Sentimen Antijepang di Korea dan Cina: Luka Sejarah yang Belum Mengering

Di Korea Selatan dan Cina, Jepang kerap dipandang bukan sekadar negara tetangga, melainkan simbol dari luka sejarah yang belum tuntas. Persepsi publik di kedua negara itu dibentuk oleh ingatan kolektif terhadap pendudukan militer, kekerasan masa perang, dan sederet tindakan yang dinilai tidak menunjukkan penyesalan yang tulus. Selama narasi itu belum berubah secara fundamental, jarak emosional antara Tokyo dengan Seoul dan Beijing tampaknya akan tetap bertahan.

Jepang sebagai “Musuh Bersama”

Survei-survei opini publik yang dirilis sepanjang dua dekade terakhir secara konsisten menempatkan Jepang di peringkat atas negara yang paling tidak disukai oleh responden Korea Selatan dan Cina. Alih-alih memudar seiring pergantian generasi, sikap itu justru diwariskan dari orang tua ke anak, diperkuat oleh kurikulum sejarah, media, hingga industri hiburan yang kerap menggambarkan Jepang secara negatif. Kondisi ini membuat “musuh bersama” menjadi semacam perekat identitas nasional di kedua negara.

Yang menarik, sentimen ini tidak selalu sejalan dengan tingkat kontak antarmasyarakat. Angka kunjungan wisatawan Korea ke Jepang sempat memecahkan rekor, sementara produk budaya Jepang seperti anime dan musik pop tetap memiliki penggemar besar. Namun di ranah politik dan memori sejarah, kedekatan itu tidak otomatis mengubah penilaian publik terhadap negara Jepang secara keseluruhan.

Akar Historis yang Masih Hidup

Luka yang paling dalam berasal dari periode ketika Jepang menjajah Semenanjung Korea dari 1910 hingga 1945. Selama lebih dari tiga dekade, kebijakan asimilasi paksa, perampasan sumber daya, dan pelarangan penggunaan bahasa Korea menimbulkan trauma yang terwariskan lintas generasi. Di Cina, pendudukan Jepang yang berlangsung sejak invasi Manchuria pada 1931 dan meluas menjadi perang penuh pada 1937 meninggalkan catatan kekejaman yang hingga kini menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional.

Peristiwa Nanjing pada akhir 1937 menjadi salah satu titik paling kelam. Pasukan Jepang disebut melakukan pembunuhan massal terhadap warga sipil dalam skala yang oleh sejarawan diperkirakan mencapai ratusan ribu jiwa. Meski angka pastinya masih menjadi perdebatan akademik, fakta bahwa pembantaian itu terjadi dan tercatat dalam berbagai dokumen serta kesaksian tidak terbantahkan. Selain itu, sistem “wanita penghibur” yang memaksa ratusan ribu perempuan dari berbagai negara Asia menjadi budak seks militer Jepang meninggalkan bekas yang terus dituntut keadilannya hingga hari ini.

“Pertobatan” yang Dianggap Setengah Hati

Puncak ketidakpercayaan publik Korea dan Cina terhadap Jepang justru lahir dari cara Tokyo memperlakukan masa lalunya sendiri. Kunjungan pejabat tinggi Jepang ke Kuil Yasukuni, tempat bersemayamnya sejumlah tokoh yang dihukum sebagai penjahat perang kelas A, secara rutin memicu kecaman keras. Bagi publik di Seoul dan Beijing, tindakan itu dibaca sebagai pembenaran terselubung terhadap sejarah agresi.

Kontroversi juga datang dari buku teks Jepang yang berulang kali direvisi. Sejumlah edisi dinilai mereduksi detail kekejaman masa perang atau mengganti istilah yang dianggap eufemistik, seperti “pemaksaan” menjadi “rekrutmen” dalam konteks pekerja paksa. Pemerintah Cina dan Korea Selatan secara konsisten mengecam revisi semacam itu karena dianggap berusaha menulis ulang sejarah.

Sengketa wilayah memperparah keadaan. Perebutan atas Dokdo—yang disebut Takeshima oleh Jepang—antara Korea Selatan dan Jepang, serta sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu antara Jepang dan Cina, kerap meledak menjadi protes massa. Demonstrasi pembakaran bendera dan boikot produk Jepang menjadi pemandangan yang hampir selalu muncul setiap kali ketegangan memuncak.

Dampak Politik dan Ekonomi

Ketegangan emosional ini secara langsung memengaruhi hubungan bilateral. Pada 2019, perselisihan soal pekerja paksa masa perang berujung pada pembatasan ekspor bahan baku elektronik oleh Tokyo terhadap Seoul, yang kemudian memicu gerakan boikot massal terhadap barang-barang Jepang di Korea Selatan. Di sisi lain, sengketa sejarah juga sempat membekukan pertemuan tingkat tinggi antara pemimpin Jepang dan Korea Selatan selama bertahun-tahun.

Bagi Cina, isu sejarah menjadi salah satu batu sandungan dalam hubungan bilateral yang sebenarnya bernilai ekonomi sangat besar. Meski perdagangan kedua negara mencapai ratusan miliar dolar setiap tahun, narasi sejarah yang berbeda membuat kepercayaan politik sulit dibangun. Para analis menilai bahwa selama Jepang dinilai tidak pernah benar-benar “bertobat” di mata publik kedua negara, normalisasi emosional hanya akan berjalan lambat.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi atas berbagai dokumen sejarah dan pemberitaan resmi, dapat disimpulkan bahwa sentimen antijepang di Korea dan Cina bukanlah produk tunggal dari trauma masa lalu semata. Ia lahir dari kombinasi ingatan kolektif atas kejahatan perang, cara Jepang memperlakukan catatan sejarahnya, serta konflik kontemporer yang terus memperbarui kemarahan. Selama ketiga unsur itu masih ada, Jepang kemungkinan besar akan tetap menjadi “musuh bersama” di mata sebagian besar masyarakat kedua negara.