Internasional21 November 20262 dibaca

Santri Ponpes Ketapang Belum Terima Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN Beri Respons

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menghadiri acara munajat kebangsaan di Pondok Pesantren PPAI Ketapang. Kehadiran pejabat negara itu di lingkunga...

A
Administrator
Editor Internasional
Santri Ponpes Ketapang Belum Terima Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN Beri Respons

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menghadiri acara munajat kebangsaan di Pondok Pesantren PPAI Ketapang. Kehadiran pejabat negara itu di lingkungan pesantren membawa satu catatan faktual yang menonjol: para santri di pesantren tersebut belum pernah sekalipun menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Fakta itu menjadi latar langsung dari pernyataan Sudaryono dalam forum tersebut. Ia menegaskan pentingnya program MBG sebagai bagian dari agenda pemerintah, sekaligus menjanjikan bahwa penyaluran bagi lingkungan pesantren akan segera diluncurkan. Janji itu disampaikan di hadapan audiens pesantren yang selama ini justru menjadi salah satu kelompok sasaran yang belum tersentuh distribusi.

Kesenjangan Distribusi yang Terbuka

Konfirmasi bahwa santri Ponpes PPAI Ketapang belum menerima MBG bukan temuan kecil. Program yang diklaim sebagai salah satu prioritas nasional seharusnya menjangkau satuan pendidikan keagamaan, bukan hanya sekolah formal di bawah kementerian teknis. Kenyataan bahwa sebuah pesantren yang dikunjungi langsung oleh kepala lembaga pelaksananya belum menerima manfaat menunjukkan adanya celah antara narasi program dan implementasi di lapangan.

Dalam skema yang berjalan, penerima manfaat MBG mencakup sejumlah kategori, antara lain:

  • Peserta didik pada satuan pendidikan formal dari jenjang dasar hingga menengah;
  • Peserta didik pada satuan pendidikan keagamaan, termasuk pondok pesantren;
  • Anak usia sekolah pada wilayah yang telah masuk dalam daftar penerima tahap berjalan;
  • Kelompok ibu hamil dan menyusui pada wilayah intervensi tertentu.

Namun daftar di atas hanya bermakna jika verifikasi data penerima benar-benar dilakukan. Kasus Ponpes PPAI Ketapang memperlihatkan bahwa keberadaan lembaga pendidikan keagamaan dalam kerangka kebijakan tidak otomatis berarti masuk dalam rantai pasok pangan harian.

Respons Kepala BGN

Sudaryono tidak membantah kondisi tersebut. Ia justru menjadikan forum munajat kebangsaan sebagai panggung untuk menegaskan komitmen dan menjanjikan percepatan peluncuran program di lingkungan pesantren tersebut.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memperbaiki gizi masyarakat, dan penyalurannya akan segera dilaksanakan.

Pernyataan itu, secara harfiah, adalah janji. Ia belum disertai jadwal penyaluran yang pasti, jumlah porsi, maupun nama penyedia layanan yang akan ditugaskan. Dalam konteks tata kelola program publik, janji tanpa tenggat sulit diukur capaiannya.

Yang Harus Dibuktikan

Sejumlah pertanyaan mendesak mengikuti pernyataan tersebut. Pertama, berapa lama jeda antara kunjungan pejabat dan hari pertama penyaluran di Ponpes PPAI Ketapang. Kedua, apakah pesantren lain di wilayah yang sama berada dalam kondisi serupa, yakni masuk dalam daftar tetapi belum menerima. Ketiga, mekanisme apa yang dipakai BGN untuk memastikan data penerima di satuan pendidikan keagamaan diperbarui secara berkala.

Tanpa jawaban atas tiga hal itu, program MBG berisiko dinilai berdasarkan jumlah seremonial peluncuran, bukan berdasarkan jumlah piring yang benar-benar sampai ke santri. Sebab ukuran keberhasilan sebuah program pangan bukan pada pidato di forum, melainkan pada apakah santri yang sebelumnya tidak menerima, kini menerima.

Bagi publik, kunjungan Kepala BGN ke Ketapang meninggalkan dua hal yang layak dicatat. Pertama, pengakuan implisit bahwa distribusi belum merata hingga ke pesantren. Kedua, komitmen lisan yang menunggu pembuktian lapangan. Lurusin.com akan mencatat perkembangan penyaluran berikutnya sebagai bahan uji atas janji tersebut.

Berita Terkait