PSI Sebut Jokowi Dipecat PDIP, Bukan Mundur Secara Sukarela

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meluruskan narasi yang menyebut Presiden ketujuh RI Joko Widodo keluar dari PDI Perjuangan atas kemauan sendiri. Menurut PSI, status keanggotaan Jokowi di partai berlambang banteng itu berakhir bukan karena pengunduran diri, melainkan akibat pemecatan resmi dari pihak partai. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas sindiran yang dilontarkan politikus senior PDI Perjuangan Pramono Anung, yang dinilai menyiratkan bahwa Jokowi telah meninggalkan partai secara sukarela.

Konteks Sindiran Pramono Anung

Pramono Anung, yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet dan sekaligus kader utama PDI Perjuangan, dalam beberapa kesempatan publik melontarkan kalimat bernada satire terkait hubungan Jokowi dengan partainya. Sindiran tersebut mengarah pada anggapan bahwa Jokowi telah berpisah dari PDI Perjuangan tanpa adanya tekanan dari internal partai. Hal ini memantik reaksi dari kubu pendukung Jokowi, terutama PSI yang selama ini menjadi salah satu kekuatan politik yang paling vokal membela mantan Wali Kota Solo tersebut.

Pemecatan versus Pengunduran Diri

Juru bicara PSI yang akrab disapa Ali, dalam keterangan tertulisnya menekankan bahwa realitas hukum organisasi dan fakta politik menunjukkan hal yang berbeda. “Status Jokowi bukan keluar atas kemauan sendiri, tetapi dipecat,” tegas Ali. Ia merujuk pada keputusan resmi PDI Perjuangan yang telah mengumumkan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan sejumlah anggota keluarga lainnya pada akhir 2024. Keputusan tersebut diambil setelah Jokowi dan Gibran secara terbuka mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran pada Pilpres 2024, yang dianggap bertentangan dengan garis resmi partai.

Berdasarkan dokumentasi yang beredar luas, pemecatan itu tertuang dalam surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto. Dengan demikian, klaim bahwa Jokowi keluar secara sukarela tidak memiliki dasar faktual. Jokowi sendiri belum pernah mengajukan surat pengunduran diri kepada partai, dan hingga saat ini tidak ada bukti administrasi yang menunjukkan ia berinisiatif mengakhiri keanggotaannya.

Kronologi Perpecahan Politik

Hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan mulai merenggang sejak menjelang Pilpres 2024. Ketika Megawati secara resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, Jokowi tidak menunjukkan dukungan penuh. Puncaknya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menerima pinangan menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Langkah itu dianggap sebagai pengkhianatan oleh petinggi PDI Perjuangan. Alhasil, pada Desember 2024, partai secara resmi menyatakan Jokowi dan keluarganya bukan lagi kader.

Di tengah situasi itu, PSI yang dipimpin putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, secara konsisten menempatkan diri sebagai pembela mantan presiden. Sikap PSI ini konsisten sejak kampanye hingga pascapelantikan Prabowo-Gibran. Mereka menilai pemecatan tersebut adalah keputusan sepihak dari PDI Perjuangan yang tidak mencerminkan kehendak Jokowi untuk keluar.

Implikasi Politik bagi Koalisi

Klarifikasi PSI ini turut memanaskan dinamika politik di awal pemerintahan Prabowo-Gibran. PDI Perjuangan kini berada di luar lingkaran kekuasaan, sementara Jokowi dan tokoh-tokoh yang dianggap dekat dengannya semakin memperkuat pengaruh di lingkaran istana. Narasi pemecatan ini juga dimanfaatkan untuk membangun citra Jokowi sebagai korban politik alih-alih pihak yang membelot.

Bagi PSI, sikap tegas ini sekaligus memperlihatkan loyalitas kepada figur Jokowi dan menjaga basis dukungan yang selama ini terbangun dari narasi kedekatan dengan keluarga mantan presiden. Pernyataan Ali menjadi penegasan bahwa PSI tidak akan membiarkan framing pengunduran diri sukarela berkembang tanpa klarifikasi, karena hal tersebut bisa merusak reputasi Jokowi di mata publik sebagai pemimpin yang dipecat oleh partainya sendiri karena berbeda pilihan politik.