Sistem Gagal Lindungi Disabilitas dari Kekerasan Seksual

Kasus yang menimpa seorang penyandang disabilitas bernisial DH kembali menyingkap luka lama yang tak kunjung sembuh: perempuan dengan disabilitas berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual, sementara negara seperti abai menyediakan tameng perlindungan. Lebih dari sekadar tragedi personal, peristiwa ini adalah cermin buram dari kegagalan struktural yang membiarkan kelompok paling rentan terus berada dalam lingkaran sunyi kekerasan.

Kerentanan Berlapis yang Terabaikan

Perempuan disabilitas menghadapi ancaman kekerasan seksual yang jauh lebih tinggi dibanding perempuan pada umumnya. Kondisi fisik, keterbatasan mobilitas, atau hambatan dalam komunikasi membuat mereka menjadi sasaran empuk para predator. Data dari berbagai lembaga perlindungan menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kekerasan terhadap disabilitas justru terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman: rumah, panti perawatan, atau institusi pendidikan khusus. Pelaku seringkali adalah orang-orang terdekat—keluarga, pengasuh, tenaga medis, atau guru—yang memanfaatkan ketergantungan korban untuk melakukan aksinya tanpa ketahuan. Ketidakmampuan sebagian korban untuk melapor secara mandiri, baik karena keterbatasan wicara maupun minimnya akses terhadap mekanisme pengaduan yang aksesibel, membuat kejahatan ini menjadi rantai sunyi yang nyaris tak terputus. Ironisnya, kerentanan ini sering kali justru dijadikan alasan untuk tidak memercayai kesaksian korban, menempatkan mereka sebagai pihak yang "tidak kredibel" di mata hukum.

Sistem Perlindungan yang Retak di Segala Lini

Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka hukum yang melindungi hak disabilitas, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun, di atas kertas dan di lapangan, jaraknya masih bagai langit dan bumi. Proses pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas masih dipenuhi hambatan, mulai dari ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam berkomunikasi dengan korban tuna rungu atau wicara, minimnya pendamping yang terlatih, hingga tidak tersedianya alat bukti yang mendukung kondisi spesifik korban. Akibatnya, banyak kasus yang berhenti di tengah jalan atau tidak pernah masuk ke sistem peradilan. Sistem rujukan terpadu antarlembaga—dari layanan kesehatan, kepolisian, hingga pendampingan hukum—juga masih timpang. Rumah sakit sering kali tidak memiliki protokol pemeriksaan forensik yang ramah disabilitas, sementara rumah aman jarang yang aksesibel bagi pengguna kursi roda atau penyandang disabilitas netra. Ini menandakan bahwa perlindungan yang rapuh bukanlah isapan jempol, melainkan kenyataan yang dihadapi setiap hari oleh mereka yang paling membutuhkan.

Dampak Jangka Panjang yang Menghancurkan

Bagi penyintas, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik atau psikis semata. Trauma mendalam sering kali diperparah oleh isolasi sosial yang semakin dalam. Ketika laporan tidak digubris atau proses hukum bertele-tele, korban bukan hanya kehilangan kepercayaan pada sistem, tetapi juga pada harapan untuk hidup bermartabat. Banyak dari mereka yang kemudian memilih diam, meyakini bahwa suara mereka tidak akan pernah didengar. Ini menciptakan siklus kekerasan yang terus berulang dari generasi ke generasi, membentuk rantai sunyi yang menjerat seluruh komunitas disabilitas. Lebih parah lagi, ketidakmampuan negara dalam memberikan keadilan sering kali diinterpretasikan sebagai legitimasi sosial bagi pelaku untuk terus mengulangi perbuatannya, karena risiko untuk dihukum sangatlah rendah.

Membangun Ekosistem Perlindungan yang Inklusif

Menyelesaikan krisis ini membutuhkan lebih dari sekadar revisi undang-undang atau penambahan pasal pidana. Diperlukan transformasi menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir. Pertama, pendidikan seksualitas dan pencegahan kekerasan harus diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan khusus sejak dini, dengan metode yang aksesibel. Kedua, seluruh aparat penegak hukum—polisi, jaksa, dan hakim—wajib menjalani pelatihan intensif tentang penanganan kasus disabilitas, termasuk penggunaan bahasa isyarat dan teknik wawancara yang tidak menimbulkan trauma kembali. Ketiga, layanan kesehatan dan rumah aman harus dibangun dengan prinsip desain universal agar semua penyintas dapat mengaksesnya tanpa hambatan. Keempat, perlu dibentuk mekanisme pengaduan yang tidak bergantung pada kemampuan verbal korban, misalnya melalui aplikasi berbasis gambar atau pusat krisis yang menjangkau hingga pelosok daerah. Kasus DH bukanlah yang pertama, dan tanpa komitmen serius, ia tidak akan menjadi yang terakhir. Perempuan disabilitas berhak atas perlindungan yang setara, dan negara harus segera menutup celah-celah yang selama ini membuat mereka rentan. Hanya dengan ekosistem yang benar-benar inklusif, rantai sunyi kekerasan seksual terhadap disabilitas dapat benar-benar diputus.