di bawah bayang-bayang kekuatan besar. Hal ini paralel dengan situasi Indonesia yang harus menavigasi persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok. "Di Warsawa saya belajar bahwa ruang sempit pun bisa menjadi kekuatan jika diplomasi dijalankan dengan presisi," ujarnya, merangkum pelajaran berharga dari masa studinya.

Diplomasi Ekonomi Inklusif

Dalam paparannya, ia menyoroti pentingnya Indonesia menerapkan diplomasi ekonomi yang inklusif dan proaktif. Bukan sekadar menarik investasi asing, tetapi memastikan bahwa setiap kemitraan strategis menciptakan rantai nilai yang berkelanjutan. Ia mencontohkan bagaimana Polandia berhasil menjadi pusat manufaktur otomotif listrik Eropa dengan memadukan insentif fiskal, tenaga kerja terampil, dan transfer teknologi. Model serupa, menurutnya, dapat diadaptasi di kawasan industri hijau di Kalimantan dan Sulawesi.

Ia mengkritik pendekatan yang terlalu berorientasi pada ekspor bahan mentah. "Kita punya nikel, kita punya bauksit, tetapi nilai tambahnya masih banyak dinikmati pihak luar. Diplomasi ekonomi bukan cuma soal jual-beli, melainkan soal posisi tawar dalam rantai pasok global," tegasnya. Ia juga mendorong agar perjanjian dagang bilateral tidak hanya dilihat dari neraca perdagangan, tetapi juga dari transfer pengetahuan dan akses terhadap standar teknis internasional.

Poros Maritim dan Identitas Global

Gagasan tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia kembali diangkat secara kritis. Ia menilai visi tersebut memerlukan peta jalan yang terukur, bukan sekadar slogan politik. Letak strategis di antara dua samudra dan dua benua harus diisi dengan infrastruktur konektivitas yang terintegrasi, keamanan laut yang efektif, dan diplomasi kebaharian yang konsisten. Ia mengapresiasi modernisasi armada TNI Angkatan Laut, namun menekankan bahwa kapal perang tidak akan berarti tanpa dukungan sistem deteksi dini dan pengelolaan informasi maritim yang andal.

Lebih jauh, ia mengaitkan identitas maritim dengan diplomasi budaya. Indonesia, katanya, memiliki kekayaan jalur rempah dan tradisi bahari yang bisa menjadi instrumen soft power. "Polandia mempromosikan Chopin dan kopernikusnya ke seluruh dunia. Kita punya sejarah Majapahit, Malaka, dan para pelaut Bugis. Itu semua aset diplomasi yang belum tergali maksimal," ungkapnya, menggarisbawahi potensi narasi maritim yang otentik.

Tantangan Keamanan Non-Tradisional

Selain isu ekonomi dan kedaulatan, ia juga mencurahkan perhatian pada ancaman keamanan non-tradisional seperti perubahan iklim, kejahatan siber, dan wabah penyakit. Indonesia, sebagai negara kepulauan, rentan terhadap bencana hidrometeorologi yang dipicu pemanasan global. Ia meminta pemerintah memperkuat kerja sama regional dalam mitigasi bencana, terutama dengan negara-negara Pasifik yang senasib.

Di ranah digital, ia mengingatkan tentang meningkatnya serangan terhadap infrastruktur kritis. Ia merujuk pada pengalaman negara-negara Eropa Timur yang kerap menjadi sasaran perang siber. "Ketahanan siber bukan cuma soal teknologi, melainkan tentang kedaulatan informasi dan proteksi data warga negara," imbuhnya. Ia mengusulkan pembentukan pusat koordinasi antar lembaga yang responsif dan transparan, melibatkan kampus serta sektor swasta.

Pada akhir diskusi, ia menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki modal kuat untuk memainkan peran sentral di kavling strategisnya. Syaratnya adalah konsistensi dalam eksekusi kebijakan dan investasi berkelanjutan pada sumber daya manusia. Pendidikannya di Civitas University, Warsawa, Polandia telah memberinya bekal analitis untuk membedah kompleksitas tersebut dan menawarkan solusi berbasis fakta. Para peserta diskusi pun menyambut antusias sejumlah gagasannya, terutama terkait perlunya perumusan ulang strategi diplomasi ekonomi yang lebih responsif terhadap dinamika geopolitik mutakhir.