Safrizal ZA Bicara Proses Bangkitnya Aceh dari Reruntuhan Bencana

Banda Aceh – Ketika gelombang tsunami setinggi 30 meter menyapu pesisir barat Aceh pada 26 Desember 2004, tidak ada yang membayangkan bahwa wilayah itu bisa pulih dalam waktu kurang dari satu dekade. Di tengah duka mendalam, pemerintah pusat menugaskan sejumlah tokoh untuk memimpin rekonstruksi terbesar dalam sejarah Indonesia. Salah satu yang berada di garis depan adalah Safrizal ZA, yang saat itu mengemban amanat sebagai pejabat kunci di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias. Dalam sebuah forum diskusi akademik dan media yang digelar belum lama ini, Safrizal membagikan pengalaman dan hikmah dari masa-masa kritis tersebut.

Bencana Tanpa Preseden

Safrizal mengingatkan bahwa skala kerusakan akibat tsunami Aceh tidak hanya menghancurkan 14 dari 23 kabupaten/kota, tetapi juga memutus nyaris seluruh sistem pemerintahan lokal. Ribuan pegawai negeri meninggal dunia, kantor-kantor pemerintahan rata dengan tanah, dan catatan administrasi lenyap. “Kami benar-benar memulai dari nol,” ujarnya. Selain korban jiwa yang mencapai lebih dari 160.000 orang, sekitar 500.000 warga kehilangan tempat tinggal, dan puluhan ribu anak menjadi yatim piatu. Bencana ini bukan sekadar musibah alam, tetapi juga krisis kemanusiaan yang memerlukan respons cepat dan terkoordinasi.

Tantangan Logistik dan Birokrasi

Masa awal rekonstruksi diwarnai oleh kendala besar: jalur distribusi bantuan terputus, bandara utama mengalami kerusakan parah, dan alat berat sangat langka. Safrizal yang bertanggung jawab mengoordinasikan proyek-proyek pemulihan harus bernegosiasi dengan perusahaan konstruksi nasional dan internasional untuk memobilisasi sumber daya. Ia menggambarkan bahwa setiap minggu adalah perlombaan melawan waktu, terutama untuk membangun kembali akses transportasi dan fasilitas kesehatan darurat. Di tengah situasi itu, ia memastikan bahwa semua bantuan keuangan dari dalam dan luar negeri dikelola secara transparan melalui sistem pelaporan berlapis.

Membangun Kembali dengan Prinsip Keadilan

Salah satu inovasi yang dipimpin Safrizal adalah penerapan pendekatan berbasis hak. Setiap keluarga yang rumahnya hancur berhak mendapatkan hunian baru tanpa memandang status sosial atau politik. Untuk mewujudkannya, BRR membentuk tim verifikasi yang melibatkan tokoh masyarakat setempat. Proses ini tidak mudah karena sering muncul sengketa kepemilikan tanah akibat hilangnya bukti otentik. Safrizal menekankan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah adat, yang terbukti efektif menghindari konflik horizontal. Dalam kurun waktu empat tahun, lebih dari 140.000 unit rumah terbangun, dilengkapi fasilitas air bersih dan sanitasi.

Menguatkan Ekonomi Lokal

Safrizal menyadari bahwa memberi rumah saja tidak cukup; warga harus memiliki sumber penghidupan. Maka, BRR meluncurkan program bantuan usaha kecil dan mikro, termasuk untuk nelayan yang kehilangan perahu dan petani yang lahannya terkikis. Puluhan ribu hektar tambak diperbaiki, dan ratusan kapal ikan didistribusikan. Program pemberdayaan ekonomi ini berhasil menekan angka kemiskinan pascabencana dan mengurangi ketergantungan pada bantuan. Safrizal juga mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi, sehingga banyak koperasi perempuan berdiri di kamp pengungsian.

Pelajaran dari Sejarah

Dalam forum yang melibatkan kalangan kampus dan media itu, Safrizal berpesan bahwa pengalaman Aceh harus menjadi referensi utama dalam mitigasi bencana nasional. Ia mengusulkan agar setiap provinsi rawan bencana membentuk satuan tugas rekonstruksi yang memiliki cetak biru operasional siap pakai. “Bencana bisa datang kapan saja. Yang membedakan dampaknya adalah kesiapan,” tegasnya. Safrizal juga mengajak generasi muda untuk mempelajari arsip-arsip BRR yang kini tersimpan di berbagai lembaga, karena di dalamnya terkandung strategi pemulihan yang telah teruji.

Harapan di Ujung Pembangunan

Kini, Aceh telah berubah menjadi provinsi yang lebih baik, dengan jalan mulus, bandara internasional, dan kawasan pemukiman yang modern. Namun, Safrizal mengingatkan bahwa pembangunan fisik tidak boleh melenakan kewaspadaan. Sistem peringatan dini tsunami yang telah terpasang harus dirawat, jalur evakuasi dijaga agar tidak tertutup bangunan liar, dan latihan evakuasi wajib dilakukan secara rutin. “Kebangkitan Aceh adalah kerja bersama, dan tanggung jawab itu belum selesai,” pungkasnya.