Rosan Laporkan Proyek Danantara Housing ke Prabowo, BUMN Jual Rumah Murah

Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan laporan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai sebuah inisiatif baru bernama Danantara Housing. Proyek ini dirancang untuk mengatasi penumpukan stok hunian milik sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) sekaligus menyediakan akses pembiayaan yang lebih ringan bagi masyarakat.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Rosan memaparkan konsep Danantara Housing yang mengintegrasikan aset properti BUMN yang selama ini belum terserap pasar, seperti rumah tapak dan apartemen, dengan skema kredit kepemilikan rumah (KPR) berbunga rendah. Presiden Prabowo, menurut sumber di lingkungan istana, menyambut baik gagasan tersebut dan meminta jajaran terkait untuk segera menindaklanjutinya.

Mengupas Danantara Housing

Danantara Housing merupakan wadah kolaboratif yang menghubungkan antara perusahaan-perusahaan BUMN di sektor properti, perbankan nasional, dan pemerintah pusat. Tujuan utamanya adalah mempercepat penyaluran unit hunian layak dengan harga terjangkau kepada masyarakat, khususnya kalangan pekerja muda dan keluarga berpenghasilan rendah. Dari sisi BUMN, program ini diharapkan mampu mengurangi beban aset nonproduktif yang selama ini membebani neraca perusahaan.

Sejumlah BUMN seperti PT Perumnas, PT Hutama Karya, dan PT Pembangunan Perumahan (PP) diketahui memiliki portofolio apartemen dan rumah susun yang belum terjual. Kondisi tersebut terjadi karena terbatasnya akses konsumen terhadap pembiayaan perbankan konvensional yang menuntut uang muka besar dan bunga komersial. Danantara Housing hadir dengan mekanisme pendanaan yang lebih fleksibel.

Skema Pembiayaan Ringan

Skema pembiayaan yang ditawarkan dalam program Danantara Housing memanfaatkan dukungan dari perbankan milik negara, khususnya PT Bank Tabungan Negara (BTN) yang memiliki pengalaman dalam penyaluran KPR subsidi. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menyuntikkan fasilitas likuiditas khusus untuk menekan suku bunga KPR hingga di bawah 5 persen, jauh lebih rendah dibandingkan bunga komersial yang saat ini berkisar 8-9 persen.

Tidak hanya itu, uang muka atau down payment (DP) juga direncanakan bisa dibayar secara cicilan atau bahkan digratiskan untuk unit-unit tertentu yang telah lama menjadi stok. Jangka waktu kredit diperpanjang hingga 30 tahun agar cicilan bulanan tetap ringan di kantong masyarakat. "Kami ingin memastikan bahwa setiap keluarga Indonesia bisa memiliki hunian yang layak tanpa harus terbebani biaya yang tinggi," ujar seorang pejabat Kementerian Investasi yang enggan disebutkan namanya.

Potensi Dampak Proyek

Dengan terlaksananya Danantara Housing, pemerintah menargetkan dapat menyerap hingga 20.000 unit hunian dalam dua tahun pertama, mengurangi backlog perumahan nasional yang masih berada di kisaran 12 juta unit. Selain itu, poros properti nasional akan kembali bergeliat karena adanya perputaran uang yang signifikan dari sektor konstruksi hingga jasa pendukung lainnya.

Dari perspektif ekonomi makro, Danantara Housing berpotensi menjadi katalisator pertumbuhan sektor properti yang sempat lesu. Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyatakan bahwa program ini akan membuka lapangan kerja baru di bidang konstruksi, manufaktur material bangunan, dan jasa pendukung lainnya. Pemerintah memperkirakan setiap satu unit rumah yang dibangun atau dijual mampu menciptakan hingga tiga lapangan kerja langsung.

Dari sisi BUMN, program ini membuka peluang untuk membersihkan neraca keuangan perusahaan dari beban persediaan yang menggunung. Dana hasil penjualan dapat dialihkan untuk pengembangan proyek-proyek baru yang lebih sesuai dengan permintaan pasar, seperti hunian vertikal di kota-kota besar atau perumahan berwawasan lingkungan.

Bagi masyarakat, selain mendapatkan akses hunian murah, mereka juga akan difasilitasi dengan proses pengajuan yang lebih sederhana. Kementerian Investasi berencana menggandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mempercepat sertifikasi tanah sehingga konsumen mendapat kepastian hukum atas kepemilikan properti.

Tantangan dan Langkah Selanjutnya

Meskipun penuh optimisme, implementasi Danantara Housing bukan tanpa rintangan. Koordinasi lintas kementerian dan BUMN menjadi kunci utama. Rosan diberi mandat oleh Presiden untuk membentuk satuan tugas yang akan memetakan seluruh stok hunian BUMN, menilai kelayakan bangunan, dan menyusun harga jual yang realistis. Pekerjaan ini harus rampung dalam waktu tiga bulan sebelum program diluncurkan secara nasional.

Selain itu, ada pula tantangan dari sisi regulasi perbankan. Pemberian fasilitas likuiditas dengan bunga rendah harus mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia agar tidak melanggar ketentuan kehati-hatian. Pemerintah yakin bahwa dengan dukungan penuh dari semua pihak, hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi.

Presiden Prabowo, dalam arahannya, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Danantara Housing. Beliau mengingatkan agar tidak ada lagi praktik korupsi atau penggelembungan harga yang kerap mengganjal program perumahan rakyat di masa lalu. Rosan pun berkomitmen untuk menjalankan proyek ini dengan tata kelola yang bersih dan profesional.

Dengan adanya sinyal kuat dari kepala negara, Danantara Housing diharapkan bukan sekadar wacana, melainkan solusi konkret untuk menyediakan papan yang layak bagi rakyat. Publik menanti realisasi program ini yang akan diumumkan secara resmi dalam beberapa pekan mendatang.