Purbaya: KEK yang Tumpang Tindih PFII Segera Dibubarkan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi adanya tumpang tindih antara Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Program Fasilitasi Investasi Infrastruktur (PFII). Dalam sebuah pernyataan baru-baru ini, ia mengungkapkan bahwa KEK yang terbukti memiliki kesamaan lokasi dan fungsi dengan proyek PFII akan segera dibubarkan. Langkah ini diambil demi mengoptimalkan penggunaan dana publik serta menghindari duplikasi pembangunan yang justru merugikan keuangan negara.

Purbaya menjelaskan bahwa PFII merupakan program strategis nasional yang dirancang untuk mendorong investasi di sektor infrastruktur prioritas. Sementara itu, KEK sudah memiliki mekanisme insentif fiskal dan kemudahan perizinan bagi investor. Namun, di beberapa daerah, kedua program ini justru saling bertumpang tindih, baik dari segi cakupan geografis maupun sektor industri yang dibidik. “Kami tidak ingin ada balapan antar program. Jika ada KEK yang ternyata masuk dalam wilayah PFII dan bisa digantikan perannya oleh PFII, maka lebih baik KEK tersebut dibubarkan,” ujarnya.

Evaluasi Lokasi dan Tumpang Tindih

Menurut data Kementerian Keuangan, terdapat setidaknya 20 KEK yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagian di antaranya dirancang untuk menggarap sektor manufaktur, pariwisata, dan ekonomi digital. Namun, seiring dengan bergulirnya PFII yang juga mengincar kawasan strategis, tumpang tindih pun tak terhindarkan. Purbaya menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pemetaan ulang terhadap seluruh KEK dan mencocokkannya dengan rencana induk PFII. “Setiap KEK harus memiliki keunikan dan tidak bisa sekadar menjadi klon dari program lain. Apabila ada irisan yang terlalu besar, maka opsi pembubaran akan diambil,” tegasnya.

Proses evaluasi ini akan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kriteria utama yang akan digunakan adalah: tingkat realisasi investasi, efektivitas penciptaan lapangan kerja, serta keterkaitan dengan rantai pasok global. KEK yang kinerjanya rendah dan tumpang tindih dengan PFII akan menjadi prioritas untuk ditutup. Sebaliknya, KEK yang masih prospektif namun bersinggungan akan didorong untuk melakukan penyesuaian agar tidak saling meniadakan.

Porsi Pendanaan APBN dan Danantara

Selain soal lokasi, Menkeu Purbaya juga mengupas secara lebih rinci mengenai skema pendanaan untuk proyek-proyek PFII. Ia mengonfirmasi bahwa pemerintah akan mengandalkan kombinasi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana yang dikelola oleh Danantara—institusi pengelola investasi nasional. “Kami sudah menyepakati porsi awal, yakni 40 persen dari APBN dan 60 persen dari Danantara untuk fase pertama PFII,” ungkapnya. Namun, ia menegaskan bahwa porsi ini bisa berubah sesuai dengan dinamika pasar dan kesiapan proyek di lapangan.

Penggunaan dana APBN akan difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, dan jaringan listrik, sementara Danantara akan berperan dalam investasi produktif seperti pengembangan kawasan industri dan teknologi. Purbaya menambahkan bahwa partisipasi sektor swasta juga akan terus didorong, sehingga total biaya proyek tidak sepenuhnya membebani keuangan negara. “Konsepnya adalah crowd-in, bukan crowd-out. Pemerintah hadir sebagai katalis, bukan pemain tunggal,” jelasnya.

Mekanisme Pembubaran KEK

Untuk KEK yang diputuskan dibubarkan, Kementerian Keuangan akan menyusun rencana transisi agar tidak menimbulkan kerugian bagi investor yang sudah menanamkan modal. Purbaya menjanjikan bahwa hak-hak investor akan tetap terlindungi, termasuk melalui pengalihan insentif ke program PFII atau relokasi ke KEK lain yang lebih sesuai. “Tidak akan ada penelantaran aset. Kami akan menyiapkan mekanisme exit strategy yang tertib,” katanya.

Proses hukum pembubaran KEK diatur dalam Peraturan Pemerintah dan membutuhkan rekomendasi dari Dewan Nasional KEK. Purbaya memastikan bahwa proses ini akan berjalan transparan dan akuntabel, dengan melibatkan pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan. Ia pun meminta dukungan dari DPR agar regulasi pendukung dapat segera diselesaikan.

Langkah Selanjutnya

Ke depan, Kementerian Keuangan akan membentuk satuan tugas khusus yang bertugas mengawal integrasi antara KEK dan PFII. Satgas ini akan dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan akan melaporkan hasil kerjanya setiap triwulan kepada Menteri Keuangan. “Dalam tiga bulan ke depan, saya ingin sudah ada daftar KEK mana yang akan dibubarkan, mana yang direvitalisasi, dan mana yang tetap berjalan,” tegas Purbaya.

Dengan langkah tegas ini, pemerintah berharap iklim investasi nasional semakin kondusif dan setiap rupiah yang dikeluarkan dari kantong negara benar-benar memberikan dampak berganda bagi perekonomian. Pengamat ekonomi menyambut baik rencana tersebut, namun mengingatkan agar proses evaluasi dilakukan secara objektif dan bebas dari tekanan politik. “Efisiensi harus menjadi panglima,” ujar salah satu ekonom senior.

Sejauh ini, belum ada KEK yang secara resmi ditetapkan akan dibubarkan. Namun, sinyal kuat dari Menteri Keuangan ini menjadi penanda bahwa era baru tata kelola kawasan ekonomi di Indonesia tengah dimulai.