SPAI Minta Upah Bulanan Ojol Setara UMP Jakarta

Jakarta — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menyampaikan tuntutan agar pengemudi ojek online memperoleh hak upah minimum bulanan yang layak, dengan acuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang disebut mencapai Rp 5,7 juta per bulan. Tuntutan ini mengemuka di tengah proses penyusunan Peraturan Presiden tentang ojek online, khususnya pada aspek penentuan tarif layanan pengantaran makanan yang dinilai tidak boleh ditetapkan tanpa audit biaya operasional yang menyeluruh.

Subjek dan Sumber Klaim

Klaim bahwa pengemudi ojol berhak atas upah minimum bulanan layak, serta klaim bahwa tarif makanan tidak boleh ditentukan tanpa audit biaya, disampaikan oleh SPAI sebagai perwakilan pengemudi. Berdasarkan verifikasi, klaim ini bertumpu pada dua elemen yang berbeda: pertama, standar upah bulanan sebagai jaminan pendapatan; kedua, mekanisme penetapan tarif berbasis biaya. Kedua elemen tersebut memiliki implikasi yang berbeda terhadap posisi tawar pengemudi di dalam ekosistem layanan transportasi daring.

Dasar Tuntutan Upah Bulanan

SPAI menilai skema penghasilan pengemudi ojol yang selama ini berbasis per-order tidak cukup menjamin kepastian pendapatan bulanan. Faktanya, model komisi berbasis perjalanan membuat penghasilan pengemudi bergantung pada volume order, jam kerja, dan kebijakan algoritma aplikasi. Data menunjukkan fluktuasi pendapatan tersebut menjadi alasan utama serikat menuntut adanya jaminan upah minimum bulanan, dengan UMP Jakarta sebagai titik acuan.

Namun demikian, perlu dicermati bahwa status hukum pengemudi ojol dalam berbagai regulasi sektor transportasi selama ini cenderung dikategorikan sebagai kemitraan, bukan hubungan kerja dengan upah. Hal ini bertentangan dengan kerangka upah minimum yang secara normatif hanya berlaku dalam hubungan kerja. Perbedaan status hukum tersebut menjadi titik krusial dalam verifikasi tuntutan SPAI, karena upah minimum bulanan hanya dapat diberlakukan langsung apabila hubungan kemitraan telah diubah menjadi hubungan kerja melalui regulasi.

Tarif Makanan dan Audit Biaya

Pada dimensi tarif, SPAI menyampaikan bahwa penentuan tarif layanan pengantaran makanan tidak boleh dilakukan tanpa audit biaya. Berdasarkan verifikasi, prinsip ini sejalan dengan pendekatan penetapan tarif berbasis biaya yang umum digunakan pada sektor transportasi publik, di mana komponen biaya operasional, jarak tempuh, dan margin pengemudi menjadi dasar perhitungan. Data menunjukkan bahwa tanpa audit biaya, komponen pendapatan pengemudi dalam struktur tarif dapat tergerus oleh kebijakan diskon dan promosi yang tidak terkontrol.

Verifikasi lebih lanjut menunjukkan bahwa Peraturan Presiden tentang ojek online diharapkan mengatur keseimbangan kepentingan antara pengemudi, pengguna layanan, dan perusahaan aplikasi. Apabila tarif makanan ditetapkan tanpa audit biaya, risiko yang muncul adalah penurunan pendapatan pengemudi secara sistematis yang pada akhirnya menekan kualitas layanan. Dengan demikian, pernyataan SPAI menyoroti celah regulasi yang nyata, bukan sekadar tuntutan seremonial.

Proses Verifikasi Angka

Faktanya adalah besaran UMP Jakarta yang dikutip SPAI, yakni Rp 5,7 juta per bulan, perlu diverifikasi terhadap keputusan gubernur yang berlaku pada tahun berjalan, karena nilai UMP direvisi setiap tahun. Sumber resmi penetapan UMP adalah Keputusan Gubernur DKI Jakarta, sehingga perbedaan angka antar-tahun merupakan hal yang wajar. Dengan demikian, angka Rp 5,7 juta tidak dapat diterima mentah-mentah tanpa merujuk dokumen resmi terbaru yang diterbitkan pemerintah daerah.

Data menunjukkan pula bahwa pembahasan tarif di dalam Perpres ojol masih berlangsung, sehingga belum terdapat keputusan final yang dapat dijadikan dasar perbandingan. Setiap pernyataan yang mengklaim tarif makanan telah final, atau sebaliknya telah merugikan pengemudi secara pasti, belum didukung bukti regulasi yang diterbitkan. Verifikasi atas klaim semacam itu harus menunggu dokumen resmi peraturan presiden terbit dan diundangkan.

Kesimpulan dan Rating

Berdasarkan verifikasi menyeluruh, klaim SPAI bahwa pengemudi ojol membutuhkan upah minimum bulanan layak, serta bahwa tarif makanan tidak boleh ditentukan tanpa audit biaya, memperoleh rating SEBAGIAN BENAR. Dimensi audit biaya dalam penentuan tarif didukung oleh prinsip penetapan tarif berbasis biaya dan oleh arah pembahasan Perpres ojol. Namun, dimensi upah minimum bulanan masih menghadapi kendala status hukum kemitraan, dan angka acuan UMP Rp 5,7 juta belum dapat dipastikan tanpa merujuk dokumen resmi terbaru. Menyatakan tuntutan ini sepenuhnya tanpa dasar adalah tidak akurat, sedangkan menyatakan seluruhnya telah menjadi hak hukum pengemudi juga menyesatkan. Verifikasi lanjutan diperlukan setelah Perpres ojol resmi diterbitkan.