Rulinawaty Kasmad: Mengawal HAM dari Kampus hingga Birokrasi

Di tengah kompleksitas penegakan hak asasi manusia di Indonesia, sosok Rulinawaty Kasmad hadir sebagai jembatan antara dunia akademik dan birokrasi. Ia bukan hanya seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), tetapi juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenHAM) DKI Jakarta. Dua peran yang diembannya ini menempatkannya pada posisi strategis untuk mendorong perbaikan layanan publik dan pemahaman HAM secara lebih luas.

Dedikasi di Dunia Pendidikan Tinggi

Sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Rulinawaty Kasmad telah mendedikasikan waktunya untuk membentuk generasi muda yang sadar akan pentingnya hak asasi manusia. Ia mengajar mata kuliah yang berkaitan dengan hukum, tata negara, dan isu-isu HAM. Keahliannya tidak hanya terbatas pada penyampaian materi di ruang kelas, namun juga dalam membimbing mahasiswa melakukan riset dan pengabdian masyarakat yang berfokus pada penegakan hak-hak dasar warga negara. Pendekatannya yang mengintegrasikan pengalaman praktis dari birokrasi ke dalam kurikulum menjadikan perkuliahan lebih relevan dengan tantangan nyata di lapangan.

Rulinawaty aktif mendorong diskusi kritis di kalangan mahasiswa mengenai isu-isu HAM kontemporer, seperti perlindungan kelompok rentan, hak atas keadilan, dan mekanisme pengaduan pelanggaran HAM. Ia percaya bahwa pemahaman HAM harus ditanamkan sejak dini, dan universitas merupakan tempat yang tepat untuk menumbuhkan kesadaran itu. Di luar kegiatan mengajar, ia juga terlibat dalam berbagai konferensi dan seminar nasional sebagai pembicara, berbagi wawasan tentang harmonisasi antara regulasi dan implementasi HAM.

Mengemban Amanah di Kanwil KemenHAM Jakarta

Di sisi lain, posisi Rulinawaty sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM di Kanwil KemenHAM Jakarta membawanya bertanggung jawab langsung dalam memastikan pelayanan publik yang berkaitan dengan HAM berjalan sesuai standar. Bidang yang dipimpinnya menangani berbagai aspek, mulai dari penerimaan pengaduan masyarakat, mediasi, hingga pemantauan kepatuhan instansi pemerintah terhadap prinsip-prinsip HAM. Komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas telah mendorong sejumlah inovasi dalam pelayanan, termasuk percepatan respon terhadap aduan dan peningkatan akses informasi bagi warga.

Selama masa kepemimpinannya, bidang ini gencar melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang standar pelayanan HAM kepada aparatur sipil negara dan masyarakat. Rulinawaty menekankan bahwa penegakan HAM bukan hanya soal penindakan, melainkan juga pencegahan melalui edukasi dan pembangunan kesadaran kolektif. Ia kerap turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi faktual, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan setara.

Sinergi Dua Peran untuk Dampak yang Lebih Besar

Menariknya, Rulinawaty tidak melihat dua perannya sebagai beban yang terpisah. Sebaliknya, ia memanfaatkan sinergi di antara keduanya untuk menciptakan dampak yang lebih besar. Sebagai akademisi, ia dapat mengkaji kebijakan HAM secara teoretis dan mengusulkan perbaikan berbasis bukti. Sementara sebagai pejabat, ia memiliki akses untuk mengadaptasi temuan-temuan akademik ke dalam kebijakan dan program kerja. Kolaborasi antara kampus dan birokrasi yang ia jalankan merupakan model ideal yang seharusnya direplikasi oleh instansi lain.

Contoh nyata dari sinergi ini adalah keterlibatannya dalam penyusunan modul pelatihan HAM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang materinya bersumber dari hasil riset akademik. Selain itu, mahasiswa UMJ kerap dilibatkan dalam kegiatan magang di Kanwil KemenHAM Jakarta, memberi mereka pengalaman nyata dalam menangani kasus HAM. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kualitas lulusan, tetapi juga menyegarkan perspektif di lingkungan birokrasi.

Kontribusi dan Harapan ke Depan

Di tengah kesibukannya, Rulinawaty Kasmad terus mendorong peningkatan kualitas layanan HAM di Jakarta. Ia menyadari bahwa tantangan ke depan semakin kompleks, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang memunculkan isu-isu HAM baru, seperti perlindungan data pribadi dan hak digital. Meski demikian, ia optimistis bahwa dengan penguatan kelembagaan dan pendidikan HAM yang berkelanjutan, Indonesia dapat memenuhi komitmennya dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi setiap warga negara.

Melalui dedikasi gandanya, Rulinawaty membuktikan bahwa sinergi antara dunia pendidikan dan pemerintahan bukan sekadar konsep, melainkan bisa diwujudkan dalam aksi nyata. Kehadirannya menjadi inspirasi bahwa seorang pemimpin tidak harus memilih satu jalur; justru dengan merangkul keduanya, ia bisa memberi warna yang lebih kaya bagi kemajuan HAM di Tanah Air.