admin
Sebuah unggahan di Facebook yang mencatut nama mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali beredar. Unggahan itu mengklaim bahwa Sri Mulyani membagikan dana bantuan sosial (bansos) melalui platform tersebut. Lurusin lalu melakukan verifikasi mendalam terhadap klaim ini dengan standar forensik.
Klaim yang Beredar
Berdasarkan verifikasi yang dilakukan, klaim yang dimaksud muncul dalam bentuk unggahan dari sebuah akun yang memakai foto profil Sri Mulyani. Akun itu menuliskan narasi bahwa Sri Mulyani, sebagai bentuk kepeduliannya terhadap rakyat, membagikan dana bansos senilai jutaan rupiah. Pengguna Facebook yang ingin mendapatkan dana tersebut diminta mengeklik tautan tertentu dan mengisi data pribadi. Unggahan ini ramai dibagikan dan menuai ribuan reaksi.
Sumber Klaim: Akun Palsu dan Tautan Mencurigakan
Unggahan pertama kali ditemukan oleh tim pemantau Lurusin pada akhir pekan lalu. Akun yang menyebarkan klaim tersebut memiliki tanda-tanda ketidakaslian: dibuat beberapa hari sebelumnya, minim riwayat aktivitas, dan nama pengguna yang tidak terkait langsung dengan sosok resmi Sri Mulyani. Saat tautan dalam unggahan ditelusuri, halaman yang muncul adalah sebuah formulir digital yang meminta nama lengkap, nomor telepon, dan data rekening bank. Halaman itu tidak memiliki sertifikat keamanan yang valid dan tidak terdaftar di bawah domain resmi pemerintah manapun.
Verifikasi: Tidak Ada Dasar Resmi
Verifikasi pertama dilakukan dengan memeriksa kanal resmi Kementerian Keuangan. Di situs kemenkeu.go.id dan media sosial resmi @kemenkeuri, tidak ditemukan satu pun pengumuman mengenai pembagian bansos oleh Sri Mulyani. Program bansos pemerintah selama ini disalurkan melalui mekanisme Kementerian Sosial, bank-bank Himbara, atau PT Pos Indonesia, bukan melalui unggahan media sosial pribadi mantan pejabat.
Verifikasi kedua ditelusuri ke status Sri Mulyani. Faktanya adalah dia tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak Oktober 2024. Setelah masa jabatannya berakhir, Sri Mulyani tidak pernah mengumumkan program pribadi pembagian bansos. Data resmi dari situs Kabinet Indonesia Maju yang sudah diperbarui tidak mencantumkan namanya sebagai pejabat yang memiliki wewenang menyalurkan anggaran bansos.
Verifikasi ketiga dilakukan pada tautan yang disebarkan. Analisis forensik sederhana menunjukkan bahwa domain yang digunakan adalah domain gratisan dengan ekstensi yang tidak lazim digunakan oleh instansi pemerintah. Alamat IP-nya tercatat berada di luar Indonesia dan tidak berkaitan dengan pusat data Kemkominfo atau Kemenkeu. Pola ini identik dengan modus pencurian data (phishing) yang sudah berulang kali diperingatkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Fakta: Ini Modus Penipuan Daring
Faktanya adalah klaim bahwa Sri Mulyani membagikan dana bansos di Facebook adalah tidak benar. Ini merupakan modus penipuan daring yang menargetkan data pribadi warga. Pelaku menggunakan nama tokoh publik yang kredibel untuk meningkatkan kepercayaan korban. Setelah mengisi formulir, data yang terkumpul kerap disalahgunakan untuk pembobolan akun perbankan atau pinjaman daring ilegal.
Data dari Kominfo menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025, terdapat lebih dari 2.300 laporan kasus penipuan serupa yang mencatut nama pejabat negara. Modus ini bukan hal baru. Sebelumnya, nama Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa menteri juga pernah dipakai untuk mengelabui masyarakat.
Sri Mulyani sendiri melalui akun Instagram pribadinya yang terverifikasi pernah mengingatkan publik agar tidak mudah percaya pada unggahan yang mengatasnamakan dirinya dan menawarkan bantuan uang. Dia menegaskan bahwa seluruh program bantuan pemerintah disalurkan melalui jalur formal yang transparan, bukan melalui pesan berantai di media sosial.
Kesimpulan: Hoax, Masyarakat Diminta Waspada
Berdasarkan seluruh hasil verifikasi forensik, Lurusin menyimpulkan bahwa klaim mantan Menkeu Sri Mulyani membagikan dana bansos di Facebook adalah hoax. Unggahan tersebut bukan berasal dari akun resmi, tidak didukung bukti penyaluran dana apa pun, dan terbukti mengarahkan pengguna ke situs phishing berbahaya. Masyarakat diimbau untuk tidak mengeklik tautan tersebut, tidak membagikan data pribadi, dan segera melaporkan unggahan semacam itu ke platform terkait. Selalu rujuk ke saluran resmi pemerintah sebelum mempercayai informasi yang beredar di media sosial.
Comments (0)