Romusha, Buruh Paksa Era Jepang di Balik Janji Cahaya Asia

Pendudukan Jepang di Nusantara berlangsung singkat, tetapi jejaknya bertahan jauh lebih lama dari rentang waktu 1942 hingga 1945. Salah satu jejak paling kelam adalah sistem romusha, mobilisasi tenaga kerja paksa yang berjalan di hampir seluruh wilayah yang dikuasai Kekaisaran Jepang. Di atas kertas, romusha adalah pekerja yang dijanjikan upah dan jaminan hidup; dalam praktiknya, sistem ini berubah menjadi mesin penderitaan yang menelan jutaan jiwa.

Arti Kata dan Posisi Romusha dalam Sejarah

Berdasarkan verifikasi etimologis, istilah romusha diserap dari bahasa Jepang rōmusha yang secara harfiah berarti pekerja atau buruh. Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai romusha sebagai orang-orang yang dipaksa bekerja berat pada zaman pendudukan Jepang. Definisi kamus itu sejalan dengan catatan arsip: status “pekerja” yang melekat pada romusha hanyalah label administrasi, sementara realitas lapangan menunjukkan kerja paksa tanpa batas waktu dan tanpa imbalan yang layak.

Penting untuk membedakan romusha dari kerja rodi pada masa kolonial Belanda. Kerja rodi adalah kewajiban kerja yang dilembagakan pemerintah kolonial untuk kepentingan infrastruktur sipil. Adapun romusha dilekatkan langsung pada mesin perang Jepang, diarahkan untuk proyek-proyek militer, dan dilaksanakan dengan tingkat kekerasan serta eksploitasi yang jauh lebih masif.

Latar Belakang: Mesin Perang dan Janji “Cahaya Asia”

Mobilisasi romusha tidak dapat dilepaskan dari kondisi perang. Sejak Perang Asia Timur Raya bergulir, Jepang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar untuk membangun rel kereta api, lapangan terbang, benteng pertahanan, terowongan, pelabuhan, dan fasilitas militer lain di sepanjang garis depan. Pulau Jawa, sebagai wilayah berpenduduk terpadat, menjadi lumbung tenaga kerja utama.

Untuk menutupi tujuan itu, pemerintah pendudukan melancarkan propaganda. Gerakan Tiga A yang digaungkan pada 1942 menyerukan “Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia”. Janji “Cahaya Asia” ini bertentangan dengan kenyataan yang kemudian terjadi. Rekrutmen romusha awalnya dikemas sebagai kerja sukarela dengan iming-iming upah dan jatah pangan. Faktanya adalah, ketika kebutuhan perang meningkat, sistem berubah menjadi penarikan paksa: kepala desa diberi kuota wajib, dan mereka yang menolak diancam atau ditangkap.

Skala, Data, dan Dampak Kemanusiaan

Data menunjukkan skala sistem ini sangat besar. Sejumlah catatan sejarah memperkirakan jumlah romusha di seluruh Indonesia berkisar empat hingga sepuluh juta orang. Dari jumlah itu, sekitar 270.000 hingga 300.000 orang dikirim ke luar negeri menuju Birma, Thailand, Malaya, Kalimantan, dan Sumatera. Proyek rel kereta api Birma-Thailand, yang dikenal sebagai Kereta Api Maut, adalah salah satu titik di mana ribuan romusha asal Indonesia kehilangan nyawa.

Tingkat kematian di kalangan romusha sangat tinggi. Penyebab utamanya adalah kelaparan, penyakit, perlakuan kejam, dan beban kerja yang melampaui batas kemampuan manusia. Pada sebagian proyek di luar Jawa, diperkirakan lebih dari separuh pekerja tewas sebelum proyek selesai. Arsip Nasional Republik Indonesia dan sejumlah risalah pemerintah masa awal kemerdekaan mendokumentasikan arus kepulangan romusha yang menyisakan trauma, tubuh yang rusak, dan keluarga yang hancur.

Dampaknya tidak berhenti pada korban langsung. Pengerahan paksa tenaga kerja laki-laki membuat sawah terbengkalai, sementara sistem setoran pangan wajib menguras hasil bumi. Akibatnya, kelaparan melanda sejumlah daerah, dan struktur sosial masyarakat ikut porak-poranda. Banyak romusha yang tidak pernah kembali ke kampung halamannya; sebagian menetap di tempat pembuangan mereka, sebagian lagi tidak pernah diketahui nasibnya.

Jejak Hukum Pascaperang dan Tuntutan Kompensasi

Setelah Jepang menyerah pada Agustus 1945, persoalan romusha menjadi salah satu agenda dalam hubungan bilateral Indonesia-Jepang. Kerangka hukumnya diletakkan melalui Perjanjian Perdamaian San Francisco, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Perdamaian Indonesia-Jepang yang ditandatangani pada 20 Januari 1958. Dalam perjanjian itu, Jepang membayar ganti rugi perang dalam bentuk barang dan jasa, yang nilainya diperkirakan setara sekitar 223 juta dolar AS dan dicicil selama dua belas tahun.

Konsekuensi yuridisnya adalah tuntutan kompensasi perorangan dari mantan romusha dianggap telah diselesaikan pada tingkat negara. Berdasarkan verifikasi sejumlah putusan pengadilan Jepang pada dekade 1990-an hingga 2000-an, gugatan mantan romusha Indonesia umumnya ditolak dengan dalih klaim telah dicakup oleh perjanjian bilateral 1958. Faktanya adalah, hingga hari ini tidak ada permintaan maaf resmi maupun kompensasi langsung dari pemerintah Jepang yang secara khusus ditujukan kepada para korban romusha Indonesia.

Romusha bukan sekadar istilah dalam buku sejarah. Ia adalah bukti bahwa propaganda perang mampu menyamarkan eksploitasi massal di balik kata-kata mulia. Janji “Cahaya Asia” yang disebarkan lewat pengeras suara dan pamflet bertentangan dengan apa yang dialami jutaan orang di sawah, di hutan, dan di rel kereta yang mereka bangun dengan tubuh sendiri. Membaca romusha dengan kritis berarti menolak melupakan, dan memastikan bahwa penderitaan itu terdokumentasi sebagai peringatan, bukan sekadar angka.