Purbaya Akui Meleset Prediksi Minyak, Ruang Fiskal Kian Terbatas

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa proyeksinya mengenai penurunan harga minyak mentah dunia ternyata tidak sesuai realitas. Harga justru mengalami lonjakan yang cukup tajam, seiring dengan berlanjutnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Pengakuan ini disampaikan dalam sebuah diskusi ekonomi di Jakarta, Selasa (24/6).

Prediksi yang Tidak Terwujud

Sejak awal tahun, Purbaya telah menyusun asumsi makro bahwa harga minyak akan mengalami koreksi seiring membaiknya pasokan global dan potensi gencatan senjata di Timur Tengah. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa eskalasi konflik bersenjata antara pasukan Iran dan sekutu Amerika Serikat justru semakin memanas. “Kami memang memprediksi harga minyak akan turun, tapi realitanya justru naik karena perang Iran-AS berlanjut,” ujar Purbaya.

Data perdagangan internasional menunjukkan harga minyak mentah jenis Brent menyentuh level $92 per barel pada awal Juni, naik sekitar 15% dari posisi awal tahun. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) juga ikut terdorong ke atas $88 per barel. Angka ini jauh melampaui asumsi makro yang dipatok pemerintah dalam APBN sebesar $70 per barel.

Eskalasi Geopolitik Pengerek Harga

Analis energi menilai bahwa konflik berkepanjangan antara Iran dan Amerika Serikat telah mengganggu jalur distribusi minyak global, khususnya di Selat Hormuz yang menjadi jalur vital bagi seperlima perdagangan minyak dunia. Serangan terhadap fasilitas minyak di Teluk Persia dan blokade beberapa kapal tanker membuat pasokan terganggu. Belum lagi faktor psikologis pasar yang membuat harga terus bergerak naik.

Meskipun Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) berupaya meningkatkan produksi untuk menstabilkan harga, namun kapasitas produksi cadangan yang terbatas dan ketidakpastian geopolitik membuat langkah tersebut kurang efektif. Situasi ini diperparah oleh pembatasan ekspor dari Rusia yang turut memperketat suplai global.

Ruang Fiskal yang Menyusut

Konsekuensi langsung dari lonjakan harga minyak adalah membengkaknya beban subsidi energi dalam APBN. Pemerintah harus mengalokasikan dana tambahan untuk subsidi BBM dan listrik, yang sebelumnya sudah direncanakan berdasarkan asumsi harga minyak yang lebih rendah. “Dengan naiknya harga minyak, ruang fiskal kita untuk memberikan stimulus lain seperti bantuan sosial atau insentif usaha menjadi sangat terbatas,” jelas Purbaya.

Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, setiap kenaikan harga minyak sebesar $1 per barel berpotensi menambah beban subsidi energi sekitar Rp5 triliun. Dengan selisih sekitar $22 per barel dari asumsi APBN, maka tambahan beban subsidi diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah. Angka ini jelas menggerus ruang fiskal yang semestinya bisa digunakan untuk program pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan investasi infrastruktur.

Menjaga Stabilitas di Tengah Ketidakpastian

Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah masih memiliki instrumen untuk menjaga stabilitas fiskal. Di antaranya adalah optimalisasi penerimaan negara, efisiensi belanja, dan penyesuaian kebijakan fiskal yang responsif. Namun ia mengakui bahwa fleksibilitas anggaran menjadi terbatas karena sebagian besar pos belanja sudah terikat (mandatory).

Ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia menyarankan pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan pengendalian konsumsi energi dan mempercepat transisi ke energi terbarukan agar tidak terlalu rentan terhadap gejolak harga minyak dunia. Sementara itu, pengusaha sektor riil berharap pemerintah bisa tetap memberikan insentif di tengah kenaikan biaya energi.

Perang Iran-AS yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda menjadi variabel paling dominan dalam pergerakan harga minyak ke depan. Banyak kalangan memperkirakan harga masih akan bertengger di level tinggi hingga akhir tahun. Pemerintah, dalam hal ini, dituntut untuk lebih cermat dalam menyusun postur APBN tahun mendatang dengan memperhitungkan skenario terburuk dari kemelut geopolitik global.

Dengan kata lain, pengakuan Purbaya ini menjadi alarm bagi pemangku kepentingan bahwa ketidakpastian eksternal dapat mengganggu fondasi fiskal domestik. Respons kebijakan yang cepat dan adaptif menjadi kunci agar tekanan harga minyak tidak semakin mempersempit ruang gerak ekonomi nasional.