Rosan Roeslani Laporkan Proyek Danantara Housing ke Presiden Prabowo

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani pada Kamis sore memaparkan secara langsung laporan perkembangan proyek Danantara Housing kepada Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka itu membahas strategi penjualan stok rumah dan apartemen milik BUMN dengan pintasan pembiayaan yang lebih ringan dari skema konvensional.

Menurut Rosan, proyek Danantara Housing merupakan jawaban atas dua persoalan sekaligus: pertama, akumulasi aset residensial BUMN yang tidak terdistribusi, dan kedua, masih tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak dengan harga terjangkau. “Presiden sangat antusias. Beliau langsung memberi arahan agar proyek ini bisa segera dieksekusi dan menjangkau seluruh provinsi prioritas,” ungkap Rosan.

Latar Belakang dan Urgensi Proyek

Data resmi Kementerian PUPR menunjukkan backlog kepemilikan rumah mencapai 12,7 juta unit pada penghujung tahun 2024. Di saat yang sama, puluhan ribu unit properti milik BUMN di bidang konstruksi dan properti terbengkalai tanpa pembeli. Kondisi ini menjadi paradoks yang ingin dipecahkan oleh Danantara Housing.

Proyek tersebut akan menjadi pilot project dari sinergi antara Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian BUMN, BP Tapera, dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau dikenal dengan Danantara. Danantara sendiri merupakan sovereign wealth fund Indonesia yang salah satu mandatnya adalah mengoptimalkan aset negara, termasuk properti BUMN yang menganggur.

Mekanisme Penjualan dan Pembiayaan

Rosan merinci bahwa Danantara Housing akan memasarkan tiga kategori properti: rumah tapak sederhana, rumah tapak menengah, dan apartemen vertikal di perkotaan. Seluruh unit akan dijual melalui platform digital terpadu yang memungkinkan calon pembeli melihat stok, simulasi cicilan, dan mengajukan pembiayaan secara daring.

Skema pembiayaan murah ini dimungkinkan karena pemerintah menanggung sebagian bunga melalui subsidi dari APBN, digabung dengan dana Tapera yang bersifat jangka panjang. Peserta Tapera dapat menggunakan saldo tabungan mereka sebagai uang muka, sementara sisa harga dibiayai dengan KPR FLPP atau KPR komersial BUMN yang diberi insentif khusus. Rosan mengklaim bahwa untuk rumah tipe 36, cicilan bisa ditekan hingga Rp900.000 per bulan, jauh di bawah rata-rata KPR saat ini yang bisa mencapai Rp1,5 juta.

“Bahkan untuk apartemen di kawasan penyangga Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, kami perkirakan harga jual bisa mulai dari Rp250 juta per unit dengan uang muka hanya 1 persen,” papar Rosan. Saat ini, tim teknis sedang menyelesaikan sinkronisasi data dengan perbankan BUMN seperti Bank BTN, Bank Mandiri, dan BNI untuk memastikan proses pengajuan berjalan lancar.

Dukungan Multi Pihak

Dalam laporannya, Rosan juga mengajak peran aktif pemerintah daerah untuk mempercepat perizinan lokasi dan menyediakan fasilitas umum, seperti transportasi publik, sekolah, dan puskesmas di sekitar lokasi properti. Ia mencontohkan kerja sama dengan Pemprov Jawa Barat yang siap mendukung percepatan program di kawasan Rebana dan sekitar Bandung Raya.

Selain itu, perusahaan BUMN yang terlibat akan mendapatkan insentif fiskal berupa pengurangan pajak properti selama masa pemasaran, sehingga mereka bisa menawarkan harga lebih kompetitif tanpa membebani neraca perusahaan. Rosan menegaskan bahwa tidak ada BUMN yang dirugikan dalam skema ini karena penjualan properti akan meningkatkan arus kas dan mengurangi biaya pemeliharaan aset yang menganggur.

Dampak Ekonomi dan Sosial

Jika proyek Danantara Housing berjalan sukses, dampaknya akan terasa langsung pada sektor properti nasional. Penyerapan stok properti yang selama ini stagnant bisa memutar kembali roda bisnis konstruksi dan material bangunan. Ribuan tenaga kerja di bidang properti, mulai dari agen pemasaran hingga tukang bangunan, akan mendapat manfaat dari meningkatnya transaksi.

Dari sisi sosial, program ini diharapkan mampu menekan angka kekumuhan dan hunian tidak layak yang masih banyak ditemui di perkotaan. Rosan menyebut bahwa dengan memiliki rumah sendiri, masyarakat akan lebih stabil secara ekonomi dan mental, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tantangan yang Harus Dihadapi

Meskipun mendapatkan respons positif dari presiden, sejumlah pihak mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengejar target kuantitas penjualan, tetapi juga menjaga kualitas bangunan dan lingkungan. Beberapa properti BUMN diketahui sudah cukup lama dibangun dan memerlukan renovasi sebelum dijual.

Rosan menjawab tantangan tersebut dengan menyatakan bahwa akan ada mekanisme sertifikasi layak huni sebelum properti dipasarkan. Tim teknis akan memeriksa kelayakan setiap unit dan melakukan perbaikan ringan jika diperlukan. “Kami tidak akan menjual properti yang tidak layak. Itu prinsip dasar,” tegasnya.

Kesimpulan dan Langkah Selanjutnya

Rosan menargetkan peluncuran resmi Danantara Housing pada kuartal ketiga 2025, setelah seluruh platform digital dan regulasi pendukung selesai. Pemerintah juga akan melakukan uji coba di beberapa lokasi terpilih sebelum ekspansi nasional.

Laporan yang disampaikan kepada Presiden Prabowo ini menjadi titik awal yang menjanjikan bagi program perumahan nasional. Sinergi antar lembaga dan dukungan penuh kepala negara diharapkan mampu mewujudkan rumah impian bagi jutaan rakyat Indonesia tanpa terlilit utang yang membebani.